Pergantian Panglima TNI dan Arogansi DPR

Ulasan Mingguan November 2004 Minggu Keempat Oleh: Rani Febrianti Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bidang pertahanan keamanan mengambil sikap untuk mendukung dan merekomendasikan calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI) yang dajukan oleh mantan presiden Megawati Soekarnoputri. Pengangkatan Panglima tetap diserahkan kepada presiden, karena masalah pengangkatan masuk ke dalam lingkup kewenangan presiden. Masalah pergantian…

Selengkapnya →

Wajah Baru Komisi dalam DPR Periode 2004-2009

Ulasan Mingguan November 2004 Minggu Pertama Untuk pertama kalinya sejak tahun 1971, terjadi perubahan jumlah komisi dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi yang sebelumnya berjunlah sembilan, berdasarkan kesepakatan Rapat Paripurna tanggal 27 Oktober 2004, bertambah menjadi sebelas komisi.   Kesebelas komisi yang disepakati tersebut terdiri dari:   Komisi I, membawahi bidang Pertahanan, Luar Negeri,…

Selengkapnya →

Perbedaan Komposisi dan Komisi DPR Periode 1999-2004 dengan 2004 – 2009

Ulasan Mingguan November 2004 Minggu Pertama Untuk pertama kalinya sejak tahun 1971, terjadi perubahan jumlah komisi dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi yang sebelumnya berjunlah sembilan, berdasarkan kesepakatan Rapat Paripurna tanggal 27 Oktober 2004, bertambah menjadi sebelas komisi. Kesebelas komisi yang disepakati tersebut terdiri dari: Komisi I, membawahi bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi;…

Selengkapnya →

Audiensi dengan Ketua DPD

PSHK, bersama dengan CETRO (Center for Electoral Reform) mengadakan audiensi dengan Ketua DPD pada tanggal 1 November 2004 di Gedung Nusantara III DPR/MPR, Senayan. Dalam Audiensi tersebut, PSHK memberikan masukannya untuk amandemen Undang Undang Dasar (UUD) dalam hal perubahan susunan MPR menjadi sidang gabungan (joint session) DPR dan DPD serta penguatan DPD menjadi setara dengan…

Selengkapnya →

Menyoal Kode Etik MPR

Ulasan Mingguan Oktober 2004 Minggu Ketiga Keberadaan kode etik dan dewan kehormatan kembali menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan para wakil rakyat. Ketika banyak kritik yang muncul sehubungan dengan rendahnya disiplin anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mencuatnya kasus korupsi yang melibatkan Ketua DPR, Akbar Tanjung, kode etik dan dewan kehormatan menjadi topik yang laris…

Selengkapnya →

Kehendak DPD Mengamandemen UUD

Ulasan Mingguan Oktober 2004 Minggu Kedua Amandemen ketiga UUD 1945 seringkali menuai kritik karena dianggap telah melahirkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang lemah. Julukan ini muncul karena DPD mempunyai wewenang yang sangat terbatas dan hanya terkait dengan soal-soal kedaerahan. Berangkat dari kondisi tersebut, muncul keinginan kuat untuk menyetarakan peran dan wewenang DPD dengan Dewan Perwakilan…

Selengkapnya →

Menanti Parlemen Yang Peka terhadap Kepentingan Perempuan

Ulasan Mingguan Oktober 2004 Minggu Pertama Persoalan-persoalan TKI, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, seperti kesehatan dan pendidikan yang menjadi persoalan serius di Indonesia mustahil bisa diselesaikan tanpa ada perubahan paradigma baru dalam kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. (Ani Soetjipto, Divisi Perempuan dan Pemilu CETRO). Indonesia terisi oleh 57% perempuan.…

Selengkapnya →

Kontroversi “Persetujuan Bersama” Eksekutif dan Legislatif dalam Pengesahan RUU

Ulasan Mingguan September 2004 Minggu Ketiga Rapat Paripurna DPR tanggal 14 September 2004 menyepakati disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (RUU Batam). Kesepakatan atas disahkannya RUU tersebut disetujui secara bulat oleh kesembilan fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yang menarik dari proses pengesahan tersebut, meskipun disetujui oleh DPR, RUU…

Selengkapnya →

Persetujuan Terhadap RUU Penghapusan KDRT

Laporan Pemantauan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga September 2004 Minggu Ketiga Oleh: Ronald Rofiandri Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU Penghapusan KDRT) sarat akan benturan ideologis dan kepentingan. Bahkan fenomena ini terus muncul menjelang persetujuan RUU dalam Rapat Paripurna DPR. Setelah melewati pembahasan yang panjang dan alot selama dua minggu, pada…

Selengkapnya →

Beberapa Isu Prioritas Dalam Pembahasan RUU Anti KDRT

Laporan Pemantauan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga September 2004 Minggu Kedua Oleh: Ronald Rofiandri Beberapa Isu Prioritas Dalam Pembahasan RUU Anti KDRT Pendalaman terhadap sejumlah persoalan dalam Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU KDRT) menjadi prioritas, mengingat tidak semua bisa tuntas dalam sekali pembahasan. Selain faktor kepentingan, perlu waktu dan perhatian khusus…

Selengkapnya →