DPD dalam Rancangan Peraturan Tata Tertib DPR

Ulasan Mingguan Juli 2004 Minggu Kedua Saat ini Badan Legislasi (Baleg) DPR sedang melakukan proses pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR (Tatib). Tatib yang terdiri dari 28 bab dan 222 pasal tersebut ditargetkan sudah harus selesai sebelum DPR yang baru menjabat pada bulan September 2004. Meski begitu, ternyata masih banyak substansi yang harus dibenahi, terutama…

Selengkapnya →

Sekilas Perkembangan Terakhir RUU Kementerian Negara

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Juli 2004 Minggu Kedua Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kementerian Negara kembali digelar pada tanggal 14 Juli 2004 lalu di gedung DPR. Kali ini anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Kementerian Negara melakukan RDPU dengan berbagai elemen masyarakat yang meminta kesempatan dengar pendapat…

Selengkapnya →

Perkembangan Pembahasan RUU Badan Penasihat Presiden Sebelum Masa Reses DPR

Laporan Pemantauan RUU Badan Penasihat Presiden Juli 2004 Minggu Pertama Oleh:¬†Hadi Herdiansyah Meskipun Sidang Paripurna DPR pada 6 Mei 2004 telah menyepakati RUU Badan Penasihat Presiden untuk menjadi usul inisiatif DPR, namun pembahasan bersama DPR dan Pemerintah atas RUU ini belum dapat dilakukan. Sebab, hingga saat ini pihak DPR sendiri secara internal melalui Panitia Khusus…

Selengkapnya →

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Penasihat Presiden ini merupakan RUU usul inisiatif DPR yang disetujui oleh Sidang Paripurna DPR tanggal 6 Mei 2004. RUU dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan lembaga tinggi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia. RUU ini merupakan penjabaran dari Pasal 16 Undang-Undang Dasar (UUD), yang…

Selengkapnya →

Berharap Pada Penghuni Baru Senayan Untuk Melakukan Pembaruan

Ulasan Mingguan Juli 2004 Minggu Pertama Proses mewujudkan aspirasi masyarakat mensyaratkan kesiapan dan kemahiran dalam menjalankan peran lembaga. Tuntutan ini muncul di saat fungsi legislasi mulai berjalan. Untuk itu, kemauan politik¬† mengutamakan fungsi legislasi harus diposisikan paralel dengan kapasitas anggota DPR. Pembaruan Sistem Politik Hasil Amandemen UUD Mencermati proses amandemen UUD, kita dihadapkan pada beberapa…

Selengkapnya →

Pansus dan Pemerintah Menggunakan Skenario Kedua

Laporan Pemantauan RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah Juni 2004 Minggu Keempat Oleh: Erni Setyowati Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (RUU Perubahan UU Pemda) selama satu minggu ini mulai dibahas secara intensif. Panitia Khusus (Pansus) yang membahas RUU ini bersama-sama dengan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno,…

Selengkapnya →

Terpinggirkannya Pembahasan RUU Lembaga Kepresidenan

Laporan Pemantauan RUU Lembaga Kepresidenan Juni 2004 Minggu Kedua Oleh: Ronald Rofiandri Upaya mewujudkan checks and balances antar lembaga-lembaga negara agaknya mengalami kendala serius. Keinginan untuk membahas Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan (RUU LK) mesti ditunda dulu. Pemerintah berpandangan, pembahasan RUU LK kurang begitu signifikan dibandingkan dengan RUU Kementerian Negara. Salah satu pertimbangannya, menghindari kesulitan bagi…

Selengkapnya →

Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Perubahan UU Pemda dengan Forum Asosiasi Pemerintahan Daerah dan Forum Pengembangan Pembaruan Desa

Laporan Pemantauan RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah Juni 2004 Minggu Kedua Oleh: Erni Setyowati Pada hari Rabu, 9 Juni yang lalu Panitia Khusus (Pansu) Perubahan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan UU Pemda) melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Asosiasi Pemerintahan Daerah (FAPD) dan Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD). Wacana…

Selengkapnya →

Rapat dengar Pendapat Umum Perdana Panitia Khusus RUU Kementerian Negara

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Juni 2004 Minggu Kedua Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Saat ini Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara masih terus melakukan perbaikan terhadap draf RUU Kementerian Negara. Mekanisme penyempurnaan selain dilakukan dengan diskusi internal dalam Pansus dilakukan pula lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memperoleh masukan terhadap substansi RUU.…

Selengkapnya →

Reformasi DPR Melalui Tata Tertib

Ulasan Mingguan Juni 2004 Minggu Kedua Sudah lima tahun sejak disahkannya amademen pertama UUD oleh Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR). Amandemen pertama tersebut terutama menyangkut pasal-pasal yang berhubungan dengan kewenangan DPR. Adakah yang telah berubah dalam kurun waktu tersebut?   Menjadi Lembaga yang Kuat Kalau kita perhatikan hasil amandemen pertama tahun 1999, tampak jelas bahwa pada…

Selengkapnya →