Menyoal Komisi di DPR

Ulasan Mingguan November 2003 Minggu Kedua Untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislastif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk alat-alat kelengkapan (lihat Tentang DPR: Alat Kelengkapan). Alat kelengkapan inilah yang kemudian menyelenggarakan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR, baik yang secara langsung berhubungan dengan fungsinya seperti hubungan Badan Legislasi (Baleg)  dengan fungsi legislasi DPR, maupun yang tidak langsung…

Selengkapnya →

Kuantitas versus Kualitas Undang-Undang

Ulasan Mingguan November 2003 Minggu Pertama Isu tentang tingginya produktivitas DPR dalam menghasilkan RUU pada satu tahun terakhir ini, sempat menjadi sorotan hukumonline.com pada sekitar bulan Juni lalu, bertepatan dengan dimulainya Masa Persidangan IV DPR Tahun Sidang 2002-3. Menurut catatan Hukumonline, pada waktu itu tercatat 33 RUU yang berasal dari DPR dari 48 RUU yang…

Selengkapnya →

Buruknya Jadual Persidangan Cermin Kinerja Dewan yang Setengah Hati

Ulasan Mingguan Oktober 2003 Minggu Keempat Minggu ini DPR memasuki minggu kedua dalam Masa Persidangan Kedua Tahun 2003-2004 (lihat penjelasan mengenai Masa Persidangan dan Tahun Sidang dalam “Tentang DPR, Persidangan dan Rapat”). Secara esensi mungkin belum banyak perkembangan yang terjadi dalam pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) yang sedang dibahas di masa persidangan yang lalu, termasuk…

Selengkapnya →

Prioritas Legislasi: Masalah Lama yang Tak Kunjung Selesai

Ulasan Mingguan Oktober 2003 Minggu Ketiga Mulai tanggal 27 Oktober 2003, DPR akan memasuki Masa Sidang Kedua untuk periode 2003-2004. Tugas kembali menanti, bukan tugas yang mudah tentunya. Harapan terhadap bekerjanya kembali tenaga-tenaga pembuat peraturan negara ini agar menghasilkan perbaikan-perbaikan yang nyata kembali muncul. Soal prioritas legislasi menjadi hangat lagi seperti halnya pada pembukaan Tahun…

Selengkapnya →

Akses Informasi di DPR

Ulasan Mingguan Oktober 2003 Minggu Kedua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga negara yang menghasilkan produk hukum yang mengikat publik, seharusnya memiliki sebuah sistem pelayanan informasi yang transparan dan mudah bisa diakses publik. Sayangnya, apa yang ditemukan di lapangan jauh dari gambaran ideal tersebut. Ada banyak cerita mengenai sulitnya memperoleh dokumen-dokumen bahan dan hasil rapat-rapat…

Selengkapnya →

Masa Reses Untuk Anggota DPR: Kunjungan Kerja atau Masa Istirahat Total?

Ulasan Mingguan Oktober 2003 Minggu Pertama Selama tanggal tanggal 25 September 2003 sampai dengan 24 Oktober 2004 ini, tidak banyak aktivitas anggota DPR yang bisa dilaporkan oleh PSHK melalui www.parlemen.net. Pasalnya, dalam kurun waktu tersebut, anggota DPR tengah menjalani “masa reses,” yang secara umum dapat diartikan sebagai masa di mana mereka istirahat bekerja. Namun sebagai…

Selengkapnya →

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)

Oktober 2003 – Desember 2003 Sejak awal Oktober hingga awal Desember 2003, PSHK turut aktif dalam berbagai kegiatan Koalisi Pemantau Peradilan guna memantau proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Keterlibatan PSHK tersebut mulai dari proses yang dilakukan oleh Panitia Seleksi bentukan Presiden hingga proses akhir yang dijalankan Komisi II DPR RI. Selain…

Selengkapnya →

Politisi Memilih Hakim Konstitusi

Catatan Seleksi Hakim Konstitusi oleh DPR Selama Februari hingga Maret 2008, topik seputar seleksi calon hakim konstitusi menjadi pusat perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) yang duduk di Komisi III. Dinamika politik DPR untuk memilih tiga hakim konstitusi  saat itu diwarnai dengan perdebatan, diantaranya soal penundaan batas akhir pendaftaran dan mekanisme seleksi bagi calon incumbent.…

Selengkapnya →

Publikasi Absensi dan Kewajiban Setjen DPR

RESPON NEGATIF ANGGOTA DPR TERHADAP SETJEN DPR: ANCAMAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DPR Ternyata sejumlah anggota DPR meradang akibat pemberitaan yang akhir-akhir ini begitu masif tentang fakta rendahnya kedisiplinan dalam menghadiri rapat-rapat di DPR, khususnya rapat paripurna. Rendahnya kedisiplinan ini oleh media cetak maupun elektronik diistilahkan mulai dari “membolos”, “malas”, “absen”, “mangkir”, atau “tidak hadir”. Terhadap…

Selengkapnya →

Mandat UU MD3: Menagih Laporan Pengelolaan Anggaran DPR dan DPD

Berikut ini adalah interpretasi dan catatan mencermati implementasi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (atau populer disingkat UU MD3) dan Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, sekaligus upaya terus-menerus Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK) mengidentifikasi: kelemahan implementasi dan pengaturan; temuan yang kontradiktif terhadap visi perwujudan…

Selengkapnya →