Menengok Pelaksanaan Prioritas Legislasi Tahun 2005

Ulasan Mingguan Mei 2005 Minggu Keempat   Tanggal 1 Februari 2005 lalu merupakan awal mulai bekerjanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa jabatan 2004-2009 di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan (legislasi). Hal ini ditandai dengan disepakatinya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) antara pemerintah dan DPR.   Dalam Prolegnas yang disepakati oleh kedua lembaga negara tersebut, selain 284 rancangan…

Selengkapnya →

Lapas, Imigrasi, Prolegnas, Sampai Otonomi Daerah

Laporan Pemantauan Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu, 22 Juni 2005 Oleh: M. Isro Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) pada tanggal 22 Juni 2005. Raker ini semula dijadwalkan oleh Komisi…

Selengkapnya →

Mendorong Lahirnya Undang-Undang Pro-Perempuan

Ulasan Mingguan Mei 2005 Minggu Ketiga “Ketika kita bicara mengenai perempuan selalu jadi bahan tertawaan. Kenapa ketika membicarakan mengenai perempuan tidak seperti membicarakan masalah lain. Kalau ada yang salah kita koreksi, tetapi jangan menjadi obyek tertawaan.” (Hj Azlaini Agus, S.H., pada sesi tanya jawab RDPU KOWANI, APAB dan Koalisi Perlindungan dengan Baleg DPR RI, Kompas,…

Selengkapnya →

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Oleh: Reny Rawasita Pasaribu   Nyaris dua tahun berselang sejak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban diajukan Badan Legislasi (Baleg) kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 27 Juni 2003, namun pembahasan terhadap RUU tersebut tak kunjung dimulai. Sebuah penantian yang panjang untuk melindungi para pemberi kesaksian.   Pentingnya RUU Saksi dan Korban…

Selengkapnya →

Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang A La DPD

Ulasan Mingguan Mei 2005 Minggu Kedua Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang merupakan salah satu cara agar tujuan dari aturan yang diberlakukan tercapai. Pengawasan memastikan bahwa perilaku yang ditentukan peraturan benar-benar menghasilkan dampak yang diinginkan. Seberapa optimal peran aktor pelaksana undang-undang (individu maupun institusi) menjalankan peraturan, dipengaruhi pula oleh proses pengawasannya.   Mengawasi untuk Mewakili Aspirasi Menarik…

Selengkapnya →

Contempt of Parliament dalam Lembaga Perwakilan di Indonesia

Ulasan Mingguan April 2005 Minggu Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai institusi demokrasi seharusnya bisa menjadi pilar utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai dan etika demokrasi. Begitu juga dalam menjalankan hubungan antara ketiga pilar pemegang kekuasaan kenegaraan, legislative, eksekutif, dan yudikatif. Kalau seharusnya seperti itu, bagaimana dengan kenyataannya?   Reformasi Fungsi DPR Selepas jatuhnya Suharto pada tahun…

Selengkapnya →

Kode Etik DPD: Pagar Kepatutan Sikap Anggota DPD

Ulasan Mingguan April 2005 Minggu Kedua Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 23 Maret 2005 menyetujui disahkannya Kode Etik DPD. Persetujuan tersebut kemudian disahkan menjadi Keputusan DPD No. 1/DPD/2005. Bersama dengan pengesahan tersebut disahkan pula Keputusan DPD tentang Pedoman Pengawasan (Keputusan DPD No. 2/DPD/2005), Perubahan Kedua atas Keputusan DPD NO. 8/DPD/2004 tentang Jadwal…

Selengkapnya →

DPR “Baru” Dalam Enam Bulan Kerja: Legislasi Belum Mulai, Kericuhan Mewarnai Sidang

Ulasan Mingguan Maret 2005 Minggu Keempat Pada tanggal 24 Maret 2005 Masa Persidangan ketiga Tahun Sidang 2004-2005 ditutup oleh Ketua DPR Agung Laksono. Sudah dua masa sidang dilewati sejak DPR periode 2004-2009 dilantik pada tanggal 1 Oktober 2004 lalu. Kedua masa sidang itu adalah: masa sidang kedua yang dimulai pada tanggal 11 Desember dan berakhir…

Selengkapnya →

Mahkamah Konstitusi dan Tuntutan Reformasi Legislasi

Ulasan Mingguan Februari 2005 Minggu Keempat Sebuah undang-undang yang telah disahkan, tidak jarang masih banyak menyimpan banyak permasalahan. Entah karena substansi yang diatur tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat atau memang pembentukannya menyalahi prosedur formal pembentukan suatu undang-undang. Lebih jauh lagi, dampak yang ditimbulkan oleh lahirnya undang-undang ini kadang menimbulkan masalah baru di masyarakat, menimbulkan kerugian…

Selengkapnya →

Prolegnas 2005-2009 Disetujui: Kerja Besar Dimulai

Laporan Penutup Pemantauan Pembahasan Program Legislasi Nasional Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Setelah satu hari sebelumnya disetujui dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 1 Februari 2005 sepakat untuk menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk tahun 2005-2009. Kesepakatan yang terjadi antara DPR yang diwakili oleh Baleg…

Selengkapnya →