Catatan terhadap tata beracara badan kehormatan DPR

Peraturan tata beracara Badan Kehormatan (BK) masih membiarkan adanya kedudukan dan wewenang yang kuat dari Pimpinan DPR dalam kerja BK terutama dalam memproses pengaduan. Definisi pengaduan hanya ditujukan kepada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR (Pasal 1 angka 8). Di sisi lain, definisi antara Pimpinan dan Anggota DPR dibuat terpisah (perhatikan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 6). Semakin membingungkan…

Selengkapnya →

Merumuskan Komisi DPR yang Efektif dan Akuntabel

Agenda DPR yang dipublikasikan melalui situs www.dpr.go.id, terinformasikan, Senin, 12 Oktober 2009 pukul 09.00 WIB, akan digelar Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi (pengganti Rapat Badan Musyawarah). Pertemuan tersebut membicarakan sarana kerja untuk Pimpinan dan Anggota DPR, penentuan jumlah Komisi dan mitra kerja Komisi, serta jumlah alat kelengkapan dan komposisi pimpinan alat kelengkapan dari tiap-tiap fraksi. Sesuai…

Selengkapnya →

Catatan terhadap Rencana Strategis DPR Periode 2009-2014

Terhadap tiga jenis keterlibatan anggota DPR dalam mengelola operasional parlemen, tidak disebutkan secara eksplisit aspek perencanaan. Apakah kemudian hal tersebut dipahami sebagai bagian dari ruang lingkup manajemen? Karena ternyata Panja BURT memisahkan aspek peninjauan dan pengawasan. Padahal secara umum, ketika kita berbicara konstruksi manajemen pada sebuah organisasi, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pengawasan atau kontroling, hingga evaluasi. Selain itu, keterlibatan anggota DPR…

Selengkapnya →

Legislasi Anti Korupsi; Janji Politisi Yang Tak Terealisasi

Hingga kini DPR miskin prestasi di bidang anti korupsi, selain perilaku korupsi itu sendiri. Di DPR, anti korupsi hanya wacana dan janji yang tak terbukti. Untuk mengevaluasi kinerja legislasi DPR di bidang anti korupsi salah satu ukuran yang bisa digunakan adalah perencanaan legislasi dan produk legislasi itu sendiri. Perencanaan dapat dilihat melalui Program Legislasi Nasional…

Selengkapnya →

Memperluas Cakupan Partisipasi dalam Proses Legislasi

Persoalan Partisipasi di Negara Transisi   Pasal 20 hasil amandemen pertama UUD 1945, yang kemudian diturunkan dalam UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta lebih spesifik lagi UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberi mandat kepada DPR, DPD, dan DPRD selaku lembaga perwakilan untuk…

Selengkapnya →

Realisasi Prolegnas

Di penghujung tahun 2007, Badan Legislatif DPR menyepakati 31 judul RUU untuk diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2008. Dari 31 judul RUU prioritas tersebut, terdapat tiga RUU yang termasuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka, yang terdiri dari enam RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional, tujuh RUU akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan sembilan RUU…

Selengkapnya →