Legislasi Anti Korupsi; Janji Politisi Yang Tak Terealisasi

Hingga kini DPR miskin prestasi di bidang anti korupsi, selain perilaku korupsi itu sendiri. Di DPR, anti korupsi hanya wacana dan janji yang tak terbukti. Untuk mengevaluasi kinerja legislasi DPR di bidang anti korupsi salah satu ukuran yang bisa digunakan adalah perencanaan legislasi dan produk legislasi itu sendiri. Perencanaan dapat dilihat melalui Program Legislasi Nasional…

Selengkapnya →

Memperluas Cakupan Partisipasi dalam Proses Legislasi

Persoalan Partisipasi di Negara Transisi   Pasal 20 hasil amandemen pertama UUD 1945, yang kemudian diturunkan dalam UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta lebih spesifik lagi UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberi mandat kepada DPR, DPD, dan DPRD selaku lembaga perwakilan untuk…

Selengkapnya →

Realisasi Prolegnas

Di penghujung tahun 2007, Badan Legislatif DPR menyepakati 31 judul RUU untuk diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2008. Dari 31 judul RUU prioritas tersebut, terdapat tiga RUU yang termasuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka, yang terdiri dari enam RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional, tujuh RUU akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan sembilan RUU…

Selengkapnya →