Perlu Upaya Maksimal untuk Mengimplementasikan UU Perlindungan Saksi & Korban

Release Koalisi Perlindungan Saksi Catatan atas Pengesahan UU Perlindungan Saksi dan Korban   Rapat Paripuma DPR RI tanggal 18 Juli 2006 pada akhimya telah mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Disahkannya UU PSK merupakan suatu langkah positif yang sudah lama ditunggu baik oleh masyarakat maupun oleh aparat…

Selengkapnya →

Pembahasan RUU Perlindungan Saksi Dan Korban Harus Terbuka Dan Partisipatif

Pernyataan Pers Koalisi Perlindungan Saksi   Setelah menunggu lebih dari empat tahun pada akhirnya pada awal tahun 2006 ini RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan usul inisiatif DPR RI mulai dibahas di DPR RI. Untuk pembahasan RUU ini Komisi III DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) yang terdiri dari 27 orang anggota Komisi…

Selengkapnya →

Bahan Terkait RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden

Kritik dan Saran RUU Kementerian Negara dan RUU Dewan Penasehat Presiden Tanggal 23 Januari 2006 oleh Arbi Sanit Masukan LAN thd RUU Kementerian Negara dan RUU DPP 14Jun06 Pokok-pokok Pikiran Universitas Andalas terhadap RUU tentang Dewan Penasehat Presiden Tanggal 1 Februari 2006 Tanggapan dan Masukan terhadap RUU Kementerian Negara dan RUU Dewan Penasehat Presiden oleh…

Selengkapnya →

Janji Masa Persidangan III DPR

Ulasan Mingguan Februari 2006 Minggu Pertama Masa sidang ke III DPR telah dimulai pada tanggal 12 Januari lalu, banyak pekerjaan menunggu untuk diselesaikan. Dapatkah DPR memenuhi janjinya?   Jadual Rapat Baru Memasuki masa sidang III yang merupakan masa sidang pertama di tahun 2006, Ketua DPR Agung Laksono menyatakan bahwa tahun 2006 dan 2007 merupakan tahun…

Selengkapnya →

Rapat Panitia Kerja RUU Perlindungan Saksi Korban Dimulai

Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Februari Minggu Pertama oleh: Erni Setyowati Pembahasan Panja Dipercepat Memasuki masa sidang II 2005-2006, Komisi III DPR mulai secara serius melakukan pembahasan terhadap RUU Perlindungan Saksi Korban. Setelah masuknya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada pertengahan bulan Desember 2005, Panitia Kerja RUU Perlindungan Saksi Korban mulai melakukan rapat-rapat pembahasan.…

Selengkapnya →

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang untuk Aceh Yang Berkeadilan, Sejahtera, dan Demokratis Oleh: Bivitri Susanti Masih segar dalam ingatan, bencana tsunami yang menimpa Aceh pada 26 Desember 2005. Masih segar dalam ingatan, berita mengenai konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang luar biasa yang terjadi selama puluhan tahun di Aceh. Dan masih segar pula dalam ingatan, penandatanganan Nota…

Selengkapnya →

Pemerintah Harus Segera Bahas RUU Perlindungan Saksi Usul Inisiatif DPR

Pernyataan Pers Bersama Koalisi Perlindungan Saksi Semua pihak telah menyadari bahwa masalah perlindungan saksi dan korban merupakan hal yang penting demi tegaknya hukum dan keadilan dan hal ini bukanlah lagi menjadi suatu perdebatan. Sehubungan dengan itu, beberapa waktu yang lalu anggota DPR-RI telah berhasil menyusun sebuah Rancangan undang-undang yang bernama Rancangan Undang Undang Perlindungan Saksi…

Selengkapnya →

Bahan Terkait RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman Perbandingan Lembaga Perlindungan Saksi Di Beberapa Negara Jalan Panjang Menuju UU Perlindungan Saksi Jul06 Perjalanan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Catatan terhadap RUU Perlindungan Saksi Korban berdasarkan UU dan PP tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang PS_M_Perlindungan_AsnifriyantiD_1108_2005 PS_M_Perlindungan_YunusH_1108_2005 G_Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban_Denny I_3108_2005 G_Lembaga Perlindungan Saksi_Dina Zenitha…

Selengkapnya →

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Menjadi Usul Inisiatif DPR

Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Juli 2005 Minggu Kedua Oleh:┬áReny Rawasita Pasaribu Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 13 Juni 2005 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II menyepakati Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan kesepuluh fraksi di DPR menandai segera dimulainya proses pembahasan RUU antara pemerintah dan…

Selengkapnya →

Perlukah Pengaturan Tata Kerja Antara DPR dan Mahkamah Konstitusi?

Ulasan Mingguan Juni 2005 Minggu Kedua Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil refleksi sistem ketatanegaran Indonesia yang menyimpan beragam permasalahan. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai “penjaga konstitusi”, yang berfungsi menegakkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Lebih dari itu, lembaga yang dibentuk sebagai amanat dari amandemen Undang Undang Dasar (UUD) dan ditindaklanjuti dengan Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun…

Selengkapnya →