Pemerintah Harus Segera Bahas RUU Perlindungan Saksi Usul Inisiatif DPR

Pernyataan Pers Bersama Koalisi Perlindungan Saksi Semua pihak telah menyadari bahwa masalah perlindungan saksi dan korban merupakan hal yang penting demi tegaknya hukum dan keadilan dan hal ini bukanlah lagi menjadi suatu perdebatan. Sehubungan dengan itu, beberapa waktu yang lalu anggota DPR-RI telah berhasil menyusun sebuah Rancangan undang-undang yang bernama Rancangan Undang Undang Perlindungan Saksi…

Bahan Terkait RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman Perbandingan Lembaga Perlindungan Saksi Di Beberapa Negara Jalan Panjang Menuju UU Perlindungan Saksi Jul06 Perjalanan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Catatan terhadap RUU Perlindungan Saksi Korban berdasarkan UU dan PP tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang PS_M_Perlindungan_AsnifriyantiD_1108_2005 PS_M_Perlindungan_YunusH_1108_2005 G_Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban_Denny I_3108_2005 G_Lembaga Perlindungan Saksi_Dina Zenitha…

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Menjadi Usul Inisiatif DPR

Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Juli 2005 Minggu Kedua Oleh:¬†Reny Rawasita Pasaribu Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 13 Juni 2005 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II menyepakati Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan kesepuluh fraksi di DPR menandai segera dimulainya proses pembahasan RUU antara pemerintah dan…

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Oleh: Reny Rawasita Pasaribu ¬† Nyaris dua tahun berselang sejak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban diajukan Badan Legislasi (Baleg) kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 27 Juni 2003, namun pembahasan terhadap RUU tersebut tak kunjung dimulai. Sebuah penantian yang panjang untuk melindungi para pemberi kesaksian.   Pentingnya RUU Saksi dan Korban…

Prolegnas 2005-2009 Disetujui: Kerja Besar Dimulai

Laporan Penutup Pemantauan Pembahasan Program Legislasi Nasional Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Setelah satu hari sebelumnya disetujui dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 1 Februari 2005 sepakat untuk menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk tahun 2005-2009. Kesepakatan yang terjadi antara DPR yang diwakili oleh Baleg…

Menjelang Pengesahan Prolegnas: Mana Yang Prioritas?

Laporan Pemantauan Program Legislasi Nasional Januari 2005 Minggu Keempat Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Setelah satu bulan reses, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang pada tanggal 10 Januari 2005. Sidang pertama pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2005 dengan mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham), Hamid Awaludin.…

Sejarah dan Dinamika Program Legislasi Nasional 2005-2009

“Program Pembangunan Nasional (Propenas) adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama seluruh masyarakat mengenai prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan selama kurun lima tahun ke depan. Dengan demikian Propenas bukanlah rencana pembangunan pemerintah pusat, tetapi merupakan rencana pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat.” (Bagian Pendahuluan Program Perencanaan Nasional Tahun 2001-2005). Dengan…

Audiensi dengan Ketua DPD

PSHK, bersama dengan CETRO (Center for Electoral Reform) mengadakan audiensi dengan Ketua DPD pada tanggal 1 November 2004 di Gedung Nusantara III DPR/MPR, Senayan. Dalam Audiensi tersebut, PSHK memberikan masukannya untuk amandemen Undang Undang Dasar (UUD) dalam hal perubahan susunan MPR menjadi sidang gabungan (joint session) DPR dan DPD serta penguatan DPD menjadi setara dengan…