Status Perppu JPSK: Rumit Karena Kompromi Politik DPR

Pengantar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) merupakan salah jenis hukum positif yang berlaku di Indonesia. Keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10/2004). Selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009, terdapat sepuluh perppu yang disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.…

Selengkapnya →

Perseteruan Pemilihan Ketua Komisi: Catatan Buruk di Awal Masa Jabatan

Ulasan Mingguan Desember 2004 Minggu Pertama “Para pembuat UU No 12/2003 tentang Pemilu DPR ingin agar pengelompokan identitas politik dalam bentuk partai politik mendapat keterwakilan yang berimbang atau proporsional di lembaga perwakilan rakyat, sesuai kekuatan nyata mereka di masyarakat.” (Smita Notosusanto, Kompas, 3 November 2004) Kurang lebih sebulan mengawali masa jabatannya, DPR sudah mengukir satu…

Selengkapnya →

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tidak Efisien dan Tidak Efektif

UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 26 Mei 2009 dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 22 Juni 2009. Peraturan ini adalah pengembangan dari UU No. 14/1992. Dan pengembangan ini cukup besar, dari yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Meskipun begitu, dalam penjelasan tidak…

Selengkapnya →

Urgensi Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang

A. Mengapa Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang Perlu? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai evaluasi dan monitoring (monev)undang-undang, salah satu pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalahapakah monev itu sendiri diperlukan atau tidak. Kalau diperlukan, apa manfaatnya bagi pihak-pihak yang diposisikan sebagai perencana dan pelaksana undangundang. Bagaimana pula kaitan antara monev dengan sistem manajemen yang secara umum membahas dan mengatur…

Selengkapnya →

Tugas Pimpinan DPR dan Komisi Tanggal

Tugas Pimpinan DPR dan Komisi Tanggal 30 Oktober 2009

Selengkapnya →

Orbit MK dan Proses Legislasi yang Transparan

Pada sebuah kesempatan konferensi pers 7 Oktober 2009, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan bahwa DPR akan segera menyusun Rencana Strategis (Renstra), sehingga ke depan kinerja DPR dapat lebih terarah, terukur, dan sistematis. Tidak hanya itu, Marzuki berharap DPR ke depan harus bekerja lebih transparan, terutama terkait dengan proses legislasi. Menurutnya, proses legislasi yang transparan harus segera dilakukan karena banyak pendapat…

Selengkapnya →

Menggagas Terobosan Manajemen Legislasi

Dalam sebuah kesempatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Pansus RUU Susduk), 31 Januari 2008, salah satu pihak yang diundang sebagai peserta RDPU mengingatkan dan mendorong agar DPR bertindak think out of the box. Mungkin maksud dari pernyataan tersebut kurang lebih dapat dipahami bahwa DPR seharusnya tidak…

Selengkapnya →