Benarkah Konsep Penduduk Tetap Tidak Dikenal Dalam UU Keimigrasian Kita?

Ada hal yang menarik perhatian saya mengikuti dinamika pembahasan RUU Keimigrasian, yaitu menyangkut status penduduk tetap atau “permanent residency”. Menurut pengamatan saya, sebelum dan selama pembahasan RUU Keimigrasian berlangsung, status penduduk tetap ini menjadi poin paling penting yang diperjuangkan oleh kelompok masyarakat terkait isu keimigrasian. Latar belakangnya cukup sederhana, pasangan perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) yang…

Selengkapnya →

Perubahan Regulasi Terkait Rapat Bersama DPR dan DPD

Sehubungan dengan terselenggaranya Sidang Bersama DPR dan DPD untuk Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Ulang Tahun RI yang ke 65 dan keikutsertaan DPD dalam Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan penyampaian RAPBN Tahun 2011 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukung (oleh Presiden), ada beberapa hal yang perlu dicermati dan disikapi, antara lain: Baik Peraturan…

Selengkapnya →

Laporan Evaluasi Kinerja Anggota DPR: Perintah UU MD3 dan Tata Tertib DPR

Salah satu terobosan yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disingkat UU MD3) adalah kepastian tentang implementasi prinsip akuntabilitas di lingkungan DPR melalui penyusunan dan penyampaian laporan kinerja. Pengaturan tentang kewajiban DPR menyampaikan laporan kinerja tersebar di beberapa ketentuan dalam UU MD3, berdasarkan alat kelengkapan yang diperintahkan,…

Selengkapnya →

Respon Negatif Anggota DPR terhadap Publikasi Daftar Hadir oleh Sekretariat Jenderal DPR

Siaran Pers PSHK Mengenai Respon Negatif Anggota DPR terhadap Publikasi Daftar Hadir oleh Sekretariat Jenderal DPR

Selengkapnya →

Persoalan Kedisiplinan Anggota DPR

Tidak Sekedar Absensi Sidik Jari atau Renumerasi Bersyarat Fakta makin banyaknya anggota DPR yang tidak hadir secara penuh atau absen sama sekali dalam rapat paripurna ataupun rapat alat kelengkapan merupakan gejala menurunnya sikap disiplin wakil rakyat. Setelah menjalani 3 (tiga) masa sidang sejak dilantik awal Oktober tahun lalu, kecenderungan anggota DPR hasil Pemilu 2009 yang…

Selengkapnya →

Catatan Terhadap Peraturan DPR tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI

Ditemukan di beberapa pasal (misalnya Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, atau Pasal 6 ayat (1)), setiap tindakan yang dilakukan oleh DPR dan Setjen DPR, selalu merujuk atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR. Adanya penyebutan “ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR” tanpa ukuran dan koridor yang jelas, secara tidak langsung memberikan diskresi…

Selengkapnya →

Arah Kebijakan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2010 Tanggal 23 Februari 2010

Arah Kebijakan Prolegnas Prioritas 2010 23Feb10

Selengkapnya →