Mencoba membaca buklet ini berarti memiliki keingintahuan akan DPR. Hal itu bisa saja beranjak dari pengalaman positif maupun negatif, tapi intinya sama: ingin tahu.

Bisa jadi, selama ini, Anda mengkonsumsi banyak hal yang memberikan pencitraan negatif perilaku anggota DPR sekarang. Namun, sebenarnya, bagaimanakah DPR bekerja untuk menjalankan fungsinya? Apakah sudah tersampaikan dengan baik pada masyarakat?

Jika bicara tentang informasi mengenai kerja DPR, booklet ini bisa menjadi bahan yang dapat dikatakan ringan, mudah dibaca, dan benar. Selamat membaca.

Pada tingkat undang-undang, pengaturan DPR disatukan dengan lembaga perwakilan lain, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saat ini, pengaturan tersebut diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa disebut dengan UU MD3. Beberapa periode sebelum tahun 2009, undang-undang yang mengatur tentang lembaga-lembaga itu diberi nama Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disebut dengan UU Susduk.

Selanjutnya, DPR periode 2004—2009 yang membahas undang-undang itu mengubah namanya dengan menghilangkan frasa “susunan kedudukan”. Dengan demikian, undang-undang itu dinamakan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara operasional, ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang lembaga perwakilan itu diatur lebih lanjut dengan tata tertib (Tatib). Saat ini, pengaturan Tatib DPR diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Materi Tatib berkaitan dengan kedudukan, lembaga, tugas, fungsi, hak dan sebagainya. Tatib itu sendiri merupakan aturan internal yang mengikat setiap institusi (alat kelengkapan, badan, panitia, dan lain-lain) yang ada di DPR beserta anggotanya.

Pada tingkat undang-undang, pengaturan DPR disatukan dengan lembaga perwakilan lain, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saat ini, pengaturan tersebut diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa disebut dengan UU MD3. Beberapa periode sebelum tahun 2009, undang-undang yang mengatur tentang lembaga-lembaga itu diberi nama Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disebut dengan UU Susduk.

Selanjutnya, DPR periode 2004—2009 yang membahas undang-undang itu mengubah namanya dengan menghilangkan frasa “susunan kedudukan”. Dengan demikian, undang-undang itu dinamakan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara operasional, ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang lembaga perwakilan itu diatur lebih lanjut dengan tata tertib (Tatib). Saat ini, pengaturan Tatib DPR diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Materi Tatib berkaitan dengan kedudukan, lembaga, tugas, fungsi, hak dan sebagainya. Tatib itu sendiri merupakan aturan internal yang mengikat setiap institusi (alat kelengkapan, badan, panitia, dan lain-lain) yang ada di DPR beserta anggotanya..

DPR melakukan fungsi pengawasan atas kerja pemerintah dalam hal pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan kebijakan pemerintah.

Kerja anggota DPR dibagi dalam berbagai alat kelengkapan (dibahas dalam poin berikut). Penentuan posisi seseorang diserahkan kepada mekanisme fraksi masing-masing. Keanggotaan dalam alat kelengkapan DPR harus memenuhi unsur keterwakilan fraksi. Artinya, fraksi yang memiliki keunggulan dalam jumlah anggota dengan sendirinya akan mempunyai wakil yang lebih banyak di setiap alat kelengkapan.

Alat kelengkapan DPR merupakan unsur atau unit dalam stuktur DPR yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu. Setiap anggota DPR menempati posisi tertentu dalam alat kelengkapan yang ada. Apabila dibandingkan dengan fraksi, alat kelengkapan ini merupakan wadah berhimpunnya anggota DPR yang bersifat lintas fraksi.

Kedudukan anggota DPR dalam setiap alat kelengkapan merupakan representasi tiap fraksi. Jadi, jumlah keanggotaannya pun dikatakan proporsional sebagai alat kelengkapan yang mensyaratkan keanggotaan setiap fraksi. Sistem proporsionalitas yang diterapkan dalam keanggotaan alat kelengkapan itu menciptakan konfigurasi politik berdasarkan perolehan kursi di DPR. Semakin banyak jumlah anggota dari suatu fraksi, semakin banyak pula jumlah anggota fraksinya yang ada di dalam suatu alat kelengkapan.

Alat kelengkapan tetap terdiri dari:

  1. Pimpinan DPR;
  2. Badan Musyawarah (Bamus);
  3. Komisi;
  4. Badan Legislasi (Baleg);
  5. Badan Anggaran (Banggar);
  6. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP);
  7. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD);
  8. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT);
  9. Panitia Khusus (Pansus);
  10. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat Paripurna.

Secara umum, Pimpinan DPR mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional. Pimpinan DPR juga berfungsi memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin Rapat-rapat Paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi jika ada pelanggaran kode etik oleh anggota DPR.

Secara spesifik, tugas Pimpinan DPR terbagi menjadi tugas internal dan eksternal. Tugas internal yang dimaksud, yaitu:

  1. memimpin sidangDPR sesuai dengan ketentuan Tatib serta menyimpulkanhasil sidang untuk diambil keputusan;
  2. menyusun rencana kerja pimpinan DPR;
  3. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda da materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;
  4. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;
  5. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. menyusun rencana kerja dan anggaran DPR bersama BURT yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
  7. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.
  8. Menindaklanjuti usulan MKD untuk membentuk panel sidang dalam hal pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian; dan
  9. Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh anggota dalam rapat paripurna DPR.

 

Sementara itu, tugas eksternal Pimpinan DPR yang dimaksud, yaitu:

  1. menjadi juru bicara DPR;
  2. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;
  3. mengadakan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR; dan
  4. mewakili DPR di pengadilan.

Khusus untuk pemilihan Pimpinan DPR, terjadi sebuah perkembangan yang menyebabkan Pimpinan, yang terdiri dari satu orang ketua dan empat orang wakil ketua, dipilih melalui model paket. Model baru ini menyebabkan partai pemenang pemilu tidak selalu menjabat sebagai ketua DPR karena keterwakilan kursinya. Konstelasi politik dengan adanya mekanisme koalisi menjadi sebuah kekuatan baru di DPR, khususnya dalam hal pemilihan Pimpinan. Pimpinan DPR merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Masa jabatan pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

Badan Musyawarah atau Bamus dibentuk oleh pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Bamus berjumlah maksimal sepersepuluh dari Anggota DPR, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap fraksi. Susunan dan keanggotaan Bamus ditentukan oleh Pimpinan DPR dengan berkonsultasi kepada Pimpinan Fraksi. Akan tetapi, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR. Pimpinan Bamus dipegang langsung oleh Pimpinan DPR yang semakin mencerminkan bahwa Bamus merupakan “inti DPR”. Bamus bekerja dengan dibantu oleh sebuah sekretariat tersendiri.

Tugas Bamus sebagai berikut.

  1. Bamus menetapkan agenda DPR untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, termasuk perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian (juga prioritas) sebuah rancangan undang-undang (RUU). Dalam melaksanakan tugas itu, Bamus dapat membicarakan rancangan jadwal acara DPR sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa persidangan yang diajukan oleh Pimpinan DPR. Kemudian, Bamus menetapkan rancangan jadwal acara DPR dalam rapat Bamus, dapat menyampaikan jadwal acara DPR kepada alat kelengkapan, fraksi, dan seluruh anggota. Bamus juga dapat menentukan waktu penyelesaian suatu masalah dan RUU yang sedang dan akan ditangani oleh alat kelengkapan DPR masing-masing;
  2. Bamus memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR. Dalam melaksanakan tugas itu, Bamus dapat menyampaikan pendapat secara langsung kepada Pimpinan DPR;
  3. Bamus meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap alat kelengkapan itu. Dalam melaksanakan tugas itu, Bamus dapat meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dalam rapat Bamus atau rapat konsultasi pengganti rapat bamus;
  4. Bamus mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang menetapkan bahwa pemerintah atau pihak lainnya diharuskan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR. Dalam hal ini, Bamus dapat menjadwalkan dan menentukan alat kelengkapan dan/atau fraksi yang akan mewakili DPR untuk melakukan konsultasi dan koordinasi;
  5. Bamus menentukan penanganan suatu RUU atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR. Dalam melakukan tugas itu, Bamus dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu RUU, memperpanjang waktu penanganan suatu RUU, mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan lain apabila penanganan RUU tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan, menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna, dan menentukan waktu penyelesaian suatu masalah dan RUU yang sedang dan akan ditangani oleh alat kelengkapan DPR masing–masing;
  6. Bamus dapat memberikan usul kepada rapat paripurna mengenai jumlah Komisi, ruang lingkup tugas Komisi, dan mitra kerja Komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
  7. Bamus dapat melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Bamus.

Apabila melihat tugas tersebut, dapat diartikan tugas Bamus bagaikan DPR mini, mengingat proses dan dinamika yang terjadi di Bamus akan tercermin dalam Rapat Paripurna kelak.

Dalam hal rapat dan pengambilan keputusan, Bamus memiliki kewenangan sebagai berikut.

  1. Bamus dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau anggota untuk menghadiri Rapat Bamus. Mereka yang diundang mempunyai hak bicara.
  2. Apabila dalam masa reses ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, Pimpinan DPR secepatnya memanggil Bamus untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi.
  3. Apabila keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak tidak terpenuhi, Pimpinan Bamus memberikan keputusan akhir dengan mengesampingkan ketentuan pemungutan suara ulang.

Apabila rapat Bamus tidak dapat dilaksanakan, rapat konsultasi pengganti rapat Bamus antara Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi dapat diadakan sebagai pengganti.

Komisi merupakan pengelompokan anggota DPR dalam isu-isu tertentu untuk memenuhi semua fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan). Saat ini, pengelompokan itu terbagi menjadi sebelas Komisi.Secara struktural, Komisi merupakan “alat kelengkapan” DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi DPR, substansinya dikerjakan dalam Komisi. Pengaturan mengenai Komisi dimuat dalam Tatib DPR Pasal 54—61.

Di bidang legislasi, Komisi bertugas mempersiapkan, menyusun, membahas, dan menyempurnakan suatu RUU. Sementara itu, Komisi merupakan motor utama dalam tugas anggaran dan pengawasan.

Umumnya, kedudukan seorang anggota Komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan, penguasaan anggota terhadap masalah, dan substansi pokok yang akan digeluti dalam Komisi. Bila fraksi merupakan kesamaan politik, Komisi merupakan gabungan kesamaan minat dan keahlian anggota.

Penentuan prioritas dan agenda pembahasan tiap RUU dilakukan oleh Bamus, yang beranggotakan wakil fraksi dan Komisi. Walaupun demikian, Komisi dapat menyampingkan agenda prioritas yang telah ditetapkan oleh Bamus. Hal itu pernah terjadi, misalnya ketika Bamus telah menetapkan bahwa Komisi Hukum dan Politik harus menyelesaikan RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, karena Komisi menganggap RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih penting, RUU itulah yang dibahas terlebih dulu. Meskipun begitu, secara kelembagaan, Komisi tidak memiliki jalur formal dalam pengambilan keputusan Bamus, walaupun anggota Komisi yang bersangkutan mungkin duduk di Bamus dalam kapasitas sebagai wakil fraksi.

Di bidang anggaran, Komisi bertugas:

  1. mengadakan pembiacaraan pendahuluan RAPBN yang meliputi rencana kerja pemerintah (RKP) serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan pemerintah;
  2. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RABN serta mengusulkan perubahan RKAKL yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan pemerintah;
  3. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
  4. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan kepada Banggar untuk disinkronisasi;
  5. membahas dan menetakan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran oleh Banggar;
  6. menyerahkan kembali kepada Banggar hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN;
  7. membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan;
  8. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan
  9. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi.

Di bidang pengawasan, Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) serta peraturan pelaksanaannya. Dalam tugas ini, Komisi juga membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan; melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah; membahas dan menindaklanjuti usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan menjalin hubungan luar negeri, baik engan institusi negara maupun swasta, sesuai dengan bidang tugas setiap Komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKAP). Dalam melaksanakan tugas itu dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, Komisi dapat :

  1. mengadakan rapat kerja dengan pemerintah;
  2. mengadakan konsultasi dengan BPK;
  3. mengadakan konsultasi dengan DPD;
  4. mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya;
  5. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain;
  6. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau apabila dipandang perlu dalam masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat Komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya;
  7. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat apabila dipandang perlu dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPR dan memberitahukan kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan; dan
  8. mengadakan rapat gabungan Komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu Komisi;

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan tugas, Komisi dapat membentuk panitia kerja atau tim yang bertugas melakukan pendalaman masalah dan perumusan kebijakan atas penyelesaian masalah. Panitia kerja atau tim akan menyampaikan laporan hasil kerja kepada Komisi.

Seluruh tugas dan wewenang tersebut terbatas pada pengawasan rutin. Sementara itu, pelaksanaan pengawasan insidentil tidak hanya dilakukan oleh Komisi, tetapi juga melibatkan alat kelengkapan DPR lain. Hasil pengawasan Komisi disampaikan kepada Pemerintah, BPK, DPD, dan/atau pihak terkait lain.

Fungsi utama Baleg pada awalnya dititikberatkan pada proses administrasi dan teknis legislasi. Sedikit sekali peran Baleg dalam mempengaruhi substansi sebuah RUU. Namun, sejak perubahan Tata Tertib DPR pada 2001 yang mulai berlaku pada 2002, fungsi Baleg menjadi lebih berbobot serta cukup memadai untuk mempengaruhi substansi sebuah RUU. Bahkan, peran Baleg dikuatkan dalam undang-undang dengan adanya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 16 UU PPP mengatur bahwa penyusunan perencanaan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dilakukan oleh pemerintah dan DPR dan dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Kewenangan ini pun tidak direduksi, melainkan ditegaskan pula dengan ketentuan yang sama dalam Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan peraturan demikian, tugas itu akan dilaksanakan oleh Baleg.

Tugas pokok Baleg, yaitu:

  1. menyusun rancangan Prolegnas yang memuat daftar urutan dan prioritas RUU beserta alasannya untuklima tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
  2. mengkoordinasi penyusunan Prolegnas memuat daftar RUU beserta alsannya untuk lima taun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
  3. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
  4. memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota Komisi, atau gabungan Komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam Prolegnas;
  5. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Bamus;
  6. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
  7. menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan DPR;
  8. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan RUU melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus; dalam melaksanakan tugas ini, Baleg dapat mengadakan rapat koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus yang mendapat penugasan membahas RUU. Hasil rapat koordinasi diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan Prolegnas;
  9. melakukan sosialisai Prolegnas; dan
  10. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Baleg pada masa keanggotaan berikutnya. Dalam melaksanakan tugas ini, Baleg dapat melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan Prolegnas satu masa keanggotaan, prioritas tahunan, penyusunan, dan pembahasan RUU selama satu masa keanggotaan, jumlah RUU yang belum dapat diselesaikan, serta masalah hukum dan perundang-undangan.

Nama calon pimpinan Baleg diberikan kepada Pimpinan DPR untuk dipilih. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

Sebelum melaksanakan tugasnya, Badan Anggaran terlebih dahulu menetapkan siklus dan jadwal pembahasan APBN bersama pemerintah.

Tugas Badan Anggaran, yaitu:

  1. membahas bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
  2. menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah dengan mengacu pada usulan Komisi terkait. Untuk itu, Badan Anggaran bersama pemerintah menetapkan asumsi makro dengan mengacu pada keputusan Komisi yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
  3. membahas RUU tentang APBN bersama presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas itu, Badan Anggaran dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR;
  4. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di Komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran kementrian/lembaga;
  5. melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi;
  6. membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan dengan APBN;
  7. membahas pokok-pokok penjelasan atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Komisi. Artinya, anggota Komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan Komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Komisi.

Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR. Artinya, di permulaan tahun sidang. Anggota Badan Anggaran terdiri dari anggota dari tiap-tiap Komisi, dengan memperhatikan representasi anggota dari setiap provinsi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi. Pimpinan Komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota Badan Anggaran.

Pimpinan Badan Anggaran bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua. Komposisi Pimpinan Badan Anggaran dipilih dalam satu paket berdasarkan usulan fraksi. Mereka dipilih dari dan oleh Anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, maka dilakukan pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Keterwakilan perempuan pun menjadi perhatian utama. Begitu pula perimbangan jumlah anggota tiap fraksi.

Seperti namanya, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) adalah alat kelengkapan DPR yang memiliki peran penting dalam hal hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain.

Susunan dan keanggotaan BKSAP ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap fraksi. Pergantian anggota BKSAP dapat pula dilakukan oleh fraksinya apabila anggota BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya. Dalam melaksanakan tugasnya, BKSAP dibantu oleh sebuah sekretariat.

Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan BKSAP terdiri atas seorang ketua dan satu orang wakil ketua. Mereka dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap–tiap fraksi. Komposisi Pimpinan BKSAP dari setiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan. Penggantian Pimpinan BKSAP dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

BKSAP memiliki beberapa tugas, yaitu:

  1. mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;
  2. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
  3. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan
  4. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antar parlemen.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dibentuk dengan tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Keanggotaan MKD terdiri dari tujuh belas orang yang ditetapkan dalam rapat paripurna dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

MKD sebagai lembaga yang menjaga etika anggita DPR, memiliki tugas:

  1. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR yang diatur dalam Pasal 81 UU MD3, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah; tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU MD3.
  2. melakukan evaluasi dan penyempuraan peraturan DPR tentang kode etik DPR; dan
  3. berwenang memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain

Sidang MKD itu sendiri terdiri dari beberapa rangkaian seperti mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu, mendengarkan keterangan teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan teradu. Putusan MKD dapat menyatakan teradu tidak terbukti melanggar, atau menyatakan teradu terbukti melanggar. Rehabilitasi kepada teradu harus dilakukan apabila tidak terbukti melanggar. Dalam hal teradu terbukti melanggar, putusan disertai sanksi berupa: sanksi ringan yaitu dengan teguran lisan atua teguran tertulis; sanksi sedang yaitu dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR; atau sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat tiga bulan atau pemberhentian tetap sebagai anggota DPR.

Terkait keanggotaan yang berjumlah sebanyak tujuh belas orang tersebut, diorganisir oleh Pimpinan MKD yang terdiri dari satu orang ketua dan paling banyak dua orang wakil ketua. Pimpinan MKD bersifat kolektif dan kolegial. Model pemilihan Pimpinan MKD juga menerapkan sistem paket yang berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Sesuai dengan namanya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) adalah unit kerja DPR yang fungsinya hanya berkaitan dengan hal-hal internal DPR dan hampir tidak ada kaitan langsung dengan fungsi-fungsi pokok DPR. Walaupun begitu, unit kerja itu menjadi tulang punggung para Anggota DPR dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan fasilitas dan kesejahteraan mereka.

Susunan dan keanggotaan BURT ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BURT paling banyak dua puluh lima orang ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap fraksi. Penggantian anggota BURT dapat pula dilakukan oleh fraksinya apabila anggota BURT yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan BURT terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua. Komposisi Pimpinan BURT merupakan satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi. Mereka dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota setiap fraksi.Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Penggantian Pimpinan BURT dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

BURT mempunyai tugas sebagai berikut.

  1. BURT menetapkan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR untuk setiap tahun anggaran dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk dilaksanakan. Dalam melaksanakan tugas itu, BURT dapat menetapkan arah, kebijakan umum, dan strategi pengelolaan anggaran DPR dengan Pimpinan DPR yang selanjutnya disampaikan kepada alat kelengkapan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran. Selain itu, BURT dapat menerima usulan anggaran dari alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal DPR, dapat mengundang unsur pimpinan fraksi untuk membicarakan usulan anggaran fraksi yang disampaikan melalui Sekretariat Jenderal DPR, dapat melakukan kompilasi dan sinkronisasi terhadap usulan anggaran, dapat mengadakan rapat dengan unsur pimpinan alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal DPR mengenai hasil kompilasi dan sinkronisasi untuk ditetapkan menjadi usulan pagu anggaran DPR. Kemudian, BURT juga dapat menyampaikan usulan pagu anggaran kepada Badan Anggaran untuk mendapatkan masukan.
  2. BURT menyusun rencana kerja dan anggaran DPR secara mandiri yang dituangkan dalam program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan usulan dari alat kelengkapan DPR dan fraksi;
  3. BURT dalam menyusun program dan kegiatan memperhatikan geografis daerah pemilihan anggota;
  4. BURT dalam menyusun program dan kegiatan dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada pemerintah untuk dibahas bersama
  5. BURT melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR. Dalam melaksanakan tugas itu, BURT dapat menetapkan tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR, dan dapat mengadakan rapat dengan Sekretariat Jenderal DPRuntuk membahas realisasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR setiap triwulan. Tak hanya itu, BURT pun dapat melakukan kunjungan langsung pada objek pengawasan dan dapat menyampaikan hasil pengawasan BURT kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
  6. BURT melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugasi oleh Pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah. Dalam melaksanakan tugas itu, BURT dapat menyusun pedoman koodinasi pengelolaan sarana dan prasarana di  lingkungan DPR, DPD, dan MPR untuk ditetapkan bersama dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR. BURT juga dapat mengadakan koordinasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
  7. BURT menyampaikan hasil keputusan dan arah kebijakan umum anggaran tahunan DPR dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.
  8. BURT menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu; dan
  9. BURT mengatur alokasi anggaran untuk kunjungan kerja anggota atau sekelompok anggota komisi.

Sebelum rancangan anggaran disahkan dalam rapat paripurna, BURT mengadakan rapat dengan Badan Anggaran untuk membahas rancangan anggaran DPR. BURT dapat mengundang pemerintah untuk memberikan masukan. Lalu, BURT melaporkan hasil pembahasan rancang anggaran dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan.

Apabila dipandang perlu, DPR atau alat kelengkapan DPR dapat membentuk panitia yang bersifat sementara. Panitia itulah yang disebut Panitia Khusus (Pansus) dan diatur dalam Pasal 93 s/d 97 Tatib DPR.

Susunan dan keanggotaan Pansus ditetapkan oleh DPR berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap fraksi.  Jumlah anggota Pansus paling banyak 30 orang ditetapkan oleh Rapat Paripurna.  Pergantian anggota Pansus dapat pula dilakukan oleh fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Pimpinan Pansus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Pansus terdiri atas seorang ketua dan paling banyak tiga orang wakil ketua. Mereka dipilih dari dan oleh anggota Pansus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap fraksi. Komposisi pimpinan Pansus dari setiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan mengajukan satu nama calon pimpinan Panitia Khusus kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat Pansus. Rapat Pansus diselenggarakan setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pergantian pimpinan Pansus dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam rapat Pansus yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

Tugas Pansus adalah melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna. Dalam melaksanakan tugasnya, Pansus dapat melakukan rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus, dan rapat tim sinkronisasi. Jangka waktu untuk melaksanakan tugas tertentu dapat diperpanjang oleh Bamus apabila Pansus belum dapat menyelesaikan tugasnya. Pansus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

Pimpinan dari setiap alat kelengkapan DPR dipilh berdasarkan keterwakilan dan perimbangan fraksi-fraksi di DPR. Artinya, fraksi yang memiliki lebih banyak anggota akan lebih banyak terwakili di alat kelengkapan DPR.

Tentu saja tidak. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain di hadapan hukum. Karena itu, ada mekanisme yang memungkinkan adanya penggantian antar waktu, dengan alasan antara lain mereka melanggar hukum (misalnya melakukan korupsi) atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat. DPR memiliki organ yang disebut Badan Kehormatan yang akan memproses pelanggaran itu secara terbuka. Namun, perlu dicatat bahwa sehubungan dengan kedudukannya sebagai pejabat negara. Maka itu, jika anggota DPR diduga melakukan tindak pidana, persetujuan tertulis dari presiden diperlukan untuk proses pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya (Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3). Namun, ketentuan itu menjadi tidak berlaku apabila anggota DPR yang bersangkutan:

  1. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  2. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  3. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 245 ayat (3) UU MD3.

Anggota DPR yang dikenai ketentuan pemberhentian antar waktu atau pemberhentian sementara digantikan oleh calon Anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Jika calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya itu meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, anggota itu digantikan oleh calon Anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Anggota DPR Pengganti Antar waktu (PAW) melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pemberhentian Anggota DPR di tengah masa jabatan bisa dilakukan karena penggantian antar waktu atau pemberhentian sementara. Dalam UU MD3, ketentuan itu diatur dalam BAB tentang DPR bagian kelima belas, yaitu Pasal 239—244.

Adapun, alasan seorang anggota DPR bisa dikenai ketentuan pemberhentian antarwaktu, yaitu:

  1. Meninggal dunia;
  2. Mengundurkan diri; atau
  3. Diberhentikan

Sementara itu, seorang anggota DPR dikenai ketentuan pemberhentian sementara dengan alasan:

  • Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  • Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Undang-undang menetapkan batasan atau larangan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh anggota DPR yaitu:

a. Larangan rangkap jabatan

Anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai: (i) Pejabat Negara lainnya, (ii) Hakim pada badan peradilan, atau (iii) Pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber pada APBN/APBD. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR.

b. Larangan melakukan pekerjaan tertentu

Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR.

c. Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi. Apabila anggota DPR terbukti melakukan pelanggaran ini berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan juga akan diberi sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR.

Hak yang dimiliki oleh anggota DPR meliputi:

  1. Mengajukan usul rancangan undang-undang. Hak ini terkait dengan fungsi legislasi, dimana masing-masing anggota sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tata tertib dapat mengajukan usul sebuah rancangan undang-undang.
  2. Mengajukan pertanyaan. Hak mengajukan pertanyaan adalah hak setiap anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis terkait dengan pelaksanaan fungsinya.
  3. Menyampaikan usul dan pendapat. Hak ini adalah hak anggota DPR untuk mengajukan usul atau pendapat baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri. Pemberian hak ini menunjukkan bahwa masing-masing anggota diberi kebebasan untuk mengajukan usul atau berpendapat dalam lingkup tugas dan fungsinya.
  4. Memilih dan dipilih. Hak setiap anggota DPR untuk memlih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPR.
  5. Membela diri. Hak anggota DPR untuk melakukan pembelaan diri dan/atau memberi keterangan kepada Badan Kehormatan atas dugaan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota.
  6. Hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPR untuk tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, serta tugas dan wewenang DPR.
  7. Hak yang dimiliki anggota DPR untuk mendapatkan perlakuan yang sepatutnya atau penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan, acara resmi maupun dalam menjalankan tugasnya.
  8. Keuangan dan administratif.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, secara kelembagaan, DPR mempunyai beberapa hak, yaitu:

  1. Hak interpelasi. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Hak angket. Hak DPR untuk melaksanakan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Menyatakan pendapat. Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
  • Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
  • Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket;
  • Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhiatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Secara kelembagaan, DPR tidak memiliki kewajiban khusus karena kewajiban secara kelembagaan disebut sebagai tugas dan kewenangan. Sementara secara perorangan, Anggota DPR memiliki kewajiban, yaitu:

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
  3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
  7. Menaati tata tertib dan kode etik;
  8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
  9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Masa sidang adalah rentang waktu bagi DPR untuk melakukan kegiatan, terutama di dalam gedung DPR (Tatib DPR Pasal 1 angka 13). Pembagian waktu lain dalam masa sidang DPR disebut dengan masa reses, yaitu rentang waktu DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja

Perencangaan legislasi dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pemerintah dan DPR melakukan perencanaannya sendiri, kemudian dikoordinasikan dalam forum yang berada dalam lingkup Badan Legislasi (Baleg). Program legislasi dibagi dua bagian, yaitu Prolegnas lima tahunan; Prolegnas yang berlaku selama periode jabatan DPR. Bentuk kedua adalah prioritas tahunan yang merupakan program legislasi yang akan dijalankan oleh DPR setiap tahun. Prolegnas lima tahunan dipecah menjadi prioritas tahunan.

Penyusunan perencanaan legislasi di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi, sementara koordinasi penyusunan di pemerintah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

Badan Legislasi menyusun Prolegnas dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, Komisi, dan/atau masyarakat. Proses itu paling lambat dilakukan dalam 1 (satu) masa sidang sebelum penyusunan Prolegnas. Usulan yang berasal dari fraksi atau Komisi disampaikan oleh Pimpinan Fraksi/Pimpinan Komisi ke Pimpinan Baleg. Sedangkan usulan dari masyrakat juga langsung disampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi.

Dalam penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi dapat mengundang PIMPINAN FRAKSI, PIMPINAN KOMISI, dan/atau masyarakat.

Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan DPD dan Kemenkumham guna menyusun dan menetapkan Prolegnas.

Perbedaannya adalah Menteri Hukum dan HAM melakukan komunikasi dengan kementerian dan pimpinan lembaga pemerintah lain ketika melakukan penyusunan awal secara internal. Sementara itu, hal itu tidak terjadi di Baleg.

Prosesnya sebagai berikut. Menteri Hukum dan HAM meminta kepada menteri lain dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen untuk melakukan perencanaan pembentukan RUU di lingkungan instansi masing–masing. Rencana itu disampaikan dengan materi pokok RUU, termasuk naskah akademiknya bila ada.

Menteri Hukum dan HAM juga akan melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang diterima dari menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen. Apabila kegiatan itu telah dilaksanakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada presiden untuk mengajukan program legislasi nasional versi pemerintah sebelum dikoordinasikan dengan DPR.

Peran presiden adalah memberikan persetujuan atas konsep Prolegnas yang diajukan oleh pemerintah sebelum dikoordinasikan oleh DPR.

Pembiayaan pelaksanaan program tersebut dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui:

a. anggaran DPR untuk Prolegnas yang disusun di lingkungan DPR;

b. anggaran kementerian negara atau lembaga pemerintah non departemen penyusunan perencanaan pembentukan RUU untuk Prolegnas yang disusun di lingkungan pemerintah.

Pengusulan rancangan undang-undang oleh DPR dapat dilakukan oleh Badan Legislasi, Komisi, Gabungan Komisi, atau minimal 13 (tiga belas) orang anggota DPR secara kolektif.

Pengajuan RUU disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR oleh beberapa anggota DPR atau Pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau Pimpinan Baleg dengan menyertakan keterangan atau naskah akademik.

Selanjutnya, Pimpinan DPR meminta Bamus untuk menjadwalkan RUU usul insiatif untuk dibahas dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan dari semua anggota DPR. Dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPR kemudian menyampaikan usulan RUU inisiatif itu kepada semua anggota DPR. Setiap Fraksi kemudian membahas secara internal. Lalu, dalam Rapat Paripurna berikutnya, mereka menyampaikan pendapatnya atas RUU itu.

Pengusul berhak mengajukan perubahan atas naskah RUU selama belum diputuskan dalam Bamus. Namun, penarikan usul RUU hanya dapat dilakukan oleh pengusul selama RUU belum diputuskan menjadi usul resmi DPR dalam Rapat Paripurna. Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR. Rapat Paripurna akan memutuskan usul RUU diterima atau tidak. Keputusan dapat berupa persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan.

Bila Rapat Paripurna menyetujui tanpa perubahan, Pimpinan DPR akan menyampaikannya kepada presiden melalui Mensesneg; disertai permintaan untuk menunjuk menteri yang akan mewakilinya untuk melakukan pembahasan RUU bersama DPR. Jika substansi RUU usul inisiatif menyangkut kewenangan DPD, RUU itu disampaikan juga kepada Pimpinan DPD.

Apabila RUU disetujui dengan perubahan, DPR menugaskan kepada Komisi, Baleg, atau Pansus untuk membahas dan menyempurnakan RUU itu. Setelah disetujui menjadi RUU sebagai usul dari DPR, Pimpinan DPR menyampaikannya kepada presiden dengan permintaan agar presiden menunjuk menteri untuk mewakili pemerintah melakukan pembahasan RUU bersama DPR.

Dalam keadaan tertentu, perancangan UU dapat dilakukan di luar Prolegnas. Misalnya, menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi UU meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, mengatasi keadaan luar biasa, konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional atau suatu rancangan undang–undang yang dapat disetujui bersama oleh Baleg DPR dan menteri. Pemrakarsa dapat menyusun rancangan undang–undang di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada presiden. Hal itu dilakukan dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi yang meliputi :

  1. urgensi dan tujuan penyusunan;
  2. sasaran yang ingin diwujudkan;
  3. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  4. jangkauan serta arah pengaturan. 

Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang kelak akan diatur. Pemrakarsa wajib mengkonsultasikan konsepsi itu kepada menteri dengan tujuan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Kemudian, menteri mengkoordinasikan pembahasan itu dengan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum, serta perancang peraturan perundang–undangan dari lembaga pemrakarsa dan lembaga terkait lain.

Apabila proses koordinasi berjalan lancar, pemrakarsa menyampaikan konsepsi rancangan undang-undang kepada presiden dengan tembusan kepada Menkumham untuk mendapat persetujuan. Namun, jika proses koordinasi tidak menghasilkan kesepakatan mengenai keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi RUU, Menkumham dan pemrakarsa melaporkannya kepada presiden. Dengan demikian, mereka memperoleh keputusan atau arahan yang juga merupakan persetujuan izin prakarsa penyusunan RUU. Kemudian, pemrakarsa membentuk panitia antardepartemen berdasarkan persetujuan presiden.

Rancangan undang–undang dapat diajukan oleh anggota, Komisi, gabungan Komisi, atau badan legislasi.

Pembahasan RUU dilakukan di DPR melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran (berkaitan dengan RUU tentang APBN, RUU tentang Perubahan APBN, atau RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN), atau rapat Panitia Khusus. Sedangkan Pembicaraan Tingkat II (kedua) dalam rapat Paripurna.

Kegiatan yang dilakukan dalam Pembicaraan Tingkat I adalah:

A. Pengantar Musyawarah;

Dalam kegiatan Pengantar Musyawarah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

  1. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR;
  2. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
  3. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
  4. Presiden memberikan penjelasan dan Fraksi memberikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden; atau
  5. Presiden memberikan penjelasan serta Fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden yang berkaitan dengan kewenangan DPD

B. Pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM); dan Pembahasan DIM dilakukan antara wakil pemerintah dengan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU dan dilakukan melalui serangkaian Rapat Kerja.

C. Penyampaian pendapat mini.

Pendapat Mini disampaikan pada akhir Pembicaraan Tingkat I (pertama) oleh:

  1. fraksi;
  2. DPD, apabila rancangan undang-undang terkait dengan kewenangan DPD; dan
  3. Presiden.

Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. Kegiatan yang dilakukan dalam Pembicaraan Tingkat II tersebut meliputi:

  1. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
  2. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan
  3. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Undang-undang mempunyai kekuataan hukum mengikat secara umum. Jadi, ketika undang-undang sudah disahkan dan dinyatakan berlaku, masyarakat terikat dengan aturan atau norma yang ada dalam undang-undang. Perilaku masyarakat akan diarahkan atau dibatasi dengan undang-undang. Pembatasan perilaku melalui undang-undang itu dilakukan untuk mengatur masyarakat atau menyelesaikan masalah yang berkembang. Walaupun jangkauan pengaturannya adalah masyarakat, undang-undang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah.

Proses yang dilalui untuk membentuk sebuah undang-undang merupakan proses politik yang didominasi oleh partai-partai politik yang ada di DPR dan pemerintah. Dengan demikian, proses legislasi didominasi oleh kepentingan politik partai dan pemerintah yang berkuasa. Partisipasi legislasi bertujuan untuk menjaga arah perumusan ketentuan dalam undang-undang agar berpihak pada kepentingan masyarakat; bukan berpihak pada kepentingan politik sekelompok penguasa yang merugikan masyarakat. Selain itu, partisipasi perlu dilakukan untuk mencegah adanya intervensi kepentingan dari kekuatan ekonomi maupun kekuatan lain yang cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam membentuk undang-undang dapat dilakukan melalui penyampaian masukan atau gagasan terkait dengan suatu pengaturan atau topik yang berhubungan dengan materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang. Masukan dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan atau dapat juga dilakukan dengan memadukan kedua cara itu. Cara penyampaian gagasan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 dan Pasal 215 Tata Tertib DPR.

Tata Tertib DPR mengatur bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan tiga fungsi DPR.  Pasal 215 Tata Tertib DPR lima ruang lingkup kegiatan DPR yang memberi hak masyarakat untuk turut berpartisipasi, yaitu:

  1. penyusunan dan penetapan Prolegnas;
  2. penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang;
  3. pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN;
  4. pengawasan pelaksanaan undang-undang; dan
  5. pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dari ruang lingkup tersebut, terlihat bahwa partisipasi masyarakat tidak terbatas pada pelaksanaan fungsi legislasi, tetapi juga pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran.

Pemantauan proses legislasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengikuti setiap perkembangan pembahasan suatu undang-undang, terutama kegiatan yang dilakukan di dalam gedung DPR berupa rapat pembahasan undang-undang. Namun, perlu diingat bahwa kegiatan pemantauan juga dapat dilakukan di luar gedung DPR. Misal, adanya penyelenggaraan seminar atau diskusi terkait dengan isu undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR.

Kegiatan pemantauan dapat dilakukan secara perorangan maupun lembaga. Pemantauan bertujuan mendapatkan informasi pembahasan undang-undang maupun dokumen yang digunakan atau yang dihasilkan dalam rapat. Informasi yang diperoleh terkait dengan rumusan atau ketentuan yang disepakati dalam rapat maupun proses yang bisa berisi perdebatan di antara para pembahas akan menggambarkan posisi fraksi maupun pemerintah dalam menyikapi suatu usulan atau rumusan tertentu. Istilah pemantau memang tidak dikenal dalam aturan internal di DPR. Biasanya, masyarakat yang ingin mengikuti secara langsung jalannya rapat disebut sebagai peninjau. Mengikuti aturan itu, maka pemantau bisa digolongkan dalam peninjau.

Target utama kegiatan pemantauan adalah mendapatkan informasi atau dokumentasi yang ada atau dihasilkan selama rapat atau kegiatan terkait dengan pembahasan suatu undang-undang. Informasi dan dokumentasi itu sangat diperlukan bagi masyarakat maupun stakeholder terkait dengan undang-undang yang sedang dibahas. Dengan demikian, hasil pemantauan akan sangat berguna bagi diseminasi informasi dan data yang benar dan akurat berdasarkan pemantauan secara langsung dalam rapat yang membahas undang-undang.

Bagi lembaga atau organisasi yang melakukan advokasi atas suatu undang-undang tertentu, kegiatan pemantauan tersebut sangat berguna untuk mengetahui perkembangan pembahasan, baik secara substansi atau ketentuan dalam undang-undang maupun proses  perdebatan yang terjadi selama rapat. Jadi, data itu akan sangat membantu dalam menyusun strategi advokasi yang bisa saja berubah setiap saat.

Bagian Humas Komisi DPR mengatur mekanisme bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rapat secara langsung. Masyarakat dapat meminta surat izin meninjau ke Bagian Humas. Dalam praktiknya, surat izin itu tidak berlaku efektif. Dalam situasi tertentu saja, izin dari Humas akan ditanyakan. Secara teknis, situasi ketika akan memasuki ruang rapat dapat digambarkan sebagai berikut.

Sebelum masuk ke ruangan sidang atau rapat, peninjau akan melewati pemeriksaan oleh petugas keamanan di DPR. Biasanya, petugas itu menanyakan kepentingan kita dan asal lembaga atau organisasi. Apabila informasi yang diberikan dianggap jelas, ia akan bisa masuk ke ruang sidang di bagian balkon. Namun, kadang, ada petugas keamanan yang menanyakan izin dari Humas, apalagi pemantau terlihat belum terbiasa dengan situasi di gedung DPR. Setidaknya petugas keamanan pasti akan meminta tanda pengenal dari asal lembaga atau organisasi kita.

 

Perlu diketahui, surat izin biasanya dikeluarkan untuk suatu rapat tertentu sehingga jangka waktunya pun sangat tertentu tergantung dengan pelaksanaan rapat. Misalnya, untuk agenda sidang tahunan, izin sebagai peninjau hanya berlaku selama rapat terkait berlangsung. Di situlah muncul masalah. Pemantauan pembahasan undang-undang tidak bisa ditentukan waktunya tergantung dengan waktu pembahasan undang-undang. Proses itu bisa memakan waktu bulanan, bahkan tahunan.

Pemantau akan menempati posisi di ruang balkon bersama dengan wartawan atau elemen masyarakat lain yang ingin mengikuti secara langsung jalannya rapat di DPR. Jadi, posisi ruangan terpisah dengan anggota DPR atau wakil pemerintah yang melakukan pembahasan.

Ada beberapa pintu sebagai sumber untuk mencari informasi mengenai jadwal atau status pembahasan suatu undang-undang.

Pertama, sekretariat alat kelengkapan. Segi teknis dan administrasi pembahasan suatu undang-undang di tingkat alat kelengkapan dipersiapkan oleh sekretariat alat kelengkapan masing-masing. Dengan demikian, sekretariat alat kelengkapan adalah tempat yang paling tepat untuk mencari informasi pembahasan suatu undang-undang.

Kedua, anggota DPR. Informasi pembahasan undang-undang juga dapat diketahui melalui anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan suatu undang-undang. Namun, tidaklah mudah untuk mendapatkan informasi dari anggota DPR, apalagi hanya mengandalkan alat komunikasi, seperti telepon. Biasanya, Anggota DPR enggan menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dalam hal itu, faktor kedekatan antara pencari informasi dan anggota DPR sangat menentukan dalam pencarian informasi. Sebagai alternatif, informasi itu juga dapat diperoleh melalui staf ahli anggota DPR yang terlibat melakukan pendampingan terhadap anggota DPR selama pembahasan undang-undang.

Ketiga, media massa dan jurnalis. Informasi di media dan jurnalis juga dapat menjadi acuan dalam mencari informasi mengenai pembahasan suatu undang-undang. Media massa dan jurnalis menjadi sumber informasi melalui berita yang dimuat. Jurnalis yang khusus bertugas untuk meliput agenda DPR atau pembahasan undang-undang bisa jadi merupakan sumber informasi yang tepat karena dia mengikuti melalui kegiatan peliputan atas pembahasan undang-undang. Memang, kadang-kadang, informasi yang dimuat di media terbatas pada undang-undang yang menjadi perhatian publik. Beberapa undang-undang yang tidak menarik perhatian publik sering tidak dimuat di media.

Pada prinsipnya, setiap dokumen yang digunakan atau beredar dalam pembahasan undang-undang perlu diketahui dan dimiliki oleh pemantau. Ada berbagai macam dokumen yang sering kali terkait dengan pembahasan undang-undang. Jenis dokumennya pun tergantung pada tingkatan pembahasan suatu undang-undang. Secara berurutan, berdasarkan tahapan pembahasan undang-undang, dokumen itu setidaknya meliputi naskah RUU, naskah akademik, surat presiden, penjelasan atau keterangan pemerintah (dalam hal RUU merupakan usul pemerintah), pemandangan umum fraksi-fraksi, daftar inventaris masalah, dokumen RDPU atau masukan dari masyarakat, organisasi masyarakat dan pakar yang diundang dalam pembahasan, naskah RUU terakhir hasil pembahasan di tingkat alat kelengkapan, pemandangan mini fraksi, laporan ketua alat kelengkapan pembahas RUU yang disampaikan dalam Rapat Paripurna, dan naskah akhir RUU yang disetujui dalam Rapat Paripurna.

Selain itu, masih terdapat beberapa jenis dokumen lain yang terkait dengan teknis atau administrasi proses pembahasan, misalnya jadwal persidangan dan daftar anggota yang membahas undang-undang.

Dokumen dari pembahasan atau rapat-rapat di DPR dapat diperoleh ketika rapat telah selesai. Untuk memperolehnya, kita dapat menghubungi Anggota DPR maupun staf ahli yang mengikuti rapat, pihak sekretariat alat kelengkapan yang terkait, bagian biro persidangan, atau bagian arsip dan dokumentasi. Apabila dokumen yang diperlukan merupakan dokumen lama atau pembahasannnya telah selesai, kita masih dapat menghubungi pihak-pihak tadi. Namun, bisa jadi, dokumen itu sudah diarsipkan di bagian arsip dan dokumentasi. Setelah berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik dan berlakunya Peraturan DPR tentang Keterbukaan Informasi, DPR telah memiliki petugas khusus yang menangani permintaan dokumentasi dan informasi.

Petugas tersebut berkantor di Gedung Nusantara 3 Lantai Dasar Ruang Layanan Informasi DPR. Jadi, apabila meminta informasi ke bagian lain yang telah disebutkan di awal, kita akan diarahkan agar menemui petugas layanan informasi di DPR.

Ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan informasi dari petugas layanan informasi tersebut. Pemohon informasi harus membawa KTP saat akan meminta informasi. Selanjutnya, pemohon diminta mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas. Ada tiga bagian isian dalam formulir tersebut, yaitu identitas pemohon informasi dan pengguna informasi, data yang diperlukan, dan bentuk atau format layanan informasi. Pada bagian identitas, pemohon harus mengisi keterangan, antara lain nama, alamat, dan pekerjaan. Pada bagian kedua, pemohon harus dapat menyebutkan dokumen yang diperlukan. Bagian ketiga adalah jenis atau format dari dokumentasi yang diberikan, misalnya dalam bentuk CD, e-mail, faksimile, atau fotokopi.

Setelah memgisi formulir, pemohon akan dihubungi kembali melalui telepon oleh petugas informasi apabila jenis dokumentasi yang diperlukan sudah tersedia dan dapat diambil. Rentang waktu setelah mengisi formulir sampai dengan pengambilan bervariasi, tergantung ketersediaan data yang diperlukan.

Sebelum melakukan pemantauan, perlu dipastikan jadwal pembahasan yang meliputi hari dan jam pelaksanaan rapat terlebih dahulu. Apakah ada perubahan dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya? Apabila ada perubahan atau penundaan, perlu ditanyakan juga mengenai waktu pelaksanaan rapat setelah penundaan itu.

Selain itu, informasi mengenai tempat dilaksanakan rapat juga perlu diketahui. Tidak tertutup kemungkinan, DPR akan melakukan rapat pembahasan undang-undang di luar gedung DPR, misalnya di hotel atau di wisma DPR yang berada di Puncak, Bogor.