RUU Kementerian Negara untuk Memaksimalkan Checks and Balances

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Mei 2004 Minggu Keempat Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Proses penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara masih terus berlangsung dalam rapat-rapat internal fraksi. Dari sini, tahap selanjutn adalah diserahkannya RUU tersebut kepada Pemerintah untuk mendapatkan Amanat Presiden (Ampres) yang akan memerintahkan menteri tertentu melakukan pembahasan RUU ini nantinya dengan Dewan Perwakilan…

Selengkapnya →

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Perubahan UU Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat akan segera melakukan pembahasan tingkat II terhadap RUU Tentang Perubahan Undang-undang No. 22 tentang Pemerintahan Daerah (RUU Perubahan UU Pemda). Perlukah ada perubahan?   Sejak Pertengahan Tahun 2003 Rencana Pemerintah yang disuarakan oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, untuk melakukan perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang…

Selengkapnya →

DPR Berubah Pendapat: Pansus RUU Kementerian Negara Dibentuk

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Mei 2004 Minggu Ketiga Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Sebelumnya diduga Rancangan Undang-undang Kementerian Negara tidak akan dibahas dalam masa sidang ini karena tidak terjadual dalam agenda rapat sementara DPR yang dihasilkan rapat Paripurna tanggal 19 April 2004. Namun dalam perjalanannya, ternyata DPR mengubah keputusan tersebut. Pada 6 Mei kemarin, Rapat…

Selengkapnya →

Tingkat Responsivitas Partai Politik Terhadap Proses Legislasi

Ulasan Mingguan Maret 2004 Minggu Keempat   Secara keseluruhan, perhatian dan kepedulian partai politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 terhadap proses legislasi sangatlah minim. Meskipun ada platform partai politik yang menekankan prinsip tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas, kesemuanya masih sebatas slogan, tidak spesifik dan jauh dari tataran operasional. Dengan demikian, sulit untuk mengukur tingkat responsivitas…

Selengkapnya →

RUU Kementerian Negara Tidak Akan Dibahas oleh DPR yang Sekarang

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara April 2004 Minggu Keempat Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam Sidang Paripurnanya tanggal 19 April 2004 lalu berhasil menyusun dan menyepakati agenda kerja selama satu masa sidang ke depan. Dalam masa sidang terakhir dari lima tahun masa jabatan DPR 1999-2004 ini, ternyata rancangan undang-undang (RUU)…

Selengkapnya →

RUU Kementerian Negara dalam Agenda Kerja DPR

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara April 2004 Minggu Kedua Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Tidak banyak yang bisa disampaikan mengenai Perjalanan Rancangan undang-undang (RUU) Kementerian Negara saat ini, karena tampaknya proses penyelesaian RUU ini masih akan sangat panjang, mengingat saat ini RUU tersebut baru akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk kemudian diagendakan pembahasannya. Sebagai waktu yang…

Selengkapnya →

Penegakan Rangkap Jabatan Advokat di DPR

Ulasan Mingguan April 2004 Minggu Pertama Pada tanggal 5 Juli 2004, bersama-bersama telah kita lalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan hajatan akbar bangsa Indonesia untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di Parlemen. Sebelumnya juga telah kita lihat bagaimana para calon wakil rakyat tersebut melalui kampanye berusaha keras meyakinkan konstituennya masing-masing agar bersedia memilih mereka.…

Selengkapnya →

Prospek Pembahasan RUU Lembaga Kepresidenan: Antara Keengganan dan Kebutuhan

Laporan Pemantauan RUU Lembaga Kepresidenan April 2004 Minggu Pertama Oleh: Ronald Rofiandri Perwujudan dari checks and balances antar lembaga-lembaga negara mensyaratkan adanya suatu Undang-Undang tersendiri yang mengatur lembaga kepresidenan. Kemauan dan kedewasaan politik merupakan salah satu unsur yang melandasi seberapa konkretnya pihak-pihak yang berkepentingan merespon desakan ini. Ampres yang Tak Kunjung Turun Seperti Rancangan Undang-Undang…

Selengkapnya →

Dewan Perwakilan Daerah: Lembaga Baru Dalam Proses Legislasi

Ulasan Mingguan Maret 2004 Minggu Ketiga Pemilu 5 April 2004 ini memang berbeda. Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah akan melakukan pemilihan wakil rakyat secara langsung. Tidak hanya itu, rakyat Indonesia akan diperkenalkan dengan sebuah lembaga legislatif yang baru, Dewan Perwakilan Daerah (DPD).   Mengenal DPD Lembaga legislatif yang baru belakangan muncul ini merupakan amanat…

Selengkapnya →

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Lembaga Kepresidenan

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 telah menetapkan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Legitimasi yang sangat kuat akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan seperti pada masa lalu dan mengakomodasi hal-hal yang tidak diatur dalam Amandemen UUD 1945, perlu ada peraturan perundang-undangan yang mewadahi dan mengatur turunan…

Selengkapnya →