Sejarah dan Dinamika RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Penasihat Presiden ini merupakan RUU usul inisiatif DPR yang disetujui oleh Sidang Paripurna DPR tanggal 6 Mei 2004. RUU dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan lembaga tinggi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia. RUU ini merupakan penjabaran dari Pasal 16 Undang-Undang Dasar (UUD), yang…

Selengkapnya →

Berharap Pada Penghuni Baru Senayan Untuk Melakukan Pembaruan

Ulasan Mingguan Juli 2004 Minggu Pertama Proses mewujudkan aspirasi masyarakat mensyaratkan kesiapan dan kemahiran dalam menjalankan peran lembaga. Tuntutan ini muncul di saat fungsi legislasi mulai berjalan. Untuk itu, kemauan politikĀ  mengutamakan fungsi legislasi harus diposisikan paralel dengan kapasitas anggota DPR. Pembaruan Sistem Politik Hasil Amandemen UUD Mencermati proses amandemen UUD, kita dihadapkan pada beberapa…

Selengkapnya →

Pansus dan Pemerintah Menggunakan Skenario Kedua

Laporan Pemantauan RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah Juni 2004 Minggu Keempat Oleh: Erni Setyowati Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (RUU Perubahan UU Pemda) selama satu minggu ini mulai dibahas secara intensif. Panitia Khusus (Pansus) yang membahas RUU ini bersama-sama dengan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno,…

Selengkapnya →

Terpinggirkannya Pembahasan RUU Lembaga Kepresidenan

Laporan Pemantauan RUU Lembaga Kepresidenan Juni 2004 Minggu Kedua Oleh: Ronald Rofiandri Upaya mewujudkan checks and balances antar lembaga-lembaga negara agaknya mengalami kendala serius. Keinginan untuk membahas Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan (RUU LK) mesti ditunda dulu. Pemerintah berpandangan, pembahasan RUU LK kurang begitu signifikan dibandingkan dengan RUU Kementerian Negara. Salah satu pertimbangannya, menghindari kesulitan bagi…

Selengkapnya →

Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Perubahan UU Pemda dengan Forum Asosiasi Pemerintahan Daerah dan Forum Pengembangan Pembaruan Desa

Laporan Pemantauan RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah Juni 2004 Minggu Kedua Oleh: Erni Setyowati Pada hari Rabu, 9 Juni yang lalu Panitia Khusus (Pansu) Perubahan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan UU Pemda) melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Asosiasi Pemerintahan Daerah (FAPD) dan Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD). Wacana…

Selengkapnya →

Rapat dengar Pendapat Umum Perdana Panitia Khusus RUU Kementerian Negara

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Juni 2004 Minggu Kedua Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Saat ini Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara masih terus melakukan perbaikan terhadap draf RUU Kementerian Negara. Mekanisme penyempurnaan selain dilakukan dengan diskusi internal dalam Pansus dilakukan pula lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memperoleh masukan terhadap substansi RUU.…

Selengkapnya →

Reformasi DPR Melalui Tata Tertib

Ulasan Mingguan Juni 2004 Minggu Kedua Sudah lima tahun sejak disahkannya amademen pertama UUD oleh Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR). Amandemen pertama tersebut terutama menyangkut pasal-pasal yang berhubungan dengan kewenangan DPR. Adakah yang telah berubah dalam kurun waktu tersebut?   Menjadi Lembaga yang Kuat Kalau kita perhatikan hasil amandemen pertama tahun 1999, tampak jelas bahwa pada…

Selengkapnya →

RUU Kementerian Negara untuk Memaksimalkan Checks and Balances

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Mei 2004 Minggu Keempat Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Proses penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara masih terus berlangsung dalam rapat-rapat internal fraksi. Dari sini, tahap selanjutn adalah diserahkannya RUU tersebut kepada Pemerintah untuk mendapatkan Amanat Presiden (Ampres) yang akan memerintahkan menteri tertentu melakukan pembahasan RUU ini nantinya dengan Dewan Perwakilan…

Selengkapnya →

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Perubahan UU Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat akan segera melakukan pembahasan tingkat II terhadap RUU Tentang Perubahan Undang-undang No. 22 tentang Pemerintahan Daerah (RUU Perubahan UU Pemda). Perlukah ada perubahan?   Sejak Pertengahan Tahun 2003 Rencana Pemerintah yang disuarakan oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, untuk melakukan perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang…

Selengkapnya →

DPR Berubah Pendapat: Pansus RUU Kementerian Negara Dibentuk

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Mei 2004 Minggu Ketiga Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Sebelumnya diduga Rancangan Undang-undang Kementerian Negara tidak akan dibahas dalam masa sidang ini karena tidak terjadual dalam agenda rapat sementara DPR yang dihasilkan rapat Paripurna tanggal 19 April 2004. Namun dalam perjalanannya, ternyata DPR mengubah keputusan tersebut. Pada 6 Mei kemarin, Rapat…

Selengkapnya →