Catatan Singkat Tentang Kinerja Badan Kehormatan DPR dan Kaitannya Dengan Penanganan Kasus Pemerasan BUMN

Harus diakui, mekanisme di Badan Kehormatan (BK) DPR terutama yang terkait dengan tata beracara, sebagian ada yang mengalami kemajuan. Alasannya, karena dibandingkan tata beracara pada DPR periode sebelumnya, hal-hal yang dianggap kemajuan tadi tidak ditemukan. Salah satunya adalah penetapan (kategori) jenis pelanggaran kode etik yang tidak memerlukan pengaduan. Dalam artian, posisi BK dalam wilayah tertentu…

Catatan Singkat Tentang Kinerja Badan Kehormatan DPR dan Kaitannya Dengan Penanganan Kasus Pemerasan BUMN

Harus diakui, mekanisme di Badan Kehormatan (BK) DPR terutama yang terkait dengan tata beracara, sebagian ada yang mengalami kemajuan. Alasannya, karena dibandingkan tata beracara pada DPR periode sebelumnya, hal-hal yang dianggap kemajuan tadi tidak ditemukan. Salah satunya adalah penetapan (kategori) jenis pelanggaran kode etik yang tidak memerlukan pengaduan. Dalam artian, posisi BK dalam wilayah tertentu…

Peraturan DPR Tentang Tata Cara Mempersiapkan Dan Penarikan RUU: Terobosan Yang Berhadapan Dengan Kompleksitas

Melalui rapat paripurna Selasa, 11 September 2012, DPR mengesahkan 2 (dua) Peraturan DPR, yaitu tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dan Tata Cara Penarikan RUU. Keduanya merupakan amanat dari Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 70 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keduanya memunculkan terobosan. Melalui Peraturan DPR tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, keberadaan Naskah…

Peraturan DPR Tentang Tata Cara Mempersiapkan Dan Penarikan RUU

Peraturan DPR Tentang Tata Cara Mempersiapkan Dan Penarikan RUU: Terobosan Yang Berhadapan Dengan Kompleksitas Melalui rapat paripurna Selasa, 11 September 2012, DPR mengesahkan 2 (dua) Peraturan DPR, yaitu tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dan Tata Cara Penarikan RUU. Keduanya merupakan amanat dari Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 70 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan…

Potensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat

Harapan besar yang dibebankan kepada BAZNAS oleh UU Pengelolaan Zakat baru untuk mewujudkan pengelolaan zakat nasional yang akuntabel akan sulit terealisasi. Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna DPR, UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut…

Menagih Akuntabilitas Anggota DPR

Hasil survei Charta Politika awal September lalu menggeroti harapan, bahkan memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap anggota DPR periode 2009-2014. Sebanyak 63,7 persen responden menyatakan anggota DPR periode saat ini tidak lebih baik daripada periode sebelumnya. Hanya 24,8 persen yang menilai anggota DPR sekarang lebih baik, sedangkan sisanya 11,6 persen bersikap tidak tahu. Survei tersebut tidak sepenuhnya…

Desain Ulang Studi Banding

Usulan moratorium studi banding yang disampaikan oleh Fraksi PAN pada saat Rapat Paripurna DPR 26 Oktober 2010, yang kemudian belakangan diikuti pula oleh beberapa partai (PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PKB) patut diapresiasi. Namun moratorium dimaksud seharusnya tidak sekedar respon solidaritas dan berhenti pada ekspresi sikap simpati terhadap korban bencana alam Gunung…