Pemerintah Harus Segera Bahas RUU Perlindungan Saksi Usul Inisiatif DPR

Pernyataan Pers Bersama Koalisi Perlindungan Saksi Semua pihak telah menyadari bahwa masalah perlindungan saksi dan korban merupakan hal yang penting demi tegaknya hukum dan keadilan dan hal ini bukanlah lagi menjadi suatu perdebatan. Sehubungan dengan itu, beberapa waktu yang lalu anggota DPR-RI telah berhasil menyusun sebuah Rancangan undang-undang yang bernama Rancangan Undang Undang Perlindungan Saksi…

Selengkapnya →

Bahan Terkait RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman Perbandingan Lembaga Perlindungan Saksi Di Beberapa Negara Jalan Panjang Menuju UU Perlindungan Saksi Jul06 Perjalanan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Catatan terhadap RUU Perlindungan Saksi Korban berdasarkan UU dan PP tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang PS_M_Perlindungan_AsnifriyantiD_1108_2005 PS_M_Perlindungan_YunusH_1108_2005 G_Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban_Denny I_3108_2005 G_Lembaga Perlindungan Saksi_Dina Zenitha…

Selengkapnya →

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Menjadi Usul Inisiatif DPR

Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Juli 2005 Minggu Kedua Oleh:¬†Reny Rawasita Pasaribu Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 13 Juni 2005 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II menyepakati Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan kesepuluh fraksi di DPR menandai segera dimulainya proses pembahasan RUU antara pemerintah dan…

Selengkapnya →

Perlukah Pengaturan Tata Kerja Antara DPR dan Mahkamah Konstitusi?

Ulasan Mingguan Juni 2005 Minggu Kedua Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil refleksi sistem ketatanegaran Indonesia yang menyimpan beragam permasalahan. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai “penjaga konstitusi”, yang berfungsi menegakkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Lebih dari itu, lembaga yang dibentuk sebagai amanat dari amandemen Undang Undang Dasar (UUD) dan ditindaklanjuti dengan Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun…

Selengkapnya →

Menengok Pelaksanaan Prioritas Legislasi Tahun 2005

Ulasan Mingguan Mei 2005 Minggu Keempat   Tanggal 1 Februari 2005 lalu merupakan awal mulai bekerjanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa jabatan 2004-2009 di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan (legislasi). Hal ini ditandai dengan disepakatinya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) antara pemerintah dan DPR.   Dalam Prolegnas yang disepakati oleh kedua lembaga negara tersebut, selain 284 rancangan…

Selengkapnya →

Lapas, Imigrasi, Prolegnas, Sampai Otonomi Daerah

Laporan Pemantauan Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu, 22 Juni 2005 Oleh: M. Isro Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) pada tanggal 22 Juni 2005. Raker ini semula dijadwalkan oleh Komisi…

Selengkapnya →

Mendorong Lahirnya Undang-Undang Pro-Perempuan

Ulasan Mingguan Mei 2005 Minggu Ketiga “Ketika kita bicara mengenai perempuan selalu jadi bahan tertawaan. Kenapa ketika membicarakan mengenai perempuan tidak seperti membicarakan masalah lain. Kalau ada yang salah kita koreksi, tetapi jangan menjadi obyek tertawaan.” (Hj Azlaini Agus, S.H., pada sesi tanya jawab RDPU KOWANI, APAB dan Koalisi Perlindungan dengan Baleg DPR RI, Kompas,…

Selengkapnya →

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Oleh: Reny Rawasita Pasaribu ¬† Nyaris dua tahun berselang sejak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban diajukan Badan Legislasi (Baleg) kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 27 Juni 2003, namun pembahasan terhadap RUU tersebut tak kunjung dimulai. Sebuah penantian yang panjang untuk melindungi para pemberi kesaksian.   Pentingnya RUU Saksi dan Korban…

Selengkapnya →

Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang A La DPD

Ulasan Mingguan Mei 2005 Minggu Kedua Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang merupakan salah satu cara agar tujuan dari aturan yang diberlakukan tercapai. Pengawasan memastikan bahwa perilaku yang ditentukan peraturan benar-benar menghasilkan dampak yang diinginkan. Seberapa optimal peran aktor pelaksana undang-undang (individu maupun institusi) menjalankan peraturan, dipengaruhi pula oleh proses pengawasannya.   Mengawasi untuk Mewakili Aspirasi Menarik…

Selengkapnya →

Contempt of Parliament dalam Lembaga Perwakilan di Indonesia

Ulasan Mingguan April 2005 Minggu Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai institusi demokrasi seharusnya bisa menjadi pilar utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai dan etika demokrasi. Begitu juga dalam menjalankan hubungan antara ketiga pilar pemegang kekuasaan kenegaraan, legislative, eksekutif, dan yudikatif. Kalau seharusnya seperti itu, bagaimana dengan kenyataannya?   Reformasi Fungsi DPR Selepas jatuhnya Suharto pada tahun…

Selengkapnya →