Kawula, Kaum Elit dan Legislasi

Ada dua undang-undang penting dan menarik yang baru saja disahkan pada 11 Juli 2006 lalu: RUU Kewarganegaraan dan RUU Pemerintahan Aceh. Keduanya dipandang “revolusioner”. RUU Kewarganegaraan memberikan paradigma baru dalam masalah kewarganegaraan. Sementara RUU Pemerintahan Aceh memberikan cara berpikir “baru” mengenai konsep otonomi daerah. Namun yang luput dari pembahasan adalah mempersandingkan keduanya dari segi proses.…

Selengkapnya →

Hakikat Perlindungan Saksi Yang Terdistorsi

Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Juni 2006 Minggu Keempat Oleh: Anna Christina Sinaga Definisi saksi yang diatur dalam RUU Perlindungan Saksi dan Korban (RUU Saksi dan Korban) dinilai tidak memadai, pasalnya definisi ini dianggap tidak mencakup saksi pelapor dan saksi ahli. Demikian disampaikan oleh Wahyu Wagiman dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam…

Selengkapnya →

Perdebatan Pasal-pasal dalam RUU KMIP Berujung ke Panitia Kerja

Laporan Pemantauan RUU KMIP Juni 2006 Minggu Keempat Oleh: Camila Amalia Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah, yang diwakili oleh Menkominfo dan Menhukham melanjutkan Rapat Kerja (Raker) untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) pada tanggal 20 Juni 2006. Sementara pembahasan berikutnya yang semula digendakan pada 27…

Selengkapnya →

Laporan Pemantauan RUU Pemerintahan Aceh

Laporan Pemantauan RUU Pemerintahan Aceh Juni 2006 Minggu Ketiga Laporan Pemantauan RUU Pemerintahan Aceh Juni 2006 Minggu Keempat Laporan Pemantauan RUU Pemerintahan Aceh Juni 2006 Minggu Kedua Laporan pemantauan Maret 2006 Kartu Pemantauan Legislasi RUU PA 27 Februari 2006 Kartu Pemantauan Legislasi RUU PA 27 April 2006 sesi II Kartu Pemantauan Legislasi RUU PA 27…

Selengkapnya →

Catatan Dari Rapat Dengar Pendapat Umum RUU Perlindungan Saksi dan Korban

Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi Korban Juni 2006 Minggu Kedua Oleh: Anna Christina Pada tanggal 15 Juni 2006 yang lalu, Panitia Kerja (Panja) RUU Perlindungan Saksi dan Korban kembali mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) berkenaan dengan pembahasan RUU. RDPU ini diadakan dalam rangka menanyakan pendapat para pakar mengenai beberapa hal yang diatur dalam substansi RUU Perlindungan…

Selengkapnya →

Peranan Ombudsman Dalam Kebebasan Memperoleh Informasi

Artikel Peran Ombudsman dlm RUU KMIPoleh Antonius Sujata-11Jul06

Selengkapnya →

Badan Publik dan Komisi Informasi

Laporan Pemantauan RUU KMIP Mei 2006 Minggu Ketiga Rapat Kerja (raker) untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP) yang berlangsung pada tanggal 22 Mei 2006 berjalan lambat tanpa ada kemajuan yang berarti. Rapat yang dipimpin oleh Tosari Widjaya selaku Wakil Ketua Komisi I ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi…

Selengkapnya →

Kartu Pemantauan Legislasi RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik tanggal 22 Mei 2006

Download: Kartu Pemantauan Legislasi RUU KMIP 22Mei06

Selengkapnya →

Judul, Definisi Informasi Publik dan Kriteria Badan Publik

Laporan Pemantauan RUU KMIP Mei 2006 Minggu Kedua Oleh: Camila Amalia Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang kebebasan memperoleh Informasi Publik ( RUU KMIP) mulai digelar pada tanggal 15 Mei 2006 dalam Rapat Kerja (raker) antara Komisi I DPR dengan Pemerintah. Raker kali ini berhasil membahas lima belas DIM yang terkait dengan judul, definisi…

Selengkapnya →

Pemerintah Absen Raker : Buruknya Hubungan Pemerintah-DPR?

Ulasan Mingguan April 2006 Minggu Kedua Oleh: Camila Amalia Absennya pemerintah dalam rapat kerja (raker) pembahasan suatu Rancangan Undang-undang (RUU) yang diselenggarakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah seringkali terjadi. Pemerintah sebagai mitra kerja DPR seyogyanya dapat bekerja sama secara positif dalam konteks menjalankan fungsi checks and balances.   Bergeser Tapi Tetap Membutuhkan Persetujuan Kedudukan…

Selengkapnya →