Parlemen Minggu Ini
[23/11/2012]
Catatan Singkat Tentang Kinerja Badan Kehormatan DPR dan Kaitannya Dengan Penanganan Kasus Pemerasan BUMN
[25/09/2012]
Peraturan DPR Tentang Tata Cara Mempersiapkan Dan Penarikan RUU: Terobosan Yang Berhadapan Dengan Kompleksitas
[17/01/2012]
Informasi Umum tentang Proses Legislasi Berdasarkan UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan DPR No 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib
[22/12/2011]
Potensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat
[13/12/2010]
Beberapa Temuan Terhadap Daftar Prolegnas RUU Prioritas 2011
[15/11/2010]
Desain Ulang Studi Banding
[15/11/2010]
Menagih Akuntabilitas Anggota DPR
[04/11/2010]
Mandat UU MD3: Menagih Laporan Pengelolaan Anggaran DPR dan DPD
[22/10/2010]
Tanggapan terhadap Sikap Pimpinan DPR & Rencana Studi Banding Baleg ke Jepang
[30/09/2010]
Evaluasi Efektifitas Studi Banding terhadap Peningkatan Kualitas Legislasi
[28/09/2010]
Mempertanyakan Konsep Perombakan Setjen DPR
[21/09/2010]
Mendorong Akuntabilitas BURT
[16/09/2010]
Catatan Mengenai Grand Design Kelembagaan DPR RI (Sebagai Pelengkap Renstra DPR RI 2010-2014)
[25/08/2010]
Benarkah Konsep Penduduk Tetap Tidak Dikenal Dalam UU Keimigrasian Kita?
[18/08/2010]
Perubahan Regulasi Terkait Rapat Bersama DPR dan DPD
[15/08/2010]
Laporan Evaluasi Kinerja Anggota DPR: Perintah UU MD3 dan Tata Tertib DPR
[02/08/2010]
Publikasi Absensi dan Kewajiban Setjen DPR
[28/07/2010]
Persoalan Kedisiplinan Anggota DPR Tidak Sekedar Absensi Sidik Jari atau Renumerasi Bersyarat
[21/07/2010]
Catatan dan Masukan terhadap Tata Beracara Badan Kehormatan DPR
[09/07/2010]
Catatan terhadap Peraturan DPR tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR
[05/02/2010]
Jalan Menelikung Angket Century
[30/01/2010]
Urgensi Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang
[21/01/2010]
Status Perppu JPSK: Rumit Karena Kompromi Politik DPR
[19/01/2010]
UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tidak Efektif dan Tidak Efisien
[23/11/2009]
Menakar Keseriusan Hak Angket Bank Century
[02/11/2009]
Tugas Pimpinan DPR dan Komisi Tanggal 30 Oktober 2009
[30/10/2009]
Menggagas Terobosan Manajemen Legislasi 18 Oktober 2009
[30/10/2009]
Orbit MK dan Proses Legislasi yang Transparan 18 Oktober 2009
[16/10/2009]
Catatan terhadap Tata Beracara Badan Kehormatan DPR
[13/10/2009]
Merumuskan Komisi DPR yang Efektif dan Akuntabel
[07/10/2009]
Catatan terhadap Rencana Strategis DPR Periode 2009-2014
[07/10/2009]
Catatan terhadap Peraturan Tata Tertib DPR Periode 2009-2014 (Bagian II)
[07/10/2009]
Catatan terhadap Peraturan Tata Tertib DPR Periode 2009-2014 (Bagian I)
[27/03/2009]
Legislasi Anti Korupsi; Janji Politisi Yang Tak Terealisasi
[13/03/2009]
Realisasi Prolegnas
[13/03/2009]
Memperluas Cakupan Partisipasi dalam Proses Legislasi
[07/07/2008]
Raison D etre UU Pornografi
[27/05/2008]
Problem Kelembagaan dalam Proses Legislasi
[06/05/2008]
Beban Legislasi di Bidang Korupsi
[03/04/2008]
Politisi Memilih Hakim Konstitusi: Catatan Seleksi Hakim Konstitusi oleh DPR
[21/11/2007]
Putusan Kasasi Korupsi DPRD Sumbar; Inkonsistensi Karena Intervensi?
[13/11/2007]
Menyoal Kompetisi Politik dalam Proses Legislasi di Indonesia
[22/01/2007]
Kompleksitas Penarikan Pimpinan DPR: Antara Yuridis dengan Politis
[04/12/2006]
Memaksimalkan Fungsi Legislasi DPR
[14/07/2006]
Kawula, Kaum Elit dan Legislasi
[17/04/2006]
Pemerintah Absen Raker : Buruknya Hubungan Pemerintah-DPR?
[06/03/2006]
Akhirnya... Ada Rapat Panja Pembahasan RUU yang Dilaksanakan Terbuka untuk Umum
[06/02/2006]
Janji Masa Persidangan III DPR
[20/06/2005]
Perlukah Pengaturan Tata Kerja Antara DPR dan Mahkamah Konstitusi?
[06/06/2005]
Menengok Pelaksanaan Prioritas Legislasi Tahun 2005
[23/05/2005]
Mendorong Lahirnya Undang-Undang Pro-Perempuan
[16/05/2005]
Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang A La DPD
[25/04/2005]
Contempt of Parliament dalam Lembaga Perwakilan di Indonesia
[18/04/2005]
Kode Etik DPD: Pagar Kepatutan Sikap Anggota DPD
[04/04/2005]
DPR “Baru” Dalam Enam Bulan Kerja: Legislasi Belum Mulai, Kericuhan Mewarnai Sidang
[28/02/2005]
Mahkamah Konstitusi dan Tuntutan Reformasi Legislasi
[31/01/2005]
Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III: Tumpukan Tugas DPR untuk Prolegnas, Bencana Aceh, dan Pemilihan Kepala Daerah
[24/01/2005]
Penyusunan Prioritas Legislasi di Penghujung Masa Sidang II Tahun Persidangan 2004-2005
[13/12/2004]
Partisipasi: Sebuah Harga Mati
[06/12/2004]
Perseteruan Pemilihan Ketua Komisi: Catatan Buruk di Awal Masa Jabatan
[29/11/2004]
Pergantian Panglima TNI dan Arogansi DPR
[08/11/2004]
Wajah Baru Komisi dalam DPR Periode 2004-2009
[25/10/2004]
Menyoal Kode Etik MPR
[18/10/2004]
Kehendak DPD Mengamandemen UUD
[11/10/2004]
Menanti Parlemen Yang Peka terhadap Kepentingan Perempuan
[04/10/2004]
Laporan Ketua DPR Kepada MPR atas Kinerja DPR 1999-2004: Pertanggungjawaban yang Tidak Bertanggung Jawab
[27/09/2004]
Kontroversi “Persetujuan Bersama” Eksekutif dan Legislatif dalam Pengesahan RUU
[30/08/2004]
Mekanisme Pembahasan Undang-undang di Legislatif Baru
[16/08/2004]
Mempertanyakan Eksistensi Komisi di DPR
[19/07/2004]
DPD dalam Rancangan Peraturan Tata Tertib DPR
[12/07/2004]
Berharap Pada Penghuni Baru Senayan Untuk Melakukan Pembaruan
[14/06/2004]
Reformasi DPR Melalui Tata Tertib
[12/04/2004]
Penegakan Rangkap Jabatan Advokat di DPR
[05/04/2004]
Tingkat Responsivitas Partai Politik Terhadap Proses Legislasi
[29/03/2004]
Dewan Perwakilan Daerah: Lembaga Baru Dalam Proses Legislasi
[08/03/2004]
Memilih-Milih Wakil Rakyat
[15/12/2003]
Rapat Terbuka, Rapat Tertutup
[17/11/2003]
Menyoal Komisi di DPR
[10/11/2003]
Kuantitas versus Kualitas Undang-Undang
[03/11/2003]
Buruknya Jadual Persidangan Cermin Kinerja Dewan yang Setengah Hati
[27/10/2003]
Prioritas Legislasi: Masalah Lama yang Tak Kunjung Selesai
[20/10/2003]
Akses Informasi di DPR
[13/10/2003]
Masa Reses Untuk Anggota DPR: Kunjungan Kerja atau Masa Istirahat Total?
Pengutipan tulisan yang dibuat oleh PSHK diperbolehkan dengan menyebutkan nama Penulis dan sumbernya (www.parlemen.net), sesuai etika penulisan yang berlaku.
PSHK
(Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) -
parlemen.net
Copyright
@
2007
