Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia Menolak RUU Ormas, Menolak Kemunduran Demokrasi

Siaran Pers  Di PP Muhammadiyah 28 Februari 2013   Setelah rencana Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU Ormas pada 19 Februari yang lalu gagal, DPR dan Pemerintah merencanakan kembali pengesahan RUU Ormas pada Maret 2013 ini. Mengapa DPR dan Pemerintah bersikeras untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan RUU Ormas, di tengah menguatnya keberatan dari masyarakat? Publik banyak yang terkecoh mengira RUU Ormas…

Siaran Pers Koalisi Penegak Citra Parlemen Tentang Upaya Pelumpuhan KPK Oleh DPR

Siaran Pers “DPR LUMPUHKAN KPK” Setidaknya hingga Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013 berakhir (25 Oktober 2012), merupakan periode krusial terhadap 2 (dua) hal terkait eksistensi KPK secara tidak langsung, yaitu pembahasan RUU APBN 2013, yang salah satunya akan menentukan kepastikan alokasi gedung KPK dan (ii) keberlangsungan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU KPK oleh Badan Legislasi (Baleg).…

Tanggapan dan Pandangan Koalisi dan Pokja Perempuan untuk Penyempurnaan Paket UU Politik untuk Pansus RUU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Menjelang Rapat Paripurna DPR

” Saatnya Mendengarkan Suara Publik ! “  Pandangan dan Sikap Koalisi untuk Penyempurnaan Paket UU Politik; Pokja Perempuan; dan Kemiteraan untuk Pansus RUU Pemilu DPR, DPD, DPRD Menjelang Rapat Paripurna Kamis, 28 Pebruari 2008     Hingga Selasa dini hari (26/2) Pansus RUU Pemilu DPR, DPD, DPRD belum juga berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Lobi-lobi yang dilakukan antar…

Siaran Pers PSHK Mengenai Catatan Awal Tahun 2007 tentang Kualitas Legislasi

LEGISLASI TIDAK BERBOBOT KARENA MINIM PARTISIPASI Siaran Pers PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) Mengenai Catatan Awal Tahun 2007 tentang Kualitas Legislasi   (Jakarta, 14 Februari 2007) – Diskusi Catatan Awal Tahun PSHK mengenai legislasi dilangsungkan kemarin (13 Februari) di Hotel Century Senayan. Catatan Awal Tahun ini diterbitkan dalam bentuk buku setebal 220 halaman bertajuk “Bobot Kurang…

Perlu Upaya Maksimal untuk Mengimplementasikan UU Perlindungan Saksi & Korban

Release Koalisi Perlindungan Saksi Catatan atas Pengesahan UU Perlindungan Saksi dan Korban   Rapat Paripuma DPR RI tanggal 18 Juli 2006 pada akhimya telah mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Disahkannya UU PSK merupakan suatu langkah positif yang sudah lama ditunggu baik oleh masyarakat maupun oleh aparat…

Pemerintah Harus Segera Bahas RUU Perlindungan Saksi Usul Inisiatif DPR

Pernyataan Pers Bersama Koalisi Perlindungan Saksi Semua pihak telah menyadari bahwa masalah perlindungan saksi dan korban merupakan hal yang penting demi tegaknya hukum dan keadilan dan hal ini bukanlah lagi menjadi suatu perdebatan. Sehubungan dengan itu, beberapa waktu yang lalu anggota DPR-RI telah berhasil menyusun sebuah Rancangan undang-undang yang bernama Rancangan Undang Undang Perlindungan Saksi…

Audiensi dengan Ketua DPD

PSHK, bersama dengan CETRO (Center for Electoral Reform) mengadakan audiensi dengan Ketua DPD pada tanggal 1 November 2004 di Gedung Nusantara III DPR/MPR, Senayan. Dalam Audiensi tersebut, PSHK memberikan masukannya untuk amandemen Undang Undang Dasar (UUD) dalam hal perubahan susunan MPR menjadi sidang gabungan (joint session) DPR dan DPD serta penguatan DPD menjadi setara dengan…