Akses Informasi di DPR

Ulasan Mingguan Oktober 2003 Minggu Kedua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga negara yang menghasilkan produk hukum yang mengikat publik, seharusnya memiliki sebuah sistem pelayanan informasi yang transparan dan mudah bisa diakses publik. Sayangnya, apa yang ditemukan di lapangan jauh dari gambaran ideal tersebut. Ada banyak cerita mengenai sulitnya memperoleh dokumen-dokumen bahan dan hasil rapat-rapat…

Selengkapnya →

Masa Reses Untuk Anggota DPR: Kunjungan Kerja atau Masa Istirahat Total?

Ulasan Mingguan Oktober 2003 Minggu Pertama Selama tanggal tanggal 25 September 2003 sampai dengan 24 Oktober 2004 ini, tidak banyak aktivitas anggota DPR yang bisa dilaporkan oleh PSHK melalui www.parlemen.net. Pasalnya, dalam kurun waktu tersebut, anggota DPR tengah menjalani “masa reses,” yang secara umum dapat diartikan sebagai masa di mana mereka istirahat bekerja. Namun sebagai…

Selengkapnya →

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)

Oktober 2003 – Desember 2003 Sejak awal Oktober hingga awal Desember 2003, PSHK turut aktif dalam berbagai kegiatan Koalisi Pemantau Peradilan guna memantau proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Keterlibatan PSHK tersebut mulai dari proses yang dilakukan oleh Panitia Seleksi bentukan Presiden hingga proses akhir yang dijalankan Komisi II DPR RI. Selain…

Selengkapnya →

Politisi Memilih Hakim Konstitusi

Catatan Seleksi Hakim Konstitusi oleh DPR Selama Februari hingga Maret 2008, topik seputar seleksi calon hakim konstitusi menjadi pusat perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) yang duduk di Komisi III. Dinamika politik DPR untuk memilih tiga hakim konstitusi  saat itu diwarnai dengan perdebatan, diantaranya soal penundaan batas akhir pendaftaran dan mekanisme seleksi bagi calon incumbent.…

Selengkapnya →

Publikasi Absensi dan Kewajiban Setjen DPR

RESPON NEGATIF ANGGOTA DPR TERHADAP SETJEN DPR: ANCAMAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DPR Ternyata sejumlah anggota DPR meradang akibat pemberitaan yang akhir-akhir ini begitu masif tentang fakta rendahnya kedisiplinan dalam menghadiri rapat-rapat di DPR, khususnya rapat paripurna. Rendahnya kedisiplinan ini oleh media cetak maupun elektronik diistilahkan mulai dari “membolos”, “malas”, “absen”, “mangkir”, atau “tidak hadir”. Terhadap…

Selengkapnya →

Mandat UU MD3: Menagih Laporan Pengelolaan Anggaran DPR dan DPD

Berikut ini adalah interpretasi dan catatan mencermati implementasi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (atau populer disingkat UU MD3) dan Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, sekaligus upaya terus-menerus Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK) mengidentifikasi: kelemahan implementasi dan pengaturan; temuan yang kontradiktif terhadap visi perwujudan…

Selengkapnya →