Sejarah dan Dinamika RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Oleh: Erni Setyowati Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 kian merambat mendekat. Semua aktor politik pun mulai bersiap menyongsong perhelatan lima tahunan tersebut. Tidak terkecuali penyiapan berbagai perangkat hukum yang dibutuhkan. Salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU Susduk). RUU Susduk bersama dengan tiga rancangan undang-undang bidang politik lainnya…

Selengkapnya →

Lembaga Penasehat Presiden: Alternatif Memperkuat Kedudukan Presiden?

Laporan Pemantauan RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasehat Presiden November 2006 Pelaksanaan hak prerogatf presiden perlu ditempatkan pada porsi dan relnya. Hak prerogatif presiden bukan berarti “tidak tak terbatas”. Artinya, presiden tidak bisa sewenang-wenang menggunakan hak prerogatifnya. Latar Belakang Meskipun secara hukum lembaga penasehat presiden belum terbentuk, namun fungsi kepenasehatan presiden telah dijalankan oleh sekelompok…

Selengkapnya →

Peranan Ombudsman Dalam Kebebasan Memperoleh Informasi

Artikel Peran Ombudsman dlm RUU KMIPoleh Antonius Sujata-11Jul06

Selengkapnya →

Bahan Terkait RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden

Kritik dan Saran RUU Kementerian Negara dan RUU Dewan Penasehat Presiden Tanggal 23 Januari 2006 oleh Arbi Sanit Masukan LAN thd RUU Kementerian Negara dan RUU DPP 14Jun06 Pokok-pokok Pikiran Universitas Andalas terhadap RUU tentang Dewan Penasehat Presiden Tanggal 1 Februari 2006 Tanggapan dan Masukan terhadap RUU Kementerian Negara dan RUU Dewan Penasehat Presiden oleh…

Selengkapnya →

Disepakati: Rumusan Akhir RUU Kementerian Negara Yang Akan Dibahas

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Agustus 2004 Minggu Ketiga Setelah bekerja lebih kurang tiga bulan dalam rapat tertutup dan melakukan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara berhasil menyelesaikan penyempurnaan naskah RUU tersebut. Saat ini RUU Kementerian Negara sudah diserahkan ke Sekretariat Negara untuk selanjutnya mendapatkan Amanat…

Selengkapnya →

Sekilas Perkembangan Terakhir RUU Kementerian Negara

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Juli 2004 Minggu Kedua Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kementerian Negara kembali digelar pada tanggal 14 Juli 2004 lalu di gedung DPR. Kali ini anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Kementerian Negara melakukan RDPU dengan berbagai elemen masyarakat yang meminta kesempatan dengar pendapat…

Selengkapnya →

Perkembangan Pembahasan RUU Badan Penasihat Presiden Sebelum Masa Reses DPR

Laporan Pemantauan RUU Badan Penasihat Presiden Juli 2004 Minggu Pertama Oleh:┬áHadi Herdiansyah Meskipun Sidang Paripurna DPR pada 6 Mei 2004 telah menyepakati RUU Badan Penasihat Presiden untuk menjadi usul inisiatif DPR, namun pembahasan bersama DPR dan Pemerintah atas RUU ini belum dapat dilakukan. Sebab, hingga saat ini pihak DPR sendiri secara internal melalui Panitia Khusus…

Selengkapnya →

Sejarah dan Dinamika RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Penasihat Presiden ini merupakan RUU usul inisiatif DPR yang disetujui oleh Sidang Paripurna DPR tanggal 6 Mei 2004. RUU dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan lembaga tinggi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia. RUU ini merupakan penjabaran dari Pasal 16 Undang-Undang Dasar (UUD), yang…

Selengkapnya →

Terpinggirkannya Pembahasan RUU Lembaga Kepresidenan

Laporan Pemantauan RUU Lembaga Kepresidenan Juni 2004 Minggu Kedua Oleh: Ronald Rofiandri Upaya mewujudkan checks and balances antar lembaga-lembaga negara agaknya mengalami kendala serius. Keinginan untuk membahas Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan (RUU LK) mesti ditunda dulu. Pemerintah berpandangan, pembahasan RUU LK kurang begitu signifikan dibandingkan dengan RUU Kementerian Negara. Salah satu pertimbangannya, menghindari kesulitan bagi…

Selengkapnya →

Rapat dengar Pendapat Umum Perdana Panitia Khusus RUU Kementerian Negara

Laporan Pemantauan RUU Kementerian Negara Juni 2004 Minggu Kedua Oleh: Reny Rawasita Pasaribu Saat ini Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara masih terus melakukan perbaikan terhadap draf RUU Kementerian Negara. Mekanisme penyempurnaan selain dilakukan dengan diskusi internal dalam Pansus dilakukan pula lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memperoleh masukan terhadap substansi RUU.…

Selengkapnya →