Urgensi Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang

A. Mengapa Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang Perlu? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai evaluasi dan monitoring (monev)undang-undang, salah satu pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalahapakah monev itu sendiri diperlukan atau tidak. Kalau diperlukan, apa manfaatnya bagi pihak-pihak yang diposisikan sebagai perencana dan pelaksana undangundang. Bagaimana pula kaitan antara monev dengan sistem manajemen yang secara umum membahas dan mengatur…

Selengkapnya →

Tugas Pimpinan DPR dan Komisi Tanggal

Tugas Pimpinan DPR dan Komisi Tanggal 30 Oktober 2009

Selengkapnya →

Orbit MK dan Proses Legislasi yang Transparan

Pada sebuah kesempatan konferensi pers 7 Oktober 2009, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan bahwa DPR akan segera menyusun Rencana Strategis (Renstra), sehingga ke depan kinerja DPR dapat lebih terarah, terukur, dan sistematis. Tidak hanya itu, Marzuki berharap DPR ke depan harus bekerja lebih transparan, terutama terkait dengan proses legislasi. Menurutnya, proses legislasi yang transparan harus segera dilakukan karena banyak pendapat…

Selengkapnya →

Menggagas Terobosan Manajemen Legislasi

Dalam sebuah kesempatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Pansus RUU Susduk), 31 Januari 2008, salah satu pihak yang diundang sebagai peserta RDPU mengingatkan dan mendorong agar DPR bertindak think out of the box. Mungkin maksud dari pernyataan tersebut kurang lebih dapat dipahami bahwa DPR seharusnya tidak…

Selengkapnya →

Catatan terhadap tata beracara badan kehormatan DPR

Peraturan tata beracara Badan Kehormatan (BK) masih membiarkan adanya kedudukan dan wewenang yang kuat dari Pimpinan DPR dalam kerja BK terutama dalam memproses pengaduan. Definisi pengaduan hanya ditujukan kepada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR (Pasal 1 angka 8). Di sisi lain, definisi antara Pimpinan dan Anggota DPR dibuat terpisah (perhatikan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 6). Semakin membingungkan…

Selengkapnya →

Merumuskan Komisi DPR yang Efektif dan Akuntabel

Agenda DPR yang dipublikasikan melalui situs www.dpr.go.id, terinformasikan, Senin, 12 Oktober 2009 pukul 09.00 WIB, akan digelar Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi (pengganti Rapat Badan Musyawarah). Pertemuan tersebut membicarakan sarana kerja untuk Pimpinan dan Anggota DPR, penentuan jumlah Komisi dan mitra kerja Komisi, serta jumlah alat kelengkapan dan komposisi pimpinan alat kelengkapan dari tiap-tiap fraksi. Sesuai…

Selengkapnya →

Catatan terhadap Rencana Strategis DPR Periode 2009-2014

Terhadap tiga jenis keterlibatan anggota DPR dalam mengelola operasional parlemen, tidak disebutkan secara eksplisit aspek perencanaan. Apakah kemudian hal tersebut dipahami sebagai bagian dari ruang lingkup manajemen? Karena ternyata Panja BURT memisahkan aspek peninjauan dan pengawasan. Padahal secara umum, ketika kita berbicara konstruksi manajemen pada sebuah organisasi, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pengawasan atau kontroling, hingga evaluasi. Selain itu, keterlibatan anggota DPR…

Selengkapnya →