Profil MPR

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945). Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia membagi tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang kekuasaan itu memiliki fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing, yang dibangun dengan tujuan menciptakan sistem check and balances antar kekuasaan.

Website parlemen.net memuat khusus aktivitas yang berkaitan dengan salah satu cabang kekuasaan, yaitu legislatif. Dalam kekuasaan legislatif di Indonesia, ada 3 lembaga perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketiga lembaga itu memiliki peran, tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur baik dalam UUD NRI 1945 dan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). UU MD3 yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

Apabila dilihat dari anggotanya, MPR merupakan gabungan dari DPR dan DPD (Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945). Namun begitu, MPR tetap memiliki kewenangannya sendiri. Salah satu kewenangan mendasar yang dimiliki oleh MPR dalam bidang legislasi adalah mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945. Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan yang berkaitan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Keberadaan MPR merupakan amanah dari Pasal 2 danPasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 termasuk kewenangannya. Kewenangan-kewenangan itu dapat dilihat lebih lanjut dalam Pasal 4 huruf b sampai f UU MD3. Informasi lebih lengkap terkait dengan kelembagaan MPR dapat dilihat pada tautan berikut.

 

DPR adalah pemegang kekuasaan legislasi, atau membentuk Undang-undang, di Indonesia (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945). Kekuasaan itu dimiliki oleh DPR pasca amendemen UUD 1945, yang sebelumnya kekuasaan itu dimiliki oleh Presiden. Dengan kekuasaan itu, peran DPR menjadi lebih strategis dalam menentukan arah kebijakan Indonesia. Selain fungsi legislasi, DPR memiliki dua fungsi lain, yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Keberadaan DPR diatur pada pasal 19 hingga 22B Undang-UndangDasar 1945.

 

DPD merupakan lembaga perwakilan berdasarkan wilayah yang ada di Indonesia. DPD baru dibentuk pasca amendemen UUD 1945. Sebelum amendemen, perwakilan daerah merupakan bagian dari DPR. DPD memiliki kewenangan dalam proses legislasi, yaitu mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD juga berwenang untuk menberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Hal ini diatur pada Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Informasi lebih lengkap terkait dengan kelembagaan DPD dapat dilihat pada tautan berikut.

Sejarah Majelis Perwakilan Rakyat

I.Awal Pembentukan UUD 1945

Yamin merupakan tokoh pertama yang mengemukakan gagasan mengenai pembentukan suatu lembaga yang mewakili seluruh bangsa Indonesia untuk pertama kalinya pada Rapat Besar BPUPK yang dipimpin oleh Dr. Radjiman. Secara langsung beliau berpendapat:

“Kekuasaan yang dipegang oleh permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia diduduki, tidak saja oleh wakil-wakil daerah Indonesia, tetapi juga oleh wakil golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak”

Soepomo sebagai pemimpin Panitia Kecil Perancang UUD dalam Rapat Besar Panitia Perancang UUD mengusulkan : “Souvereiniteit berada di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Badan Permusyawaratan Rakyat”

Namun terjadi beberapa perubahan pada rancangan-rancangan UUD  termasuk pergantian nama dari Badan Permusyawaratan Rakyat menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Soepomo pulalah yang mengusulkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penyelenggara negara yang tertinggi termasuk pada kewenangannya untuk menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada halian negara.Beliau juga menambahkan bahwa MPR sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat berwenang untuk mengangkat kepala negara beserta wakilnya.

Soekiman memberikan usulnya bahwa agar legitimasi dan kekuatan MPR semakin nyata, maka pengisian anggotanya diharuskan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat.Lalu dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh dan daripada MPR itu sendiri.Sehingga terdapat 2 lembaga yang menjadi mandataris atau kuasa kedaulatan rakyat yaitu Presiden dan DPR.Namun, usulan khusus mengenai pemilihan anggota MPR ditolak oleh panitia kecil yang dipimpin oleh Soepomo dikarenakan menurut panitia tersebut yang patut dimasukkan ke dalam UUD adalah hal-hal yang esensial dan istimewa sehingga UUD dapat menjadi sesupel-supelnya.Teknis pemilihan anggota MPR dapat dituangkan dalam undang-undang. Disepakatilah ketentuan mengenai MPR pada UUD sebagai berikut :

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

PASAL 1

  • Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik
  • Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

PASAL 2

  • Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
  • Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

PASAL 3

Majelis permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

II. PEMBENTUKAN MPRS

Meskipun pengaturan mengenai keberadan MPR sudah disahkan semenjak UUD 1945 pertama kali diberlakukan, pembentukan MPR baru betul-betul terselenggara berkat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah membentuk MPRS. Keterlambatan pembentukan lembaga ini dikarenakan ketidakstabilan Indonesia berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan serta sempatnya Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Keanggotaan MPRS ini sendiri juga sempat beberapa kali mengalami perubahan dikarenakan dengan sempat dibekukannya DPR melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 serta pembentukan DPRGR melalui penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1959. Meskipun begitu, MPRS sempat melalukan 3 kali persidangan yang menghasilkan ketetapan mengenai manifesto politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar daripada haluan negara, pengangkatan pemimpin besar revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup serta prinsip-prinsi musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi terpimpin sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan.

III. MASA ORDE BARU

Orde baru ditandai dengan terjadinya peristiwa G30S/PKI.Peristiwa tersebut juga mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan pada MPRS karena terjadi pembersihan anggota DPRGR dari unsur PKI. Pada masa ini terdapat tiga kali persidangan yang melahirkan ketetapanyaitu :

  1. mengenai Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi, Mandataris MPPR;
  2. mengenai Memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum RI dan Tata urutan peraturan perundang-undangan RI;
  3. Mengenai kepartaian, keormasan dan kekaryaan;
  4. mengenai pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara RI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebaran atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/marxisme, Leninisme; dan
  5. mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, dan yang terakhir mengenai pengangkatan pengemban ketetapan Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia yaitu Soeharto.

Semenjak Soeharto menjadi Presiden, MPRS kembali menjadi MPR dan dilakukanlah untuk pertama kalinya pemilihan umum yang diselenggarakan pada 5 Juli 1971 yang terus dilakukan selama 5 tahun sekali hingga tahun 1997. Setiap Periode MPR juga menghasilkan ketetapan-ketetapan mengenai :

  1. tata tertib MPR;
  2. Pertanggungjawaban presiden;
  3. Garis-garis Besar Haluan Negara;
  4. Pemilu;
  5. Pelimpahan tugas dan wewenang;
  6. Pengangkatan Presiden; dan
  7. Pengangkatan wakil presiden.

Namun, diluar ketetapan yang rutin dikeluarkan tersebut, terdapat pula ketetapan lain yang disahkan MPR pada masa orde baru yaitu :

  1. Tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden RI;
  2. Tentang kedudukan dan hubungan tata-kerja lembaga tertinggi negara dengan/atau antar lembaga-lembaga tinggi negara;
  3. Tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila; dan
  4. Tentang pemberian wewenang khusus kepada presiden/mandataris MPR RI dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.

Diluar itu semua, pada masa pemerintahan presiden Soeharto, keberadaan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya.Atmosfir politik serta kekuasaan besar yang dipegang oleh Presiden Soeharto mengakibatkan parlemen adalah boneka demi langgengnya kekuasaan presiden yang berlangsung hingga 32 tahun.

IV. Masa Reformasi

Reformasi yang terjadi pada masa 1997-1998 menuntut untuk adanya perombakan besar-besar pada setiap lini kenegaraan Indonesia.MPR sebagai lembaga negara tertinggi pada saat itu tentu mejadi sasaran pertama dari perwujudan tuntutan-tuntutan tersebut. MPR hasil pemilihan umum 1997 melakukan sidang istimewa pada November 1998 yang menghasilkan beberapa ketetapan yaitu:

  1. mengenai pencabutan ketetapan MPR tentang referendum;
  2. Mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  3. Mengenai pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI;
  4. Mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI;
  5. Mengenai Hak Asasi Manusia; dan
  6. Mengenai pencabutan ketetapan MPR tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila dan penetapan tentang penegasan pancasila sebagai dasar negara.

MPR juga menerapkan untuk diadakannya sidang tahunan (ST) MPR yang berlangsung 3 kali sejak 1999 hingga 2002.

Pada tahun 1999, diadakanlah Sidang Umum (SU) yang merupakan sidang penetapan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945.SU ini juga melahirkan Ketetapan MPR untuk menugaskan BP MPR RI untuk melanjutkan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berlanjut pada ST MPR tahun 2000 dimana perubahan kedua UUD 1945 disahkan beserta dengan ketetapan mengenai :

  1. Sumber hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Pemantapan persatuan dan kesatuan nasional;
  3. Pemisahan TNI dan Polri; dan
  4. Penugasan BP MPR RI untuk melanjutkan perubahan UUD 1945.

Perubahan ketiga UUD 1945 disahkan pada ST MPR tahun 2001 beserta dengan ketetapan mengenai:

  1. Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI;
  2. Etika kehidupan berbangsa;
  3. Visi Indonesia masa depan;
  4. Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  5. Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam; dan
  6. Perubahan penugasan BP MPR RI untuk melanjutkan perubahan UUD 1945.

Perubahan keempat dan yang terakhir pada UUD 1945 disahkan pada ST MPR tahun 2002 bersamaan dengan Ketetapan MPR tentang pelaksanaan ST MPR Tahun 2003. ST MPR tahun 2003 diselenggarakan untuk mendengar laporan lembaga-lembaga tinggi negara atas putusan majelis dan untuk mengambil putusan atas peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR dari tahun 1960 hingga tahun 2002 berkaitan dengan berubahnya pengaturan mengenai MPR di UUD 1945.

ST MPR tahun 2003 menghasilkan ketetapan yang berisikan bahwa terdapat enam kategori status hukum ketetapan MPR, yaitu :

  1. Ketetapan MPRS dan MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. Ketetapan MPRS dan MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu.
  3. Ketetapan MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2004.
  4. Ketetapan MPRS dan MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
  5. Ketetapan MPR tentang peraturan tata tertib MPR dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan tata tertib yang baru oleh MPR hasil pemilu 2004.
  6. Ketetapan MPRS dan MPR yang tidak perlu dilakukan oleh tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, Maupun telah selesai dilaksanakan.

V. MPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 HINGGA SEKARANG

Amandemen UUD 1945 turut mengubah pengaturan mengenai MPR itu sendiri. Pengaturan MPR pada UUD 1945 pasca perubahan menjadi :

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

  • Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
  • Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
  • Negara Indonesia adalah negara hukum.

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

  • Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota Negara.
  • Segala putusan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak

Pasal 3

  • Majelis Permusyawaratan  Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat hanyadapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Amandemen UUD 1945 mengakibatkan perubahan besar pada peran MPR sebagai lembaga negara.Kedaulatan rakyat tidak lagi diselenggarakan langsung oleh MPR sehingga MPR kehilangan statusnya sebagai lembaga negara tertinggi.MPR tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden sehingga presiden bukan lagi mandataris dari MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.MPR juga tidak lagi diberikan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

MPR menjadi lembaga negara setingkat dengan lembaga negara lainnya.Kewenangan yang dimilikinya adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar yaitu melalui proses yang melibatkan tindak tidakan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden  serta melibatkan Pendapat DPR dan Mahkamah Konstitusi.

MPR pasca amandemen UUD 1945 memiliki keanggotaan yang terdiri dari 560 orang anggota DPR dan Anggota DPD yang seharusnya mencapai 136 orang.

MPR periode 2004 hingga sekarang MPR hasil pemilihan umum 2014 tidak melakukan perubahan apapun pada Undang-Undang Dasar 1945. MPR pasca amandemen hanya bersidang minimal sekali dalam 5 tahun untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden.

VI. POSISI MPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 SEBAGAI PARLEMEN

MPR pasca amandemen tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi, melainkan menjadi lembaga negara bagian dari parlemen yang setara dengan lembaga negara lainnya. Seperti yang sudah diatur pada UUD 1945 pasca amandemen, terdapat 3 lembaga perwakilan sebagai bagian dari parlemen Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum mewakili rakyat dalam jumlah tertentu, Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum mewakili rakyat di daerah tertentu, dan anggota MPR berisikan anggota DPR dan anggota DPD.Dapat dikatakan bahwa anggota DPR dan DPD juga merangkap sebagai anggota MPR. Dengan beranggotakan orang yang sama dimana MPR merupakan lembaga bertemunya anggota DPR dan DPD, MPR terkesan merupakan sebuah lembaga Ad Hoc sebagai Rapat Gabungan atau Joint Session antara DPR dan DPD. Pendapat ini diperkuat dengan kewenangan yang dimiliki oleh MPR yaitu mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik presiden dan/atau wakil presiden, dan impeachment dimana ketiga wewenang tersebut bukanlah wewenang yang rutin dilakukan seperti wewenang untuk membuat Undang-Undang.Pelantikan Presiden dan/atau wakil Presiden diharapkan hanya terjadi 1 kali dalam 5 tahun. Perubahan UUD 1945 dapat terjadi namun tidak akan berulang kali dalam waktu yang singkat, terbukti dari tahun 2004 hingga tahun 2014 tidak ada perubahan UUD 1945 sama sekali. Mengenai impeachment yang diharapkan tidak pernah terjadi. Kewenangan-kewenangan tersebut membuat MPR hanya memiliki wajib sidang 1 kali dalam 1 periode untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dengan menghitung kecilnya kemungkinan untuk adanya perubahan UUD 1945, Impeachment dan pergantian Presiden atau Wakil Presiden di tengah masa jabatan.

Namun, pengaturan yang tercantum pada UUD 1945 pasca amandemen merupakan pengaturan MPR sebagai lembaga permanen tersendiri dan bukanlah merupakan joint session. MPR memiliki struktur pimpinan tersendiri yang permanen selama 5 tahun terpisah dari pimpinan DPR dan DPD, memiliki supporting system tersendiri sebagai sebuah organisasi baik dalam bidang administrasi, keuangan dan lainnya.

Hal ini menyebabkan beberapa pendapat yang menyuarakan bahwa sebaiknya MPR diatur ulang menjadi sebuah forum gabungan atau Joint Session.Tugas dan kewenangan MPR yang tidak rutin dapat dilaksanakan oleh anggota DPR dan DPD bersamaan dalam Joint Session sehingga MPR tidak diperlukan menjadi sebuah lembaga permanen.Lembaga permanen dengan pimpinan dan sistem keorganisasian yang terus berjalan tanpa adanya agenda pelaksanaan wewenangnya dianggap hanya pemborosan anggaran dalam jumlah besar.