Menjelang Pengesahan Prolegnas: Mana Yang Prioritas?

Laporan Pemantauan Program Legislasi Nasional Januari 2005 Minggu Keempat Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Setelah satu bulan reses, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang pada tanggal 10 Januari 2005. Sidang pertama pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2005 dengan mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham), Hamid Awaludin.…

Selengkapnya →

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III

Tumpukan Tugas DPR untuk Prolegnas, Bencana Aceh, dan Pemilihan Kepala Daerah Senin 10 Januari 2004, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III tahun 2005. Masa Sidang III akan berlangsung dari tanggal 10 Januari hingga 24 Maret 2005. Rasa simpati yang mendalam disampaikan 335 anggota DPR dengan mengheningkan cipta…

Selengkapnya →

Penyusunan Prioritas Legislasi di Penghujung Masa Sidang II Tahun Persidangan 2004-2005

Ulasan Mingguan Januari 2005 Minggu Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memasuki masa reses sejak tanggal 10 Desember 2004. Masa reses ini akan berakhir pada tanggal 9 Januari 2004 dan bersamaan dengan itu DPR akan memasuki Masa Persidangan III untuk Tahun Sidang 2004-2005 mulai tanggal 10 Januari 2004. Belum banyak memang yang dihasilkan oleh DPR…

Selengkapnya →

Bahan Terkait Program Legislasi Nasional 2005-2009

PROLEGNAS_M_USULAN_PKDI_2001_2005 Usulan KRHN pada RDPU dengan Baleg DPR tanggal 25 Nopember 2004 Masukan untuk Prolegnas dari Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) Masukan CETRO Mengenai Revisi UU Pemda No.32/2004

Selengkapnya →

Sejarah dan Dinamika Program Legislasi Nasional 2005-2009

“Program Pembangunan Nasional (Propenas) adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama seluruh masyarakat mengenai prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan selama kurun lima tahun ke depan. Dengan demikian Propenas bukanlah rencana pembangunan pemerintah pusat, tetapi merupakan rencana pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat.” (Bagian Pendahuluan Program Perencanaan Nasional Tahun 2001-2005). Dengan…

Selengkapnya →

Partisipasi: Sebuah Harga Mati

Ulasan Mingguan Desember 2004 Minggu Kedua Partisipasi merupakan sistem yang berkembang dalam sistem politik modern. Penyediaan ruang publik atau adanya mekanisme untuk mewujudkan partisipasi adalah suatu tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi sejak pertengahan abad ke-20. Tak ayal lagi, masyarakat sudah semakin sadar akan hak-hak politik. Pembuatan peraturan perundang-undangan, setidak-tidaknya di atas kertas, tidak lagi…

Selengkapnya →

Pergantian Panglima TNI dan Arogansi DPR

Ulasan Mingguan November 2004 Minggu Keempat Oleh: Rani Febrianti Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bidang pertahanan keamanan mengambil sikap untuk mendukung dan merekomendasikan calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI) yang dajukan oleh mantan presiden Megawati Soekarnoputri. Pengangkatan Panglima tetap diserahkan kepada presiden, karena masalah pengangkatan masuk ke dalam lingkup kewenangan presiden. Masalah pergantian…

Selengkapnya →

Wajah Baru Komisi dalam DPR Periode 2004-2009

Ulasan Mingguan November 2004 Minggu Pertama Untuk pertama kalinya sejak tahun 1971, terjadi perubahan jumlah komisi dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi yang sebelumnya berjunlah sembilan, berdasarkan kesepakatan Rapat Paripurna tanggal 27 Oktober 2004, bertambah menjadi sebelas komisi.   Kesebelas komisi yang disepakati tersebut terdiri dari:   Komisi I, membawahi bidang Pertahanan, Luar Negeri,…

Selengkapnya →

Perbedaan Komposisi dan Komisi DPR Periode 1999-2004 dengan 2004 – 2009

Ulasan Mingguan November 2004 Minggu Pertama Untuk pertama kalinya sejak tahun 1971, terjadi perubahan jumlah komisi dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi yang sebelumnya berjunlah sembilan, berdasarkan kesepakatan Rapat Paripurna tanggal 27 Oktober 2004, bertambah menjadi sebelas komisi. Kesebelas komisi yang disepakati tersebut terdiri dari: Komisi I, membawahi bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi;…

Selengkapnya →

Audiensi dengan Ketua DPD

PSHK, bersama dengan CETRO (Center for Electoral Reform) mengadakan audiensi dengan Ketua DPD pada tanggal 1 November 2004 di Gedung Nusantara III DPR/MPR, Senayan. Dalam Audiensi tersebut, PSHK memberikan masukannya untuk amandemen Undang Undang Dasar (UUD) dalam hal perubahan susunan MPR menjadi sidang gabungan (joint session) DPR dan DPD serta penguatan DPD menjadi setara dengan…

Selengkapnya →