REVISI UU KOMISI YUDISIAL

Urgensinya Dalam Proses Reformasi Peradilan*

by : Fimiansyah Arifin∗∗

 

Pengantar

 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No. 005/PUU-IV/2006, diputuskan tanggal 23 Agustus 2006, telah membatalkan sejumlah pasal yang berkenaan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial (KY). Putusan itu telah, mengakibatkan terhambat dan terganggunya KY dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim. Setidaknya untuk sementara ini, KY tidak bisa lagi melakukan pemanggilan dan pemeriksaan hakim yang dilaporkan masyarakat, serta memberikan rekomendasi, sanksi dan reward kepada para hakim. Sedangkan kewenangan konstitusional lainnya dalam hal melakukan seleksi calon hakim agung, saat ini masih bisa dilakukan.

 

Di dalam putusan tersebut, MK merekomendasikan kepada DPR dan Pemerintah agar segera melakukan revisi terhadap UU KY. Supaya terjadi sinkronisasi dan harmonisasi, MK juga meminta revisi terhadap UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini DPR memang telah memberikan respon positif. KY sendiri telah menyiapkan draft revisi UU KY bersama revisi UU terkait lainnya. Dan saat ini revisi UU KY telah masuk menjadi agenda legeslasi tahun 2007.

 

Disadari bahwa disfungsinya pengawasan hakim oleh KY, bisa berdampak semakin parahnya praktek mafia peradilan (judicial corruption) yang selama ini menjadi persoalan mendasar lembaga peradilan. Ketiadaan pengawasan yang efektif, akan mendorong praktik mafia peradilan menjadi semakin akut dan sulit diberantas. Terlebih, belakangan muncul resistensi dengan tameng independensi terhadap pengawasan hakim oleh KY. Dikhawatirkan akan memunculkan pula abuse of power (tyrani judicial) ketika kekuasaan kehakiman dijalankan

tanpa pengawasan. Oleh karena itu, sesungguhnya revisi UU KY ini bisa dilihat sebagai peluang untuk memperkuat peran KY dalam melakukan pengawasan hakim. Sekaligus melanjutkan tugas yang belum selekai, yakni mendorong reformasi peradilan ke arah sistem peradilan yang bersih, akuntabel dan berwibawa.

 

KY Sebagai Mitra Strategis DPR dan Presiden

 

KY lahir dan dibentuk berdasarkan konstitusi.[1] Pasal 24B UUD 1945 menempatkan KY sebagai Lembaga Negara yang bersifat mandiri, dan memiliki kewenangan mengusulkan calon hakim agung serta kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi KY untuk memainkan peranan yang sangat penting dan strategis dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka didalam konteks negara hukum. Meski KY bukan pelaku kekuasaan kehakiman, namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu fungsi pengawasan.

 

Lahirnya KY dari rahim konstitusi dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk membangun sistem pengawasan hakim yang lebih efektif dan konstruktif. Alasannya, mekanisme pengawasan hakim yang ada mengandung sejumlah kelemahan. Pengawasan hakim yang dijalankan MA sangat tertutup, tidak accountable, dan cenderung mengedepankan esprit de’corps. Kondisi pengawasan seperti itu diakui sendiri oleh MA, yang pada gilirannya menyuburkan judicial corruption di tubuh institusi pengadilan.

 

Faktor lain yang mendorong keluhiran KY adalah kebutuhan untuk membangun sistem seleksi hakim agung yang lebih obyektif, transparan dan partisipatif. Dalam sistem seleksi semacam ini diharapkan dapat dieliminir politisasi dalaam penentuan calon hakim agung. Masyarakat pun dapat terlibat secara aktif untuk memantau dan menilai secara kritis terhadap proses serta track record para calon hakim agung. Sehingga hakim agung yang dihasilkan memiliki integritas, kredible dan dapat memegang teguh prinsip independensi dan imparsial dalam membuat putusan. Intinya, kebutuhan KY dilandasi oleh spirit untuk mendorong dan membangun sistem dan pelaksana kekuasaan kehakiman lebih bersih, independen dan bertanggungjawab (accountable)[2].

 

Pembentukan KY ini juga sejalan dengan spirit dari perubahan (amandemen) UUD 1945. Spirit perubahan yang hendak memperkuat cheks and balances antara cabang-cabang kekuasaan negara (legeslatif, eksekutif dan yudikatif. Spirit perubahan ini mengubah paradigma dan praktek kekuasaan negara yang selama ini cenderung executif heavy atau legeslatif heavy. Perubahan paradigma konstitusi tersebut, telah mendudukan posisi dan kekuasaan lembaga-lembaga negara menjadi setara dan seimbang. Tidak ada lagi lembaga  tertinggi dan tinggi negara. Yang dilihat adalah fungsi dan kewenangan yang telah diberikan, dan diperlukan dalam menjalankan cheks and balances.

 

Dalam kerangka perubahan itu, kewajiban untuk menjaga dan menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka (independency of judiciary) bukanlah semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab MA dan MK. Tugas dan tanggungjawab itu juga menjadi kewajiban DPR bersama Presiden. Ini adalah sebuah moralitas konstitusi dari kedua lembaga tersebut, yang tercermin dari dari sumpah jabatan dan representasi suara rakyat yang telah memilih secara langsung. Tugas dan tanggungjawab tersebut tidaklah berakhir ketika DPR bersama Presiden telah memilih dan menetapkan calon hakim agung. Ataupun keduanya telah membuat UU yang mendukung independensi peradilan. Akan tetapi tugas dan tanggungjawab itu, haruslah senantiasa hadir ketika cita-cita dan ideologi independensi ataupun imparsialitas peradilan tidak bisa dijaga dan ditegakkan sendiri oleh MA dan MK.

 

Frame konstitusi telah meletakkan KY setara/sejajar dengan lembaga negara lainnya. KY bukanlah supporting organ dari main organ lembaga kekuasaaan kehakiman (MA/MK), sebagaimana putusan MK[3]. Putusan MK tersebut merupakan sebuah kemunduran konstitusional dan tidak kontekstual. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari penegasan kedudukan independensi KY dalam konstitusi. Independensi tersebut diperkuat dengan tidak menempatkan Ketua MA sekaligus ex officio Ketua KY sebagaimana Judisial Commission di berbagai negara.

www.parlemen.net

KY sesungguhnya adalah mitra strategis dari DPR dan Presiden untuk melakukan dan memperkuat kontrol (cheks and balances) terhadap MA dan MK. Pembentukan KY dan juga Komisi-Komisi independen lainnya adalah dimaksudkan sebagai Institutional Watchdog.[4] Fungsinya adalah untuk memperkuat cheks and balances, membangun akuntabilitas dan memperluas partisipasi masyarakat. Melalui kewenangannya, KY punya peran sinergis bersama DPR dan Presiden untuk mendapatkan calon hakim agung yang kredibel dan

berintegritas. Melalui KY diharapkan pula harkat, martabat dan perilaku para hakim dapat  terjaga.

 

Revisi Undang-Undang KY

 

Berpijak dari kerangka konstitusional di atas, maka revisi UU KY haruslah ditujukan untuk memperkuat peran-peran strategis KY, terutama dalam hal pengawaasan hakim. Untuk memperkuat dan mengefektifkan pengawasan yang akan dilakukan oleh KY, revisi tersebut mencakup hal-hal, pertama perlu ada penegasan bahwa KY merupakan lembaga pengawas satu-satunya bagi hakim. Tidak ada lagi pengawasan hakim yang dilakukan melalui lembaga atau mekanisme lain diluar KY. Penegasan ini sekaligus mengharuskan pengawasan internal di MA dan MK, mesti ditiadakan.

 

Kedua, hasil pemeriksaan hakim oleh KY tidak lagi bersifat rekomendasi, tetapi sanksi yang mengikat, dan tidak perlu ada lagi mekanisme ‘banding’ melalui Majelis Kehormatan Hakim. Sanksi berupa pemberhentian atau pembebasan dari jabatan, bagi hakim agung langsung disampaikan kepada Presiden tidak perlu lagi ke Pimpinan MA/MK. Sedangkan bagi para hakim di pengadilan tinggi, tingkat pertama dan hakim adhoc disampaikan kepada pimpinan MA untuk dilaksakan.

 

Ketiga, pengawasan oleh KY setidaknya mengharuskan lebih terperinci, jelas dan tegas termasuk dalam hal mekanisme atau prosedur yang harus dilakukan serta standart nilai yang akan digunakan. Keempat, setidaknya dalam revisi ini juga memungkinkan KY dapat membentuk perwakilan di daerah. Dengan pertimbangan, mengingat banyaknya jumlah hakim dan adanya hambatan jarak dan transportasi ketika para hakim harus memenuhi panggilan KY. Perwakilan di daerah ini, bisa melakukan proses penerimaan laporan, pemanggilan dan pemeriksaan hakim, sedangkan keputusan tetap ada di KY.

 

Sejumlah Hambatan

 

Untuk mempercepat revisi UU dan memperkuat peran KY, bukanlah perkara yang mudah. Ada sejumlah faktor yang bisa menghambat keinginan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mungkin bisa menjadi penghambat keinginan tersebut adalah;

 

  1. tidak adanya dukungan maksimal dari anggota DPR untuk mendorong perubahan peradilan. Setidaknya hal ini dibuktikan dari pernyataan dan pengakuan anggota Komisi III DPR, bahwa sekitar 80% anggota Komisi III DPR tidak mendukung upaya perubahan peradilan. Bahkan tidak sedikit yang justeru menjadi kaki tangan Mahkamah Agung (MA). Sedangkan anggota lainnya mengatakan jumlahnya sekitar 50%.[5]
  2. tidak adanya politik legislasi yang jelas dari DPR. Hal ini ditunjukkan dari masih minimnya produk legislasi (RUU) yang disahkan yang diperlukan untuk memperkuat proses reformasi atau demokratisasi. RUU yang berkaitan dengan itu, belumlah menjadi suatu kebutuhan tapi baru sebatas kewajiban jika ada tuntutan dari masyarakat. Dalam hal ini RUU yang berkenaan dengan pemekaran wilayah selalu menjadi primadona untuk segera dibahas dan diselesaikan.
  3. masih Iemahnya managemen legislasi. Dalam prolegnas 2006, telah diagendakan sebanyak 43 Rancangan Undang-Undang (RUU). Dari jumlah tersebut, 12 di antaranya merupakan RUU baru dan 31 RUU adalah prioritas 2005. Namun sampai Masa Sidang I Tahun Sidang 2006-2007 18 Oktober 2006, DPR baru menyelesaikan 19 RUU, sejak Januari 2006. Rasanya mustahil bagi DPR dapat menyelesaikan sisa 24 RUU mengingat tahun 2006 akan berakhir.[6] Dalam hal ini meskipun sebelumnya sudah ada respon positif dan DPR untuk revisi UU KY, namun pada 2007 nanti belum tentu bisa dilakukan pembahasan.
  4. Revisi UU KY akan berhimpitan dengan sejumlah agenda kegiatan lain yang akan dilakukan oleh Komisi III DPR pada tahun 2007. Tercatat agenda kegiatan itu adalah pemilihan anggota KPK, pemilihan anggota Komnas HAM, Revisi Paket UU Pemilu, pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan last but not least adalah penentuan seleksi calon hakim agung yang akan dilakukan DPR, setelah KY melengkapi jumlah calon seperti yang diminta oleh DPR.

 

Apa Yang Bisa dan Perlu Dilakukan?

 

Idealnya DPR bisa segera mengagendakan dan memulai pembahasan revisi UU KY. Urgensinya adalah laporan dari masyarakat yang telah disampaikan ke KY dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian keadilan bagi masyarakat tidak semakin tercederai dan integritas hakim akan senantiasa terjaga karena fungsi pengawasan dapat kembali dilakukan oleh KY. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda kapan revisi UU KY akan dilakukan. Tidak jelas kapan DPR bersama pemerintah akan memulai pembahasan.

 

Sepanjang revisi UU KY belum dilakukan dan disahkan, laporan tentang perilaku hakim dari masyarakat yang telah diterima oleh KY, sebaiknya disampaikan kepada DPR dan Presiden. Dan meminta DPR bersama Presiden menindaklanjuti dan mempublikasikan laporan yang telah disampaikan. Hal ini bisa dilakukan secara rutin setiap bulan sekali. Dasarnya adalah karena KY bertanggungjawab kepada DPR (pasal 38 ayat 1 UU KY). KY dan DPR tidak bisa mendiamkan laporan yang telah diterima dari masyarakat. Hal ini bisa mencederai keadilan dan akuntabilitas bagi para hakim akan semakin jauh ditegakkan.

 

Jakarta, 18 Des 2006

 

 

REVISI UU KOMISI YUDISIAL URGENSINYA DALAM PROSES REFORMASI PERADILAN

OLEH :

FIRMANSYAH ARIFIN, SH

DISAMPAIKAN DALAM:

SEMINAR NASIONAL 

“URGENSI PERUBAHANATAS UU NO. 22TAHUN 2004 TENTANG KOMISI

YUDISIAL DALAM UPAYA MENDORONG KESINAMBUNGAN PROSES

REFORMASI PERADILAN DEMI TERWUJUDNYASISTEM PERADILAN

YANG BERSIH, AKUNTABEL DAN BERWIBAWA DI INDONESIA”

 

KERJASAMA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

JAKARTA, 19 DESEMBER 2006

 

[1] Komisi Yudisial (KY) merupakan satu-satunya lembaga/komisi independent yang diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945. Pasal 24B UUD 1945 mengatur soal kedudukan, kewenangan dan keanggotaan KY. KY tercetak/ditulis dengan menggunakan huruf capital (besar) yang memiliki makna berbeda dengan penulisan komisi pemilihan umum (KPU) yang menggunakan huruf kecil di dalam UUD 1945.

[2] Lihat Buku Cetak Biru Pernbaruan Mahkamah Agung 2003, hlm. 93 dan hlm. 99.

[3] Lihat putusan MK No. 005/PUU-1V/2006, hal. 178-182.

[4] Mengenai Institutional Watchdog ini pernah dijelaskan oleh Fink Haysom (mantan penasehat Presiden Nelson Mandela) dalam sebuah acara Workshop di Jakarta. Lihat Firmansyah Arifin, “Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Apa Saja Problemnya?”; makalah dalam Diskusi Terbatas “Eksisensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945”, Aryadutha Hote1, Jakarta 9 September 2004

[5] “80 Persen Anggota Komisi III DPR tidak Pro Reformasi Peradilai%” http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15416&cl=Berita, 17Des2006

 

[6] Lihat Ronald Rofiandri, “Memaksimalkan Fungsi Legislasi DPR” http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=ebbb3e5adcaa3ac1a12409c45c050c36&docid=pantauan, 17Des2006

 

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit