Inisiator DPR

1. TAHAP PENYUSUNAN

Diajukan oleh
Penyusun awal

Dokumen Utama

Naskah Akademik
Naskah Akademis RUU tentang Perlindungan Saksi
Naskah Awal RUU
Judul Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi
Jumlah BAB 10
Jumlah Pasal 64

Dokumen Penunjang

1 Surat Pengantar dan Keterangan Pengusul Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
2 Surat Presiden untuk RUU Perlindungan Saksi dan Korban

2. TAHAP PEMBAHASAN

> PEMBICARAAN TINGKAT I

Dokumen Utama

Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perlindungan Saksi dan Korban

Dokumen Penunjang

1 Pendapat Fraksi DPR RI tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban
2 Daftar nama Panja RUU PSK
3 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Saksi 23 Mei 2005
4 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban 21 Juni 2005

> PEMBICARAAN TINGKAT II

Dokumen Utama

Laporan Komisi III Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan

Dokumen Penunjang

1 Laporan Komisi III Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan

3. TAHAP PENGESAHAN

Naskah Akhir RUU
Waktu Pengesahan pada rapat Paripurna 18 July 2006
Judul Naskah RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang Disetujui pada Rapat Paripurna DPR Tanggal 18 Juli 2006
Jumlah BAB 7
Jumlah Pasal 46
Catatan Pengesahan
1 Naskah RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang Disetujui pada Rapat Paripurna DPR Tanggal 18 Juli 2006

4. TAHAP PENGUNDANGAN

NASKAH UU

NOMOR DAN TAHUN PENGUNDANG

13 Tahun 2006

JUDUL

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban