Pertanggungjawaban yang Tidak Bertanggung Jawab

Laporan Ketua DPR Kepada MPR atas Kinerja DPR 1999-2004: Pertanggungjawaban yang Tidak Bertanggung Jawab Ulasan Mingguan September 2004 Minggu Keempat Oleh: M. Nur Solikhin, Rani Febrianti MPR Lama Mekanisme Baru Sidang masa transisi, begitulah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amin Rais menyebut Sidang Tahunan (ST) MPR yang diselenggarakan tanggal 23-26 September 2004. Sebabnya, MPR saat…

Selengkapnya →

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam tataran yuridis, keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kebutuhan dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hukum positif belum secara konkrit memiliki peraturan yang melindungi perempuan dari penindasan secara fisik, sosial, maupun ekonomi yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. RUU Usul Inisiatif Harus diakui, kemunculan RUU Anti KDRT…

Selengkapnya →

Mekanisme Pembahasan Undang-undang di Legislatif Baru

Ulasan Mingguan Agustus 2004 Minggu Ketiga Gedung MPR/DPR yang terletak di Jalan Gatot Subroto Jakarta telah mulai didirikan sejak tahun 1965. Tahun demi tahun berlalu, gedung itu menyimpan kenangan tersendiri tentang para penghuninya. Tidak lama lagi, para penghuni baru kembali akan mewarnai pola tingkah para anggota legislatif kita. Ada yang suka mengantuk, ada yang suka…

Selengkapnya →

Pilih Kepala Daerah Secara Langsung

Laporan Pemantauan RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah Agustus 2004 Minggu Ketiga Oleh: Erni Setyowati Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Pemerintah Daerah (RUU Perubahan UU Pemda) sejak Rabu 25 Agustus 2004 telah memasuki Rapat Tim Perumus. Masalah pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) adalah salah satu yang paling banyak mendapatkan sorotan. Apa saja isu “seksi”…

Selengkapnya →

Pembahasan RUU Anti KDRT Dimulai

Laporan Pemantauan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga Agustus 2004 Minggu Keempat Upaya perlawanan terhadap penindasan korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan angin segar seiring segera dibahasnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Harus diakui, kesepakatan Panitia Khusus (Pansus) Komisi VII DPR bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Sri Redjeki Sumaryoto…

Selengkapnya →

Disepakati: Rumusan Akhir RUU Kementerian Negara Yang Akan Dibahas

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Agustus 2004 Minggu Ketiga Setelah bekerja lebih kurang tiga bulan dalam rapat tertutup dan melakukan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara berhasil menyelesaikan penyempurnaan naskah RUU tersebut. Saat ini RUU Kementerian Negara sudah diserahkan ke Sekretariat Negara untuk selanjutnya mendapatkan Amanat…

Selengkapnya →

Mempertanyakan Eksistensi Komisi di DPR

Ulasan Mingguan Agustus 2004 Minggu Kedua “Saat ini, DPR memiliki sembilan komisi yang masing-masing membawahi bidang-bidang tertentu. Tidak terlalu jelas sebenarnya bagaimana sejarahnya sampai ada sembilan komisi di DPR. Namun yang jelas, sejak tahun 1971 sampai sekarang belum pernah ada perubahan jumlah komisi dalam DPR kita. Mungkin pola yang ada memang sudah dianggap paling cocok…

Selengkapnya →

DPD dalam Rancangan Peraturan Tata Tertib DPR

Ulasan Mingguan Juli 2004 Minggu Kedua Saat ini Badan Legislasi (Baleg) DPR sedang melakukan proses pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR (Tatib). Tatib yang terdiri dari 28 bab dan 222 pasal tersebut ditargetkan sudah harus selesai sebelum DPR yang baru menjabat pada bulan September 2004. Meski begitu, ternyata masih banyak substansi yang harus dibenahi, terutama…

Selengkapnya →

Sekilas Perkembangan Terakhir RUU Kementerian Negara

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Juli 2004 Minggu Kedua Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kementerian Negara kembali digelar pada tanggal 14 Juli 2004 lalu di gedung DPR. Kali ini anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Kementerian Negara melakukan RDPU dengan berbagai elemen masyarakat yang meminta kesempatan dengar pendapat…

Selengkapnya →

Perkembangan Pembahasan RUU Badan Penasihat Presiden Sebelum Masa Reses DPR

Laporan Pemantauan RUU Badan Penasihat Presiden Juli 2004 Minggu Pertama Oleh:┬áHadi Herdiansyah Meskipun Sidang Paripurna DPR pada 6 Mei 2004 telah menyepakati RUU Badan Penasihat Presiden untuk menjadi usul inisiatif DPR, namun pembahasan bersama DPR dan Pemerintah atas RUU ini belum dapat dilakukan. Sebab, hingga saat ini pihak DPR sendiri secara internal melalui Panitia Khusus…

Selengkapnya →