Jangan Sampai Terbentuk Negara dalam Negara

Laporan Pemantauan RUU Pemerintahan Aceh Maret 2006 Minggu Pertama Oleh: Aria Suyudi Agenda pembahasan RUU Pemerintahan Aceh (RUU PA) pada periode 1 Maret 2006 sampai 6 Maret 2006 diisi dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa komponen masyarakat. Pada periode ini tercatat 3 kali RDPU yaitu pada tanggal 1 Maret 2006, dihadiri sesepuh Tentara…

Selengkapnya →

Pemerintah Minta Kompromikan Enam Isu Penting

Laporan Pemantauan RUU KMIP Maret 2006 Minggu Pertama Oleh: Camila Amalia Rapat kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar pada tanggal 7 Maret 2006 berlangsung cukup seru. Pada hari itu Komisi I mendengarkan tanggapan pemerintah atas RUU Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebebasan memperoleh Informasi Publik (KMIP). Apa saja perdebatan yang mengemuka? Suasana Memanas Diantara…

Selengkapnya →

Akhirnya… Ada Rapat Panja Pembahasan RUU yang Dilaksanakan Terbuka untuk Umum

Luar biasa!! Untuk pertama kalinya dalam sejarah DPR, Rapat Panitia Kerja (Panja) dalam membahas suatu Rancangan Undang-undang (RUU) dilaksanakan secara terbuka untuk umum alias siapapun boleh masuk ke ruang rapat dan duduk untuk mendengarkan apa yang dibahas dalam rapat tersebut.   Kejadian ‘bersejarah’ tersebut dimulai pada rapat Panja RUU Kewarganegaraan. Sampai tanggal 8 Maret 2006,…

Selengkapnya →

Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi, dan Ketertutupan Panja

Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Maret 2006 Minggu Pertama Oleh: Anna Christina Sinaga Pada hari Kamis 2 Maret 2006, Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Tindak Pidana Korupsi. RDP ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan masukan atas Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi Korban yang tengah dibahas oleh Komisi III pada masa…

Selengkapnya →

Perlu Upaya Maksimal untuk Mengimplementasikan UU Perlindungan Saksi & Korban

Release Koalisi Perlindungan Saksi Catatan atas Pengesahan UU Perlindungan Saksi dan Korban   Rapat Paripuma DPR RI tanggal 18 Juli 2006 pada akhimya telah mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Disahkannya UU PSK merupakan suatu langkah positif yang sudah lama ditunggu baik oleh masyarakat maupun oleh aparat…

Selengkapnya →

Pembahasan RUU Perlindungan Saksi Dan Korban Harus Terbuka Dan Partisipatif

Pernyataan Pers Koalisi Perlindungan Saksi   Setelah menunggu lebih dari empat tahun pada akhirnya pada awal tahun 2006 ini RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan usul inisiatif DPR RI mulai dibahas di DPR RI. Untuk pembahasan RUU ini Komisi III DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) yang terdiri dari 27 orang anggota Komisi…

Selengkapnya →

Bahan Terkait RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden

Kritik dan Saran RUU Kementerian Negara dan RUU Dewan Penasehat Presiden Tanggal 23 Januari 2006 oleh Arbi Sanit Masukan LAN thd RUU Kementerian Negara dan RUU DPP 14Jun06 Pokok-pokok Pikiran Universitas Andalas terhadap RUU tentang Dewan Penasehat Presiden Tanggal 1 Februari 2006 Tanggapan dan Masukan terhadap RUU Kementerian Negara dan RUU Dewan Penasehat Presiden oleh…

Selengkapnya →

Janji Masa Persidangan III DPR

Ulasan Mingguan Februari 2006 Minggu Pertama Masa sidang ke III DPR telah dimulai pada tanggal 12 Januari lalu, banyak pekerjaan menunggu untuk diselesaikan. Dapatkah DPR memenuhi janjinya?   Jadual Rapat Baru Memasuki masa sidang III yang merupakan masa sidang pertama di tahun 2006, Ketua DPR Agung Laksono menyatakan bahwa tahun 2006 dan 2007 merupakan tahun…

Selengkapnya →

Rapat Panitia Kerja RUU Perlindungan Saksi Korban Dimulai

Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Februari Minggu Pertama oleh: Erni Setyowati Pembahasan Panja Dipercepat Memasuki masa sidang II 2005-2006, Komisi III DPR mulai secara serius melakukan pembahasan terhadap RUU Perlindungan Saksi Korban. Setelah masuknya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada pertengahan bulan Desember 2005, Panitia Kerja RUU Perlindungan Saksi Korban mulai melakukan rapat-rapat pembahasan.…

Selengkapnya →

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang untuk Aceh Yang Berkeadilan, Sejahtera, dan Demokratis Oleh: Bivitri Susanti Masih segar dalam ingatan, bencana tsunami yang menimpa Aceh pada 26 Desember 2005. Masih segar dalam ingatan, berita mengenai konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang luar biasa yang terjadi selama puluhan tahun di Aceh. Dan masih segar pula dalam ingatan, penandatanganan Nota…

Selengkapnya →