Raison D etre UU Pornografi

Meskipun telah disiapkan dan digodok bertahun-tahun lamanya, proses pengesahan RUU Pornografi (d/h RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi) tetap saja belum kelar. Bahkan, seperti sempat ada ketidakpastian mengenai jadi tidaknya RUU tersebut diundangkan. Kemudian timbul pertanyaan, apa yang sebenarnya menyebabkan berlarut-larutnya masalah tersebut. Hal ini tak sulit untuk dijelaskan. Penyebab alot dan panjangnya proses pembahasan adalah…

Selengkapnya →

Problem Kelembagaan Dalam Proses Legislasi

Ada dua hal yang harus dibicarakan secara bersamaan dalam membahas proses pembentukan undang-undang, yaitu disain konstitusional dan institusi pembuatnya. Dan ketika berbicara soal proses legislasi, fokus sesungguhnya tidak hanya terletak pada DPR, tetapi juga pemerintah dan DPD, sesuai dengan disain konstitusional proses legislasi.   Dalam kesempatan ini pembicaraan akan difokuskan pada persoalan kelembagaannya. Namun untuk…

Selengkapnya →

Membangun Kualitas Produk Legislasi Nasional dan Daerah oleh Dahlan Thaib Tanggal 26 Mei 2008

Membangun Kualitas Prolegnas & Daerah 26Mei08

Selengkapnya →

Beban Legislasi di Bidang Korupsi

Menjelang akhir masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2009, setumpuk pekerjaan legislasi masih terhutang. Per 25 Maret 2008, DPR masih harus menyelesaikan 199 Rancangan Undang Undang (RUU). Selain jumlahnya yang fantastis, RUU yang harus diselesaikan pun tergolong sangat penting dan mendesak. Diantaranya adalah empat undang-undang terkait dengan pemberantasan korupsi yaitu Undang-Undang Pengadilan Korupsi,…

Selengkapnya →