Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia Menolak RUU Ormas, Menolak Kemunduran Demokrasi

Siaran Pers  Di PP Muhammadiyah 28 Februari 2013   Setelah rencana Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU Ormas pada 19 Februari yang lalu gagal, DPR dan Pemerintah merencanakan kembali pengesahan RUU Ormas pada Maret 2013 ini. Mengapa DPR dan Pemerintah bersikeras untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan RUU Ormas, di tengah menguatnya keberatan dari masyarakat? Publik banyak yang terkecoh mengira RUU Ormas…

Selengkapnya →

Catatan Singkat Tentang Kinerja Badan Kehormatan DPR dan Kaitannya Dengan Penanganan Kasus Pemerasan BUMN

Harus diakui, mekanisme di Badan Kehormatan (BK) DPR terutama yang terkait dengan tata beracara, sebagian ada yang mengalami kemajuan. Alasannya, karena dibandingkan tata beracara pada DPR periode sebelumnya, hal-hal yang dianggap kemajuan tadi tidak ditemukan. Salah satunya adalah penetapan (kategori) jenis pelanggaran kode etik yang tidak memerlukan pengaduan. Dalam artian, posisi BK dalam wilayah tertentu…

Selengkapnya →

Catatan Singkat Tentang Kinerja Badan Kehormatan DPR dan Kaitannya Dengan Penanganan Kasus Pemerasan BUMN

Harus diakui, mekanisme di Badan Kehormatan (BK) DPR terutama yang terkait dengan tata beracara, sebagian ada yang mengalami kemajuan. Alasannya, karena dibandingkan tata beracara pada DPR periode sebelumnya, hal-hal yang dianggap kemajuan tadi tidak ditemukan. Salah satunya adalah penetapan (kategori) jenis pelanggaran kode etik yang tidak memerlukan pengaduan. Dalam artian, posisi BK dalam wilayah tertentu…

Selengkapnya →

Siaran Pers Koalisi Penegak Citra Parlemen Tentang Upaya Pelumpuhan KPK Oleh DPR

Siaran Pers “DPR LUMPUHKAN KPK” Setidaknya hingga Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013 berakhir (25 Oktober 2012), merupakan periode krusial terhadap 2 (dua) hal terkait eksistensi KPK secara tidak langsung, yaitu pembahasan RUU APBN 2013, yang salah satunya akan menentukan kepastikan alokasi gedung KPK dan (ii) keberlangsungan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU KPK oleh Badan Legislasi (Baleg).…

Selengkapnya →

Peraturan DPR Tentang Tata Cara Mempersiapkan Dan Penarikan RUU: Terobosan Yang Berhadapan Dengan Kompleksitas

Melalui rapat paripurna Selasa, 11 September 2012, DPR mengesahkan 2 (dua) Peraturan DPR, yaitu tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dan Tata Cara Penarikan RUU. Keduanya merupakan amanat dari Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 70 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keduanya memunculkan terobosan. Melalui Peraturan DPR tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, keberadaan Naskah…

Selengkapnya →

Peraturan DPR Tentang Tata Cara Mempersiapkan Dan Penarikan RUU

Peraturan DPR Tentang Tata Cara Mempersiapkan Dan Penarikan RUU: Terobosan Yang Berhadapan Dengan Kompleksitas Melalui rapat paripurna Selasa, 11 September 2012, DPR mengesahkan 2 (dua) Peraturan DPR, yaitu tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dan Tata Cara Penarikan RUU. Keduanya merupakan amanat dari Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 70 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan…

Selengkapnya →