Persetujuan Terhadap RUU Penghapusan KDRT

Laporan Pemantauan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga September 2004 Minggu Ketiga Oleh: Ronald Rofiandri Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU Penghapusan KDRT) sarat akan benturan ideologis dan kepentingan. Bahkan fenomena ini terus muncul menjelang persetujuan RUU dalam Rapat Paripurna DPR. Setelah melewati pembahasan yang panjang dan alot selama dua minggu, pada…

Beberapa Isu Prioritas Dalam Pembahasan RUU Anti KDRT

Laporan Pemantauan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga September 2004 Minggu Kedua Oleh: Ronald Rofiandri Beberapa Isu Prioritas Dalam Pembahasan RUU Anti KDRT Pendalaman terhadap sejumlah persoalan dalam Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU KDRT) menjadi prioritas, mengingat tidak semua bisa tuntas dalam sekali pembahasan. Selain faktor kepentingan, perlu waktu dan perhatian khusus…

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam tataran yuridis, keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kebutuhan dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hukum positif belum secara konkrit memiliki peraturan yang melindungi perempuan dari penindasan secara fisik, sosial, maupun ekonomi yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. RUU Usul Inisiatif Harus diakui, kemunculan RUU Anti KDRT…

Pilih Kepala Daerah Secara Langsung

Laporan Pemantauan RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah Agustus 2004 Minggu Ketiga Oleh: Erni Setyowati Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Pemerintah Daerah (RUU Perubahan UU Pemda) sejak Rabu 25 Agustus 2004 telah memasuki Rapat Tim Perumus. Masalah pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) adalah salah satu yang paling banyak mendapatkan sorotan. Apa saja isu “seksi”…

Pembahasan RUU Anti KDRT Dimulai

Laporan Pemantauan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga Agustus 2004 Minggu Keempat Upaya perlawanan terhadap penindasan korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan angin segar seiring segera dibahasnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Harus diakui, kesepakatan Panitia Khusus (Pansus) Komisi VII DPR bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Sri Redjeki Sumaryoto…

Disepakati: Rumusan Akhir RUU Kementerian Negara Yang Akan Dibahas

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Agustus 2004 Minggu Ketiga Setelah bekerja lebih kurang tiga bulan dalam rapat tertutup dan melakukan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara berhasil menyelesaikan penyempurnaan naskah RUU tersebut. Saat ini RUU Kementerian Negara sudah diserahkan ke Sekretariat Negara untuk selanjutnya mendapatkan Amanat…

Sekilas Perkembangan Terakhir RUU Kementerian Negara

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Juli 2004 Minggu Kedua Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kementerian Negara kembali digelar pada tanggal 14 Juli 2004 lalu di gedung DPR. Kali ini anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Kementerian Negara melakukan RDPU dengan berbagai elemen masyarakat yang meminta kesempatan dengar pendapat…

Perkembangan Pembahasan RUU Badan Penasihat Presiden Sebelum Masa Reses DPR

Laporan Pemantauan RUU Badan Penasihat Presiden Juli 2004 Minggu Pertama Oleh:┬áHadi Herdiansyah Meskipun Sidang Paripurna DPR pada 6 Mei 2004 telah menyepakati RUU Badan Penasihat Presiden untuk menjadi usul inisiatif DPR, namun pembahasan bersama DPR dan Pemerintah atas RUU ini belum dapat dilakukan. Sebab, hingga saat ini pihak DPR sendiri secara internal melalui Panitia Khusus…

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Penasihat Presiden ini merupakan RUU usul inisiatif DPR yang disetujui oleh Sidang Paripurna DPR tanggal 6 Mei 2004. RUU dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan lembaga tinggi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia. RUU ini merupakan penjabaran dari Pasal 16 Undang-Undang Dasar (UUD), yang…

Pansus dan Pemerintah Menggunakan Skenario Kedua

Laporan Pemantauan RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah Juni 2004 Minggu Keempat Oleh: Erni Setyowati Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (RUU Perubahan UU Pemda) selama satu minggu ini mulai dibahas secara intensif. Panitia Khusus (Pansus) yang membahas RUU ini bersama-sama dengan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno,…