Putusan Kasasi Korupsi DPRD Sumbar; Inkonsistensi Karena Intervensi?

Parlemen modern adalah pusat perjuangan untuk mewujudkan dan memelihara tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk memberantas korupsi. (Jeremy Pope: 2003) Melalui putusan kasasi tertanggal 10 Oktober 2007, Mahkamah Agung (MA) memutus lepas dari segala tuntutan hukum sepuluh mantan anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar)  periode 1999–2004. MA menilai bahwa perbuatan sepuluh mantan anggota DPRD tersebut…

Selengkapnya →

Menyoal Kompetisi Politik dalam Proses Legislasi di Indonesia

Amandemen konstitusi, yang secara signifikan melahirkan disain baru sistem politik Indonesia, banyak mengundang kritik. Bila soal proses yang tidak partisipatif dipinggirkan dulu, dari segi substansi amandemen konstitusi masih mengandung banyak kelemahan. Tidak ada paradigma yang jelas dalam perubahan konstitusi ini. Sebagai referensi tambahan, lihat juga makalah yang ditulis Bivitri Susanti, berjudul Constitutional Patchwork: Indonesian Constitution…

Selengkapnya →

Sejarah dan Dinamika RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Oleh: Erni Setyowati Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 kian merambat mendekat. Semua aktor politik pun mulai bersiap menyongsong perhelatan lima tahunan tersebut. Tidak terkecuali penyiapan berbagai perangkat hukum yang dibutuhkan. Salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU Susduk). RUU Susduk bersama dengan tiga rancangan undang-undang bidang politik lainnya…

Selengkapnya →

Siaran Pers PSHK Mengenai Catatan Awal Tahun 2007 tentang Kualitas Legislasi

LEGISLASI TIDAK BERBOBOT KARENA MINIM PARTISIPASI Siaran Pers PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) Mengenai Catatan Awal Tahun 2007 tentang Kualitas Legislasi   (Jakarta, 14 Februari 2007) – Diskusi Catatan Awal Tahun PSHK mengenai legislasi dilangsungkan kemarin (13 Februari) di Hotel Century Senayan. Catatan Awal Tahun ini diterbitkan dalam bentuk buku setebal 220 halaman bertajuk “Bobot Kurang…

Selengkapnya →

Sejarah dan Dinamika RUU Keimigrasian

Sejarah dan Dinamika RUU Keimigrasian Oleh: Siti Maryam Rodja Letak geografis Indonesia yang diapit dua benua (Asia dan Australia), dua samudra (Hindia dan Pasifik), pertemuan dua rangkaian pegunungan (Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania), serta dilintangi oleh garis katulistiwa (ekuator), menjadikan Indonesia beriklim tropis. Negara-negara yang beriklim tropis pada umumnya banyak memiliki spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan…

Selengkapnya →

Kompleksitas Penarikan Pimpinan DPR: Antara Yuridis dengan Politis

Parlemen dengan banyak partai seperti yang dimiliki oleh Indonesia pada saat ini menyebabkan pengelompokan kepentingan politik di parlemen menjadi tidak sederhana. (Catatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR 2005) Senayan memanas. Mengawali 2007, Partai Bintang Reformasi (PBR) melakukan akrobat politik yang membuat kisruh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemicunya adalah penarikan Zaenal Ma’arif dari posisinya sebagai Wakil…

Selengkapnya →

Makalah dengan Judul Revisi UU Komisi Yudisial Urgensinya dalam Proses Reformasi Peradilan

REVISI UU KOMISI YUDISIAL Urgensinya Dalam Proses Reformasi Peradilan* by : Fimiansyah Arifin∗∗   Pengantar   Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No. 005/PUU-IV/2006, diputuskan tanggal 23 Agustus 2006, telah membatalkan sejumlah pasal yang berkenaan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial (KY). Putusan itu telah, mengakibatkan terhambat dan terganggunya KY dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim.…

Selengkapnya →