Sejarah dan Dinamika Program Legislasi Nasional 2005-2009

“Program Pembangunan Nasional (Propenas) adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama seluruh masyarakat mengenai prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan selama kurun lima tahun ke depan. Dengan demikian Propenas bukanlah rencana pembangunan pemerintah pusat, tetapi merupakan rencana pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat.” (Bagian Pendahuluan Program Perencanaan Nasional Tahun 2001-2005). Dengan…

Audiensi dengan Ketua DPD

PSHK, bersama dengan CETRO (Center for Electoral Reform) mengadakan audiensi dengan Ketua DPD pada tanggal 1 November 2004 di Gedung Nusantara III DPR/MPR, Senayan. Dalam Audiensi tersebut, PSHK memberikan masukannya untuk amandemen Undang Undang Dasar (UUD) dalam hal perubahan susunan MPR menjadi sidang gabungan (joint session) DPR dan DPD serta penguatan DPD menjadi setara dengan…

Persetujuan Terhadap RUU Penghapusan KDRT

Laporan Pemantauan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga September 2004 Minggu Ketiga Oleh: Ronald Rofiandri Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU Penghapusan KDRT) sarat akan benturan ideologis dan kepentingan. Bahkan fenomena ini terus muncul menjelang persetujuan RUU dalam Rapat Paripurna DPR. Setelah melewati pembahasan yang panjang dan alot selama dua minggu, pada…

Beberapa Isu Prioritas Dalam Pembahasan RUU Anti KDRT

Laporan Pemantauan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga September 2004 Minggu Kedua Oleh: Ronald Rofiandri Beberapa Isu Prioritas Dalam Pembahasan RUU Anti KDRT Pendalaman terhadap sejumlah persoalan dalam Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU KDRT) menjadi prioritas, mengingat tidak semua bisa tuntas dalam sekali pembahasan. Selain faktor kepentingan, perlu waktu dan perhatian khusus…

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam tataran yuridis, keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kebutuhan dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hukum positif belum secara konkrit memiliki peraturan yang melindungi perempuan dari penindasan secara fisik, sosial, maupun ekonomi yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. RUU Usul Inisiatif Harus diakui, kemunculan RUU Anti KDRT…

Pilih Kepala Daerah Secara Langsung

Laporan Pemantauan RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah Agustus 2004 Minggu Ketiga Oleh: Erni Setyowati Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Pemerintah Daerah (RUU Perubahan UU Pemda) sejak Rabu 25 Agustus 2004 telah memasuki Rapat Tim Perumus. Masalah pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) adalah salah satu yang paling banyak mendapatkan sorotan. Apa saja isu “seksi”…

Pembahasan RUU Anti KDRT Dimulai

Laporan Pemantauan RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga Agustus 2004 Minggu Keempat Upaya perlawanan terhadap penindasan korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan angin segar seiring segera dibahasnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Harus diakui, kesepakatan Panitia Khusus (Pansus) Komisi VII DPR bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Sri Redjeki Sumaryoto…

Disepakati: Rumusan Akhir RUU Kementerian Negara Yang Akan Dibahas

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Agustus 2004 Minggu Ketiga Setelah bekerja lebih kurang tiga bulan dalam rapat tertutup dan melakukan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara berhasil menyelesaikan penyempurnaan naskah RUU tersebut. Saat ini RUU Kementerian Negara sudah diserahkan ke Sekretariat Negara untuk selanjutnya mendapatkan Amanat…

Sekilas Perkembangan Terakhir RUU Kementerian Negara

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Juli 2004 Minggu Kedua Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kementerian Negara kembali digelar pada tanggal 14 Juli 2004 lalu di gedung DPR. Kali ini anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Kementerian Negara melakukan RDPU dengan berbagai elemen masyarakat yang meminta kesempatan dengar pendapat…