Sejarah dan Dinamika RUU tentang Perubahan UU Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat akan segera melakukan pembahasan tingkat II terhadap RUU Tentang Perubahan Undang-undang No. 22 tentang Pemerintahan Daerah (RUU Perubahan UU Pemda). Perlukah ada perubahan?   Sejak Pertengahan Tahun 2003 Rencana Pemerintah yang disuarakan oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, untuk melakukan perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang…

DPR Berubah Pendapat: Pansus RUU Kementerian Negara Dibentuk

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Mei 2004 Minggu Ketiga Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Sebelumnya diduga Rancangan Undang-undang Kementerian Negara tidak akan dibahas dalam masa sidang ini karena tidak terjadual dalam agenda rapat sementara DPR yang dihasilkan rapat Paripurna tanggal 19 April 2004. Namun dalam perjalanannya, ternyata DPR mengubah keputusan tersebut. Pada 6 Mei kemarin, Rapat…

RUU Kementerian Negara Tidak Akan Dibahas oleh DPR yang Sekarang

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara April 2004 Minggu Keempat Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam Sidang Paripurnanya tanggal 19 April 2004 lalu berhasil menyusun dan menyepakati agenda kerja selama satu masa sidang ke depan. Dalam masa sidang terakhir dari lima tahun masa jabatan DPR 1999-2004 ini, ternyata rancangan undang-undang (RUU)…

RUU Kementerian Negara dalam Agenda Kerja DPR

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara April 2004 Minggu Kedua Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Tidak banyak yang bisa disampaikan mengenai Perjalanan Rancangan undang-undang (RUU) Kementerian Negara saat ini, karena tampaknya proses penyelesaian RUU ini masih akan sangat panjang, mengingat saat ini RUU tersebut baru akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk kemudian diagendakan pembahasannya. Sebagai waktu yang…

Prospek Pembahasan RUU Lembaga Kepresidenan: Antara Keengganan dan Kebutuhan

Laporan Pemantauan RUU Lembaga Kepresidenan April 2004 Minggu Pertama Oleh: Ronald Rofiandri Perwujudan dari checks and balances antar lembaga-lembaga negara mensyaratkan adanya suatu Undang-Undang tersendiri yang mengatur lembaga kepresidenan. Kemauan dan kedewasaan politik merupakan salah satu unsur yang melandasi seberapa konkretnya pihak-pihak yang berkepentingan merespon desakan ini. Ampres yang Tak Kunjung Turun Seperti Rancangan Undang-Undang…

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Lembaga Kepresidenan

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 telah menetapkan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Legitimasi yang sangat kuat akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan seperti pada masa lalu dan mengakomodasi hal-hal yang tidak diatur dalam Amandemen UUD 1945, perlu ada peraturan perundang-undangan yang mewadahi dan mengatur turunan…

Sejarah Dan Dinamika RUU Tentang Komisi Yudisial

Usulan pembentukan lembaga sejenis Komisi Yudisial sebenarnya bukan hal baru. Sekitar tahun 1968, pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekuasaan Kehakiman, yang akhirnya menjadi UU No.14 Tahun 1970, muncul pemikiran untuk membentuk lembaga bernama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan,…

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)

Oktober 2003 – Desember 2003 Sejak awal Oktober hingga awal Desember 2003, PSHK turut aktif dalam berbagai kegiatan Koalisi Pemantau Peradilan guna memantau proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Keterlibatan PSHK tersebut mulai dari proses yang dilakukan oleh Panitia Seleksi bentukan Presiden hingga proses akhir yang dijalankan Komisi II DPR RI. Selain…