Siaran Pers PSHK Mengenai Catatan Awal Tahun 2007 tentang Kualitas Legislasi

LEGISLASI TIDAK BERBOBOT KARENA MINIM PARTISIPASI Siaran Pers PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) Mengenai Catatan Awal Tahun 2007 tentang Kualitas Legislasi   (Jakarta, 14 Februari 2007) – Diskusi Catatan Awal Tahun PSHK mengenai legislasi dilangsungkan kemarin (13 Februari) di Hotel Century Senayan. Catatan Awal Tahun ini diterbitkan dalam bentuk buku setebal 220 halaman bertajuk “Bobot Kurang…

Sejarah dan Dinamika RUU Keimigrasian

Sejarah dan Dinamika RUU Keimigrasian Oleh: Siti Maryam Rodja Letak geografis Indonesia yang diapit dua benua (Asia dan Australia), dua samudra (Hindia dan Pasifik), pertemuan dua rangkaian pegunungan (Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania), serta dilintangi oleh garis katulistiwa (ekuator), menjadikan Indonesia beriklim tropis. Negara-negara yang beriklim tropis pada umumnya banyak memiliki spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan…

Makalah dengan Judul Revisi UU Komisi Yudisial Urgensinya dalam Proses Reformasi Peradilan

REVISI UU KOMISI YUDISIAL Urgensinya Dalam Proses Reformasi Peradilan* by : Fimiansyah Arifin∗∗   Pengantar   Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No. 005/PUU-IV/2006, diputuskan tanggal 23 Agustus 2006, telah membatalkan sejumlah pasal yang berkenaan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial (KY). Putusan itu telah, mengakibatkan terhambat dan terganggunya KY dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim.…

Lembaga Penasehat Presiden: Alternatif Memperkuat Kedudukan Presiden?

Laporan Pemantauan RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasehat Presiden November 2006 Pelaksanaan hak prerogatf presiden perlu ditempatkan pada porsi dan relnya. Hak prerogatif presiden bukan berarti “tidak tak terbatas”. Artinya, presiden tidak bisa sewenang-wenang menggunakan hak prerogatifnya. Latar Belakang Meskipun secara hukum lembaga penasehat presiden belum terbentuk, namun fungsi kepenasehatan presiden telah dijalankan oleh sekelompok…

Memaksimalkan Advokasi Koalisi Untuk Kebebasan Informasi

Laporan Pemantauan RUU KMIP September 2006 Berlarut-larutnya pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP), memicu Koalisi untuk Kebebasan Informasi menggelar konferensi pers pada 22 September 2006. Upaya ini bukan langkah pertama yang ditempuh Koalisi dalam rangka advokasi RUU KMIP. Namun proses legislasi RUU KMIP tidak kunjung rampung. Seberapa efektifkah advokasi yang telah…

Hakikat Perlindungan Saksi Yang Terdistorsi

Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Juni 2006 Minggu Keempat Oleh: Anna Christina Sinaga Definisi saksi yang diatur dalam RUU Perlindungan Saksi dan Korban (RUU Saksi dan Korban) dinilai tidak memadai, pasalnya definisi ini dianggap tidak mencakup saksi pelapor dan saksi ahli. Demikian disampaikan oleh Wahyu Wagiman dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam…

Perdebatan Pasal-pasal dalam RUU KMIP Berujung ke Panitia Kerja

Laporan Pemantauan RUU KMIP Juni 2006 Minggu Keempat Oleh: Camila Amalia Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah, yang diwakili oleh Menkominfo dan Menhukham melanjutkan Rapat Kerja (Raker) untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) pada tanggal 20 Juni 2006. Sementara pembahasan berikutnya yang semula digendakan pada 27…

Catatan Dari Rapat Dengar Pendapat Umum RUU Perlindungan Saksi dan Korban

Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi Korban Juni 2006 Minggu Kedua Oleh: Anna Christina Pada tanggal 15 Juni 2006 yang lalu, Panitia Kerja (Panja) RUU Perlindungan Saksi dan Korban kembali mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) berkenaan dengan pembahasan RUU. RDPU ini diadakan dalam rangka menanyakan pendapat para pakar mengenai beberapa hal yang diatur dalam substansi RUU Perlindungan…