Arah Kebijakan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2010 Tanggal 23 Februari 2010

Arah Kebijakan Prolegnas Prioritas 2010 23Feb10

Selengkapnya →

Naskah Pidato Ketua DPR pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2009-2010 Tanggal 18 Juni 2010

Naskah Pidato Ketua DPR Penutupan Masa Sidang III 18Jun10Naskah Pidato Ketua DPR Penutupan Masa Sidang III 18Jun10

Selengkapnya →

Jalan Menelikung Angket Century

Penyelesaian kasus bailout Bank Century melalui mekanisme hukum dan politik belum menunjukkan kejelasan bagaimana kasus tersebut bisa diurai lebih jauh secara benar sehingga masyarakat memperoleh manfaat dan kepastian atas kasus besar yang terjadi di awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid Kedua ini. KPK yang berupaya menyelesaikan secara hukum masih pada tahap awal penyelidikan dengan memanggil…

Selengkapnya →

Laporan Ketua Baleg tentang Perubahan Prolegnas Prioritas 2010

Laporan Ketua Badan Legislasi tentang Perubahan Prolegnas Prioritas 2010 dalam Rapat Paripurna 23 Februari 2010

Selengkapnya →

Status Perppu JPSK: Rumit Karena Kompromi Politik DPR

Pengantar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) merupakan salah jenis hukum positif yang berlaku di Indonesia. Keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10/2004). Selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009, terdapat sepuluh perppu yang disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.…

Selengkapnya →

Perseteruan Pemilihan Ketua Komisi: Catatan Buruk di Awal Masa Jabatan

Ulasan Mingguan Desember 2004 Minggu Pertama “Para pembuat UU No 12/2003 tentang Pemilu DPR ingin agar pengelompokan identitas politik dalam bentuk partai politik mendapat keterwakilan yang berimbang atau proporsional di lembaga perwakilan rakyat, sesuai kekuatan nyata mereka di masyarakat.” (Smita Notosusanto, Kompas, 3 November 2004) Kurang lebih sebulan mengawali masa jabatannya, DPR sudah mengukir satu…

Selengkapnya →

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tidak Efisien dan Tidak Efektif

UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 26 Mei 2009 dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 22 Juni 2009. Peraturan ini adalah pengembangan dari UU No. 14/1992. Dan pengembangan ini cukup besar, dari yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Meskipun begitu, dalam penjelasan tidak…

Selengkapnya →