Sejarah dan Dinamika RUU Keimigrasian

Sejarah dan Dinamika RUU Keimigrasian Oleh: Siti Maryam Rodja Letak geografis Indonesia yang diapit dua benua (Asia dan Australia), dua samudra (Hindia dan Pasifik), pertemuan dua rangkaian pegunungan (Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania), serta dilintangi oleh garis katulistiwa (ekuator), menjadikan Indonesia beriklim tropis. Negara-negara yang beriklim tropis pada umumnya banyak memiliki spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan…

Selengkapnya →

Kompleksitas Penarikan Pimpinan DPR: Antara Yuridis dengan Politis

Parlemen dengan banyak partai seperti yang dimiliki oleh Indonesia pada saat ini menyebabkan pengelompokan kepentingan politik di parlemen menjadi tidak sederhana. (Catatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR 2005) Senayan memanas. Mengawali 2007, Partai Bintang Reformasi (PBR) melakukan akrobat politik yang membuat kisruh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemicunya adalah penarikan Zaenal Ma’arif dari posisinya sebagai Wakil…

Selengkapnya →

Makalah dengan Judul Revisi UU Komisi Yudisial Urgensinya dalam Proses Reformasi Peradilan

REVISI UU KOMISI YUDISIAL Urgensinya Dalam Proses Reformasi Peradilan* by : Fimiansyah Arifin∗∗   Pengantar   Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No. 005/PUU-IV/2006, diputuskan tanggal 23 Agustus 2006, telah membatalkan sejumlah pasal yang berkenaan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial (KY). Putusan itu telah, mengakibatkan terhambat dan terganggunya KY dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim.…

Selengkapnya →

Memaksimalkan Fungsi Legislasi DPR

Ulasan Mingguan Desember 2006 Minggu Pertama   Berbagai langkah perbaikan fungsi legislasi DPR harus berlandaskan pada sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang komprehensif, saling berintegrasi, dan berkelanjutan. Model pembenahan yang cenderung mengabaikan aspek manajemen berakibat DPR selalu berkutat pada kegagalan solusi.   Target Legislasi   Sebanyak 43 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam daftar Program Legislasi…

Selengkapnya →

Lembaga Penasehat Presiden: Alternatif Memperkuat Kedudukan Presiden?

Laporan Pemantauan RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasehat Presiden November 2006 Pelaksanaan hak prerogatf presiden perlu ditempatkan pada porsi dan relnya. Hak prerogatif presiden bukan berarti “tidak tak terbatas”. Artinya, presiden tidak bisa sewenang-wenang menggunakan hak prerogatifnya. Latar Belakang Meskipun secara hukum lembaga penasehat presiden belum terbentuk, namun fungsi kepenasehatan presiden telah dijalankan oleh sekelompok…

Selengkapnya →

Memaksimalkan Advokasi Koalisi Untuk Kebebasan Informasi

Laporan Pemantauan RUU KMIP September 2006 Berlarut-larutnya pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP), memicu Koalisi untuk Kebebasan Informasi menggelar konferensi pers pada 22 September 2006. Upaya ini bukan langkah pertama yang ditempuh Koalisi dalam rangka advokasi RUU KMIP. Namun proses legislasi RUU KMIP tidak kunjung rampung. Seberapa efektifkah advokasi yang telah…

Selengkapnya →

Kawula, Kaum Elit dan Legislasi

Ada dua undang-undang penting dan menarik yang baru saja disahkan pada 11 Juli 2006 lalu: RUU Kewarganegaraan dan RUU Pemerintahan Aceh. Keduanya dipandang “revolusioner”. RUU Kewarganegaraan memberikan paradigma baru dalam masalah kewarganegaraan. Sementara RUU Pemerintahan Aceh memberikan cara berpikir “baru” mengenai konsep otonomi daerah. Namun yang luput dari pembahasan adalah mempersandingkan keduanya dari segi proses.…

Selengkapnya →

Hakikat Perlindungan Saksi Yang Terdistorsi

Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Juni 2006 Minggu Keempat Oleh: Anna Christina Sinaga Definisi saksi yang diatur dalam RUU Perlindungan Saksi dan Korban (RUU Saksi dan Korban) dinilai tidak memadai, pasalnya definisi ini dianggap tidak mencakup saksi pelapor dan saksi ahli. Demikian disampaikan oleh Wahyu Wagiman dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam…

Selengkapnya →

Perdebatan Pasal-pasal dalam RUU KMIP Berujung ke Panitia Kerja

Laporan Pemantauan RUU KMIP Juni 2006 Minggu Keempat Oleh: Camila Amalia Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah, yang diwakili oleh Menkominfo dan Menhukham melanjutkan Rapat Kerja (Raker) untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) pada tanggal 20 Juni 2006. Sementara pembahasan berikutnya yang semula digendakan pada 27…

Selengkapnya →

Laporan Pemantauan RUU Pemerintahan Aceh

Laporan Pemantauan RUU Pemerintahan Aceh Juni 2006 Minggu Ketiga Laporan Pemantauan RUU Pemerintahan Aceh Juni 2006 Minggu Keempat Laporan Pemantauan RUU Pemerintahan Aceh Juni 2006 Minggu Kedua Laporan pemantauan Maret 2006 Kartu Pemantauan Legislasi RUU PA 27 Februari 2006 Kartu Pemantauan Legislasi RUU PA 27 April 2006 sesi II Kartu Pemantauan Legislasi RUU PA 27…

Selengkapnya →