Sejarah dan Dinamika RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Oleh: Reny Rawasita Pasaribu   Nyaris dua tahun berselang sejak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban diajukan Badan Legislasi (Baleg) kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 27 Juni 2003, namun pembahasan terhadap RUU tersebut tak kunjung dimulai. Sebuah penantian yang panjang untuk melindungi para pemberi kesaksian.   Pentingnya RUU Saksi dan Korban…

Prolegnas 2005-2009 Disetujui: Kerja Besar Dimulai

Laporan Penutup Pemantauan Pembahasan Program Legislasi Nasional Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Setelah satu hari sebelumnya disetujui dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 1 Februari 2005 sepakat untuk menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk tahun 2005-2009. Kesepakatan yang terjadi antara DPR yang diwakili oleh Baleg…

Menjelang Pengesahan Prolegnas: Mana Yang Prioritas?

Laporan Pemantauan Program Legislasi Nasional Januari 2005 Minggu Keempat Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Setelah satu bulan reses, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang pada tanggal 10 Januari 2005. Sidang pertama pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2005 dengan mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham), Hamid Awaludin.…

Sejarah dan Dinamika Program Legislasi Nasional 2005-2009

“Program Pembangunan Nasional (Propenas) adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama seluruh masyarakat mengenai prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan selama kurun lima tahun ke depan. Dengan demikian Propenas bukanlah rencana pembangunan pemerintah pusat, tetapi merupakan rencana pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat.” (Bagian Pendahuluan Program Perencanaan Nasional Tahun 2001-2005). Dengan…

Audiensi dengan Ketua DPD

PSHK, bersama dengan CETRO (Center for Electoral Reform) mengadakan audiensi dengan Ketua DPD pada tanggal 1 November 2004 di Gedung Nusantara III DPR/MPR, Senayan. Dalam Audiensi tersebut, PSHK memberikan masukannya untuk amandemen Undang Undang Dasar (UUD) dalam hal perubahan susunan MPR menjadi sidang gabungan (joint session) DPR dan DPD serta penguatan DPD menjadi setara dengan…

Persetujuan Terhadap RUU Penghapusan KDRT

Laporan Pemantauan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga September 2004 Minggu Ketiga Oleh: Ronald Rofiandri Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU Penghapusan KDRT) sarat akan benturan ideologis dan kepentingan. Bahkan fenomena ini terus muncul menjelang persetujuan RUU dalam Rapat Paripurna DPR. Setelah melewati pembahasan yang panjang dan alot selama dua minggu, pada…

Beberapa Isu Prioritas Dalam Pembahasan RUU Anti KDRT

Laporan Pemantauan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga September 2004 Minggu Kedua Oleh: Ronald Rofiandri Beberapa Isu Prioritas Dalam Pembahasan RUU Anti KDRT Pendalaman terhadap sejumlah persoalan dalam Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU KDRT) menjadi prioritas, mengingat tidak semua bisa tuntas dalam sekali pembahasan. Selain faktor kepentingan, perlu waktu dan perhatian khusus…

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam tataran yuridis, keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kebutuhan dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hukum positif belum secara konkrit memiliki peraturan yang melindungi perempuan dari penindasan secara fisik, sosial, maupun ekonomi yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. RUU Usul Inisiatif Harus diakui, kemunculan RUU Anti KDRT…

Pilih Kepala Daerah Secara Langsung

Laporan Pemantauan RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah Agustus 2004 Minggu Ketiga Oleh: Erni Setyowati Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Pemerintah Daerah (RUU Perubahan UU Pemda) sejak Rabu 25 Agustus 2004 telah memasuki Rapat Tim Perumus. Masalah pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) adalah salah satu yang paling banyak mendapatkan sorotan. Apa saja isu “seksi”…