Kontroversi “Persetujuan Bersama” Eksekutif dan Legislatif dalam Pengesahan RUU

Ulasan Mingguan September 2004 Minggu Ketiga Rapat Paripurna DPR tanggal 14 September 2004 menyepakati disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (RUU Batam). Kesepakatan atas disahkannya RUU tersebut disetujui secara bulat oleh kesembilan fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yang menarik dari proses pengesahan tersebut, meskipun disetujui oleh DPR, RUU…

Selengkapnya →

Persetujuan Terhadap RUU Penghapusan KDRT

Laporan Pemantauan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga September 2004 Minggu Ketiga Oleh: Ronald Rofiandri Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU Penghapusan KDRT) sarat akan benturan ideologis dan kepentingan. Bahkan fenomena ini terus muncul menjelang persetujuan RUU dalam Rapat Paripurna DPR. Setelah melewati pembahasan yang panjang dan alot selama dua minggu, pada…

Selengkapnya →

Beberapa Isu Prioritas Dalam Pembahasan RUU Anti KDRT

Laporan Pemantauan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga September 2004 Minggu Kedua Oleh: Ronald Rofiandri Beberapa Isu Prioritas Dalam Pembahasan RUU Anti KDRT Pendalaman terhadap sejumlah persoalan dalam Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU KDRT) menjadi prioritas, mengingat tidak semua bisa tuntas dalam sekali pembahasan. Selain faktor kepentingan, perlu waktu dan perhatian khusus…

Selengkapnya →

Pertanggungjawaban yang Tidak Bertanggung Jawab

Laporan Ketua DPR Kepada MPR atas Kinerja DPR 1999-2004: Pertanggungjawaban yang Tidak Bertanggung Jawab Ulasan Mingguan September 2004 Minggu Keempat Oleh: M. Nur Solikhin, Rani Febrianti MPR Lama Mekanisme Baru Sidang masa transisi, begitulah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amin Rais menyebut Sidang Tahunan (ST) MPR yang diselenggarakan tanggal 23-26 September 2004. Sebabnya, MPR saat…

Selengkapnya →

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam tataran yuridis, keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kebutuhan dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hukum positif belum secara konkrit memiliki peraturan yang melindungi perempuan dari penindasan secara fisik, sosial, maupun ekonomi yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. RUU Usul Inisiatif Harus diakui, kemunculan RUU Anti KDRT…

Selengkapnya →

Mekanisme Pembahasan Undang-undang di Legislatif Baru

Ulasan Mingguan Agustus 2004 Minggu Ketiga Gedung MPR/DPR yang terletak di Jalan Gatot Subroto Jakarta telah mulai didirikan sejak tahun 1965. Tahun demi tahun berlalu, gedung itu menyimpan kenangan tersendiri tentang para penghuninya. Tidak lama lagi, para penghuni baru kembali akan mewarnai pola tingkah para anggota legislatif kita. Ada yang suka mengantuk, ada yang suka…

Selengkapnya →

Pilih Kepala Daerah Secara Langsung

Laporan Pemantauan RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah Agustus 2004 Minggu Ketiga Oleh: Erni Setyowati Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Pemerintah Daerah (RUU Perubahan UU Pemda) sejak Rabu 25 Agustus 2004 telah memasuki Rapat Tim Perumus. Masalah pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) adalah salah satu yang paling banyak mendapatkan sorotan. Apa saja isu “seksi”…

Selengkapnya →

Pembahasan RUU Anti KDRT Dimulai

Laporan Pemantauan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga Agustus 2004 Minggu Keempat Upaya perlawanan terhadap penindasan korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan angin segar seiring segera dibahasnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Harus diakui, kesepakatan Panitia Khusus (Pansus) Komisi VII DPR bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Sri Redjeki Sumaryoto…

Selengkapnya →

Disepakati: Rumusan Akhir RUU Kementerian Negara Yang Akan Dibahas

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Agustus 2004 Minggu Ketiga Setelah bekerja lebih kurang tiga bulan dalam rapat tertutup dan melakukan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara berhasil menyelesaikan penyempurnaan naskah RUU tersebut. Saat ini RUU Kementerian Negara sudah diserahkan ke Sekretariat Negara untuk selanjutnya mendapatkan Amanat…

Selengkapnya →

Mempertanyakan Eksistensi Komisi di DPR

Ulasan Mingguan Agustus 2004 Minggu Kedua “Saat ini, DPR memiliki sembilan komisi yang masing-masing membawahi bidang-bidang tertentu. Tidak terlalu jelas sebenarnya bagaimana sejarahnya sampai ada sembilan komisi di DPR. Namun yang jelas, sejak tahun 1971 sampai sekarang belum pernah ada perubahan jumlah komisi dalam DPR kita. Mungkin pola yang ada memang sudah dianggap paling cocok…

Selengkapnya →