Rancangan Undang-Undang
[25/03/2013]
RUU KUHP
Status: Pembicaraan Tingkat I
[26/01/2013]
RUU Hukum Acara Pidana
Status: Pembicaraan Tingkat I
[19/07/2011]
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPRD
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
[04/04/2008]
RUU tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
[27/03/2007]
RUU tentang Perubahan atas UU MA
Status: Pembicaraan Tingkat I
[07/03/2012]
RUU tentang Pemerintahan Daerah
Status: Pembicaraan Tingkat I
[29/09/2010]
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
[12/03/2004]
RUU tentang Komisi Yudisial
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
[16/06/2010]
RUU tentang Bantuan Hukum
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
[16/06/2010]
RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Status: Sudah Diundangkan Menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
[26/02/2007]
RUU tentang Keimigrasian
Status: Sudah Diundangkan Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
[29/08/2005]
RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
[18/10/2010]
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
[05/09/2011]
RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Status: Sudah Diundangkan Menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
[23/09/2008]
RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
[06/06/2007]
RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
[13/10/2003]
RUU tentang Perubahan UU Peradilan Tata Usaha Negara
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
[13/10/2003]
RUU tentang Perubahan UU Peradilan Umum
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
[13/01/2004]
RUU tentang Perubahan UU Kekuasaan Kehakiman
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
[13/10/2003]
RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004
[23/06/2009]
RUU tentang Pelayanan Publik
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
[05/03/2009]
Perpu No.1 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Status:
[22/01/2008]
RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
[12/12/2007]
RUU tentang Pornografi
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
[21/11/2008]
RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres
[28/12/2004]
Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Status: Sudah Disetujui pada Rapat Paripurna DPR 1 Februari 2005
[13/04/2004]
RUU tentang Kementerian Negara
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
[30/06/2005]
RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
[10/12/2007]
RUU tentang Partai Politik
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
[04/09/2004]
RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
[24/10/2004]
RUU tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
[13/10/2003]
RUU tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-UU-an
[05/07/2005]
RUU tentang Kewarganegaraan
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
[13/10/2003]
RUU tentang Perubahan UU Kejaksaan
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
[02/06/2004]
RUU tentang Perubahan UU Pemerintahan Daerah
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
[13/10/2003]
RUU tentang Perubahan UU Mahkamah Agung
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
[26/01/2006]
RUU tentang Pemerintahan Aceh
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
[18/05/2005]
RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
[15/07/2004]
RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden
Status: Sudah Diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
[29/06/2004]
RUU Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
Status: Pembahasan di Tingkat Panitia Kerja (Panja)
[27/03/2007]
RUU tentang Administrasi Pemerintahan
Status: Penyempurnaan Materi RUU di Internal Pemerintah
[25/03/2004]
RUU tentang Lembaga Kepresidenan
Status: Masuk Prioritas 2006
   
Pengutipan tulisan yang dibuat oleh PSHK diperbolehkan dengan menyebutkan nama Penulis dan sumbernya (www.parlemen.net), sesuai etika penulisan yang berlaku.
PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) - parlemen.net
Copyright @ 2007