Berdasarkan daftar Prolegnas 2010, menurut anda dari empat RUU ini manakah yang paling penting segera disahkan DPR:
RUU tentang Bantuan Hukum
RUU tentang Administrasi Pemerintahan
RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
RUU Perubahan UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Lihat hasil
[30/01/2010]
Urgensi Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang
[30/01/2010]
Catatan Kritis PSHK Mengenai Rencana Pembentukan Empat Badan Baru di DPR
[21/01/2010]
Status Perppu JPSK: Rumit Karena Kompromi Politik DPR
[19/01/2010]
UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tidak Efektif dan Tidak Efisien
[14/01/2010]
Naskah Peraturan Tata Tertib DPD Tanggal 1 Oktober 2009
[30/01/2010]
Urgensi Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang
[21/01/2010]
Status Perppu JPSK: Rumit Karena Kompromi Politik DPR
[19/01/2010]
UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tidak Efektif dan Tidak Efisien
[23/11/2009]
Menakar Keseriusan Hak Angket Bank Century
[02/11/2009]
Tugas Pimpinan DPR dan Komisi Tanggal 30 Oktober 2009
[30/01/2010]
Catatan Kritis PSHK Mengenai Rencana Pembentukan Empat Badan Baru di DPR
[14/01/2010]
Siaran Pers PSHK terhadap Daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun Anggaran 2010-2014 dan Prioritas Tahun Anggaran 2010 Tanggal 1 Desember 2009
[14/01/2010]
Masukan PSHK pada Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun Anggaran 2010-2014 dan Prioritas Tahun Anggaran 2010 Tanggal 19 November 2009
[14/01/2010]
Pembidangan Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun Anggaran 2010 Tanggal 4 Desember 2009
[06/01/2010]
Info Sheet Program Legislasi Nasional Tahun Anggaran 2010-2014 dan Prioritas 2010
[23/09/2008]
RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Status:
Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR 29 September 2009
[27/03/2007]
RUU tentang Perubahan atas UU MA
Status:
Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
[23/06/2009]
RUU tentang Pelayanan Publik
Status:
Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
[26/02/2007]
RUU tentang Keimigrasian
Status:
Pembahasan di Tingkat Panitia Kerja (Panja)
[30/06/2005]
RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia
Status:
Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
[14/01/2010]
Daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun Anggaran 2010
[07/01/2010]
Jadwal Acara Rapat DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009-2010 Tanggal 4 Januari 2010
[05/01/2010]
Naskah Pidato Ketua DPR pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2009-2010 Tanggal 4 Januari 2010
[01/12/2009]
Daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun Anggaran 2010-2014
[02/11/2009]
Kinerja dan Evaluasi Legislasi DPR Periode 2004-2009 oleh Badan Legislasi Tanggal 28 Oktober 2009
<<
<
Feb 2010
>
>>
S
M
T
W
Th
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Hari ini adalah 9 Feb 2010
Februari 2010
[]
[]
[14/01/2010]
Naskah Peraturan Tata Tertib DPD Tanggal 1 Oktober 2009
[18/06/2007]
Usulan Perubahan UUD 1945 oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tanggal 9 Mei 2007
[23/02/2006]
Tatib DPD RI No 29 DPD tahun 2005
<<
<
Feb 2010
>
>>
S
M
T
W
Th
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Hari ini adalah 9 Feb 2010
Februari 2010
[]
Pengutipan tulisan yang dibuat oleh PSHK diperbolehkan dengan menyebutkan nama Penulis dan sumbernya (www.parlemen.net), sesuai etika penulisan yang berlaku.
PSHK
(Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) -
parlemen.net
Copyright
@
2007
