Laporan Pemantauan RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah Juni 2004 Minggu Keempat Oleh: Erni Setyowati Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (RUU Perubahan UU Pemda) selama satu minggu ini mulai dibahas secara intensif. Panitia Khusus (Pansus) yang membahas RUU ini bersama-sama dengan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno,…
Laporan Pemantauan RUU Lembaga Kepresidenan Juni 2004 Minggu Kedua Oleh: Ronald Rofiandri Upaya mewujudkan checks and balances antar lembaga-lembaga negara agaknya mengalami kendala serius. Keinginan untuk membahas Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan (RUU LK) mesti ditunda dulu. Pemerintah berpandangan, pembahasan RUU LK kurang begitu signifikan dibandingkan dengan RUU Kementerian Negara. Salah satu pertimbangannya, menghindari kesulitan bagi…
Laporan Pemantauan RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah Juni 2004 Minggu Kedua Oleh: Erni Setyowati Pada hari Rabu, 9 Juni yang lalu Panitia Khusus (Pansu) Perubahan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan UU Pemda) melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Asosiasi Pemerintahan Daerah (FAPD) dan Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD). Wacana…
Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Juni 2004 Minggu Kedua Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Saat ini Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara masih terus melakukan perbaikan terhadap draf RUU Kementerian Negara. Mekanisme penyempurnaan selain dilakukan dengan diskusi internal dalam Pansus dilakukan pula lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memperoleh masukan terhadap substansi RUU.…
Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Mei 2004 Minggu Keempat Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Proses penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara masih terus berlangsung dalam rapat-rapat internal fraksi. Dari sini, tahap selanjutn adalah diserahkannya RUU tersebut kepada Pemerintah untuk mendapatkan Amanat Presiden (Ampres) yang akan memerintahkan menteri tertentu melakukan pembahasan RUU ini nantinya dengan Dewan Perwakilan…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat akan segera melakukan pembahasan tingkat II terhadap RUU Tentang Perubahan Undang-undang No. 22 tentang Pemerintahan Daerah (RUU Perubahan UU Pemda). Perlukah ada perubahan? Sejak Pertengahan Tahun 2003 Rencana Pemerintah yang disuarakan oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, untuk melakukan perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang…
Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Mei 2004 Minggu Ketiga Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Sebelumnya diduga Rancangan Undang-undang Kementerian Negara tidak akan dibahas dalam masa sidang ini karena tidak terjadual dalam agenda rapat sementara DPR yang dihasilkan rapat Paripurna tanggal 19 April 2004. Namun dalam perjalanannya, ternyata DPR mengubah keputusan tersebut. Pada 6 Mei kemarin, Rapat…
Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara April 2004 Minggu Keempat Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam Sidang Paripurnanya tanggal 19 April 2004 lalu berhasil menyusun dan menyepakati agenda kerja selama satu masa sidang ke depan. Dalam masa sidang terakhir dari lima tahun masa jabatan DPR 1999-2004 ini, ternyata rancangan undang-undang (RUU)…
Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara April 2004 Minggu Kedua Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Tidak banyak yang bisa disampaikan mengenai Perjalanan Rancangan undang-undang (RUU) Kementerian Negara saat ini, karena tampaknya proses penyelesaian RUU ini masih akan sangat panjang, mengingat saat ini RUU tersebut baru akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk kemudian diagendakan pembahasannya. Sebagai waktu yang…
Laporan Pemantauan RUU Lembaga Kepresidenan April 2004 Minggu Pertama Oleh: Ronald Rofiandri Perwujudan dari checks and balances antar lembaga-lembaga negara mensyaratkan adanya suatu Undang-Undang tersendiri yang mengatur lembaga kepresidenan. Kemauan dan kedewasaan politik merupakan salah satu unsur yang melandasi seberapa konkretnya pihak-pihak yang berkepentingan merespon desakan ini. Ampres yang Tak Kunjung Turun Seperti Rancangan Undang-Undang…
