Terpinggirkannya Pembahasan RUU Lembaga Kepresidenan

Laporan Pemantauan RUU Lembaga Kepresidenan Juni 2004 Minggu Kedua Oleh: Ronald Rofiandri Upaya mewujudkan checks and balances antar lembaga-lembaga negara agaknya mengalami kendala serius. Keinginan untuk membahas Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan (RUU LK) mesti ditunda dulu. Pemerintah berpandangan, pembahasan RUU LK kurang begitu signifikan dibandingkan dengan RUU Kementerian Negara. Salah satu pertimbangannya, menghindari kesulitan bagi…

Leave a commentLaporan Pemantauan, PSHK & Parlemen

Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Perubahan UU Pemda dengan Forum Asosiasi Pemerintahan Daerah dan Forum Pengembangan Pembaruan Desa

Laporan Pemantauan RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah Juni 2004 Minggu Kedua Oleh: Erni Setyowati Pada hari Rabu, 9 Juni yang lalu Panitia Khusus (Pansu) Perubahan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan UU Pemda) melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Asosiasi Pemerintahan Daerah (FAPD) dan Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD). Wacana…

Leave a commentLaporan Pemantauan

Rapat dengar Pendapat Umum Perdana Panitia Khusus RUU Kementerian Negara

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Juni 2004 Minggu Kedua Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Saat ini Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara masih terus melakukan perbaikan terhadap draf RUU Kementerian Negara. Mekanisme penyempurnaan selain dilakukan dengan diskusi internal dalam Pansus dilakukan pula lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memperoleh masukan terhadap substansi RUU.…

Leave a commentLaporan Pemantauan, PSHK & Parlemen

RUU Kementerian Negara untuk Memaksimalkan Checks and Balances

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Mei 2004 Minggu Keempat Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Proses penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara masih terus berlangsung dalam rapat-rapat internal fraksi. Dari sini, tahap selanjutn adalah diserahkannya RUU tersebut kepada Pemerintah untuk mendapatkan Amanat Presiden (Ampres) yang akan memerintahkan menteri tertentu melakukan pembahasan RUU ini nantinya dengan Dewan Perwakilan…

Leave a commentLaporan Pemantauan, PSHK & Parlemen

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Perubahan UU Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat akan segera melakukan pembahasan tingkat II terhadap RUU Tentang Perubahan Undang-undang No. 22 tentang Pemerintahan Daerah (RUU Perubahan UU Pemda). Perlukah ada perubahan?   Sejak Pertengahan Tahun 2003 Rencana Pemerintah yang disuarakan oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, untuk melakukan perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang…

Leave a commentLaporan Pemantauan, PSHK & Parlemen

DPR Berubah Pendapat: Pansus RUU Kementerian Negara Dibentuk

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Mei 2004 Minggu Ketiga Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Sebelumnya diduga Rancangan Undang-undang Kementerian Negara tidak akan dibahas dalam masa sidang ini karena tidak terjadual dalam agenda rapat sementara DPR yang dihasilkan rapat Paripurna tanggal 19 April 2004. Namun dalam perjalanannya, ternyata DPR mengubah keputusan tersebut. Pada 6 Mei kemarin, Rapat…

Leave a commentLaporan Pemantauan, PSHK & Parlemen

RUU Kementerian Negara Tidak Akan Dibahas oleh DPR yang Sekarang

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara April 2004 Minggu Keempat Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam Sidang Paripurnanya tanggal 19 April 2004 lalu berhasil menyusun dan menyepakati agenda kerja selama satu masa sidang ke depan. Dalam masa sidang terakhir dari lima tahun masa jabatan DPR 1999-2004 ini, ternyata rancangan undang-undang (RUU)…

Leave a commentLaporan Pemantauan, PSHK & Parlemen

RUU Kementerian Negara dalam Agenda Kerja DPR

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara April 2004 Minggu Kedua Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Tidak banyak yang bisa disampaikan mengenai Perjalanan Rancangan undang-undang (RUU) Kementerian Negara saat ini, karena tampaknya proses penyelesaian RUU ini masih akan sangat panjang, mengingat saat ini RUU tersebut baru akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk kemudian diagendakan pembahasannya. Sebagai waktu yang…

Leave a commentLaporan Pemantauan, PSHK & Parlemen

Prospek Pembahasan RUU Lembaga Kepresidenan: Antara Keengganan dan Kebutuhan

Laporan Pemantauan RUU Lembaga Kepresidenan April 2004 Minggu Pertama Oleh: Ronald Rofiandri Perwujudan dari checks and balances antar lembaga-lembaga negara mensyaratkan adanya suatu Undang-Undang tersendiri yang mengatur lembaga kepresidenan. Kemauan dan kedewasaan politik merupakan salah satu unsur yang melandasi seberapa konkretnya pihak-pihak yang berkepentingan merespon desakan ini. Ampres yang Tak Kunjung Turun Seperti Rancangan Undang-Undang…

Leave a commentLaporan Pemantauan, PSHK & Parlemen

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Lembaga Kepresidenan

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 telah menetapkan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Legitimasi yang sangat kuat akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan seperti pada masa lalu dan mengakomodasi hal-hal yang tidak diatur dalam Amandemen UUD 1945, perlu ada peraturan perundang-undangan yang mewadahi dan mengatur turunan…

Leave a commentLaporan Pemantauan, PSHK & Parlemen