Kartu Pemantauan Legislasi RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik tanggal 22 Mei 2006

Download: Kartu Pemantauan Legislasi RUU KMIP 22Mei06

Selengkapnya →

Judul, Definisi Informasi Publik dan Kriteria Badan Publik

Laporan Pemantauan RUU KMIP Mei 2006 Minggu Kedua Oleh: Camila Amalia Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang kebebasan memperoleh Informasi Publik ( RUU KMIP) mulai digelar pada tanggal 15 Mei 2006 dalam Rapat Kerja (raker) antara Komisi I DPR dengan Pemerintah. Raker kali ini berhasil membahas lima belas DIM yang terkait dengan judul, definisi…

Selengkapnya →

Pemerintah Absen Raker : Buruknya Hubungan Pemerintah-DPR?

Ulasan Mingguan April 2006 Minggu Kedua Oleh: Camila Amalia Absennya pemerintah dalam rapat kerja (raker) pembahasan suatu Rancangan Undang-undang (RUU) yang diselenggarakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah seringkali terjadi. Pemerintah sebagai mitra kerja DPR seyogyanya dapat bekerja sama secara positif dalam konteks menjalankan fungsi checks and balances.   Bergeser Tapi Tetap Membutuhkan Persetujuan Kedudukan…

Selengkapnya →

Jangan Sampai Terbentuk Negara dalam Negara

Laporan Pemantauan RUU Pemerintahan Aceh Maret 2006 Minggu Pertama Oleh: Aria Suyudi Agenda pembahasan RUU Pemerintahan Aceh (RUU PA) pada periode 1 Maret 2006 sampai 6 Maret 2006 diisi dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa komponen masyarakat. Pada periode ini tercatat 3 kali RDPU yaitu pada tanggal 1 Maret 2006, dihadiri sesepuh Tentara…

Selengkapnya →

Pemerintah Minta Kompromikan Enam Isu Penting

Laporan Pemantauan RUU KMIP Maret 2006 Minggu Pertama Oleh: Camila Amalia Rapat kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar pada tanggal 7 Maret 2006 berlangsung cukup seru. Pada hari itu Komisi I mendengarkan tanggapan pemerintah atas RUU Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebebasan memperoleh Informasi Publik (KMIP). Apa saja perdebatan yang mengemuka? Suasana Memanas Diantara…

Selengkapnya →

Akhirnya… Ada Rapat Panja Pembahasan RUU yang Dilaksanakan Terbuka untuk Umum

Luar biasa!! Untuk pertama kalinya dalam sejarah DPR, Rapat Panitia Kerja (Panja) dalam membahas suatu Rancangan Undang-undang (RUU) dilaksanakan secara terbuka untuk umum alias siapapun boleh masuk ke ruang rapat dan duduk untuk mendengarkan apa yang dibahas dalam rapat tersebut.   Kejadian ‘bersejarah’ tersebut dimulai pada rapat Panja RUU Kewarganegaraan. Sampai tanggal 8 Maret 2006,…

Selengkapnya →

Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi, dan Ketertutupan Panja

Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Maret 2006 Minggu Pertama Oleh: Anna Christina Sinaga Pada hari Kamis 2 Maret 2006, Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Tindak Pidana Korupsi. RDP ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan masukan atas Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi Korban yang tengah dibahas oleh Komisi III pada masa…

Selengkapnya →

Perlu Upaya Maksimal untuk Mengimplementasikan UU Perlindungan Saksi & Korban

Release Koalisi Perlindungan Saksi Catatan atas Pengesahan UU Perlindungan Saksi dan Korban   Rapat Paripuma DPR RI tanggal 18 Juli 2006 pada akhimya telah mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Disahkannya UU PSK merupakan suatu langkah positif yang sudah lama ditunggu baik oleh masyarakat maupun oleh aparat…

Selengkapnya →

Pembahasan RUU Perlindungan Saksi Dan Korban Harus Terbuka Dan Partisipatif

Pernyataan Pers Koalisi Perlindungan Saksi   Setelah menunggu lebih dari empat tahun pada akhirnya pada awal tahun 2006 ini RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan usul inisiatif DPR RI mulai dibahas di DPR RI. Untuk pembahasan RUU ini Komisi III DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) yang terdiri dari 27 orang anggota Komisi…

Selengkapnya →

Bahan Terkait RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden

Kritik dan Saran RUU Kementerian Negara dan RUU Dewan Penasehat Presiden Tanggal 23 Januari 2006 oleh Arbi Sanit Masukan LAN thd RUU Kementerian Negara dan RUU DPP 14Jun06 Pokok-pokok Pikiran Universitas Andalas terhadap RUU tentang Dewan Penasehat Presiden Tanggal 1 Februari 2006 Tanggapan dan Masukan terhadap RUU Kementerian Negara dan RUU Dewan Penasehat Presiden oleh…

Selengkapnya →