Bahan Terkait RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden

Kritik dan Saran RUU Kementerian Negara dan RUU Dewan Penasehat Presiden Tanggal 23 Januari 2006 oleh Arbi Sanit Masukan LAN thd RUU Kementerian Negara dan RUU DPP 14Jun06 Pokok-pokok Pikiran Universitas Andalas terhadap RUU tentang Dewan Penasehat Presiden Tanggal 1 Februari 2006 Tanggapan dan Masukan terhadap RUU Kementerian Negara dan RUU Dewan Penasehat Presiden oleh…

Rapat Panitia Kerja RUU Perlindungan Saksi Korban Dimulai

Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Februari Minggu Pertama oleh: Erni Setyowati Pembahasan Panja Dipercepat Memasuki masa sidang II 2005-2006, Komisi III DPR mulai secara serius melakukan pembahasan terhadap RUU Perlindungan Saksi Korban. Setelah masuknya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada pertengahan bulan Desember 2005, Panitia Kerja RUU Perlindungan Saksi Korban mulai melakukan rapat-rapat pembahasan.…

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang untuk Aceh Yang Berkeadilan, Sejahtera, dan Demokratis Oleh: Bivitri Susanti Masih segar dalam ingatan, bencana tsunami yang menimpa Aceh pada 26 Desember 2005. Masih segar dalam ingatan, berita mengenai konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang luar biasa yang terjadi selama puluhan tahun di Aceh. Dan masih segar pula dalam ingatan, penandatanganan Nota…

Pemerintah Harus Segera Bahas RUU Perlindungan Saksi Usul Inisiatif DPR

Pernyataan Pers Bersama Koalisi Perlindungan Saksi Semua pihak telah menyadari bahwa masalah perlindungan saksi dan korban merupakan hal yang penting demi tegaknya hukum dan keadilan dan hal ini bukanlah lagi menjadi suatu perdebatan. Sehubungan dengan itu, beberapa waktu yang lalu anggota DPR-RI telah berhasil menyusun sebuah Rancangan undang-undang yang bernama Rancangan Undang Undang Perlindungan Saksi…

Bahan Terkait RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman Perbandingan Lembaga Perlindungan Saksi Di Beberapa Negara Jalan Panjang Menuju UU Perlindungan Saksi Jul06 Perjalanan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Catatan terhadap RUU Perlindungan Saksi Korban berdasarkan UU dan PP tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang PS_M_Perlindungan_AsnifriyantiD_1108_2005 PS_M_Perlindungan_YunusH_1108_2005 G_Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban_Denny I_3108_2005 G_Lembaga Perlindungan Saksi_Dina Zenitha…

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Menjadi Usul Inisiatif DPR

Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Juli 2005 Minggu Kedua Oleh:¬†Reny Rawasita Pasaribu Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 13 Juni 2005 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II menyepakati Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan kesepuluh fraksi di DPR menandai segera dimulainya proses pembahasan RUU antara pemerintah dan…

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Oleh: Reny Rawasita Pasaribu ¬† Nyaris dua tahun berselang sejak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban diajukan Badan Legislasi (Baleg) kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 27 Juni 2003, namun pembahasan terhadap RUU tersebut tak kunjung dimulai. Sebuah penantian yang panjang untuk melindungi para pemberi kesaksian.   Pentingnya RUU Saksi dan Korban…

Prolegnas 2005-2009 Disetujui: Kerja Besar Dimulai

Laporan Penutup Pemantauan Pembahasan Program Legislasi Nasional Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Setelah satu hari sebelumnya disetujui dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 1 Februari 2005 sepakat untuk menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk tahun 2005-2009. Kesepakatan yang terjadi antara DPR yang diwakili oleh Baleg…

Menjelang Pengesahan Prolegnas: Mana Yang Prioritas?

Laporan Pemantauan Program Legislasi Nasional Januari 2005 Minggu Keempat Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Setelah satu bulan reses, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang pada tanggal 10 Januari 2005. Sidang pertama pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2005 dengan mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham), Hamid Awaludin.…