Inisiator Presiden

1. TAHAP PENYUSUNAN

Diajukan oleh
Penyusun awal

Dokumen Utama

Naskah Akademik
Naskah Akademik RUU PA
Naskah Awal RUU
Judul Draft RUU tentang Pemerintahan Aceh
Jumlah BAB 38
Jumlah Pasal 209

Dokumen Penunjang

1 RUU Pemerintahan Aceh versi Depdagri dalam Bahasa Inggris

2. TAHAP PEMBAHASAN

> PEMBICARAAN TINGKAT I

Dokumen Utama

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi-fraksi terhadap RUU Pemerintahan Aceh

Dokumen Penunjang

1 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
2 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
3 MOU RI-GAM
4 Daftar Nama Pansus RUU Pemerintahan Aceh
5 Daftar Nama Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pemerintahan Aceh tanggal 22 Mei 2006
6 Komentar Akademis atas RUU Pemerintahan Aceh
7 Penjelasan Pemerintah Pada Rapat Panitia Khusus RUU tentang Pemerintahan Aceh
8 Pendapat Nahdlatul Ulama terhadap RUU PA
9 Pandangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang RUU PA
10 Pandangan dan Pendapat DPD RI tentang RUU Pemerintahan Aceh
11 RDPU Pansus RUU Pemerintahan Aceh dengan Ikrar Nusa Bakti
12 Masukan Gubernur DIY untuk RUU Pemerintahan Aceh
13 Draf Argumentasi Perbandingan RUU Pemerintahan Aceh Versi DPRD NAD dan Versi Pemerintah
14 Pendapat Fraksi Partai Bintang Reformasi terhadap RUU Pemerintahan Aceh
15 Pendapat Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi terhadap RUU Pemerintahan Aceh
16 Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap RUU Pemerintahan Aceh
17 Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) terhadap RUU Pemerintahan Aceh pada Rapat Paripurna DPR Tanggal 11 Juli 2006
18 Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) terhadap RUU Pemerintahan Aceh pada Rapat Paripurna DPR Tanggal 11 Juli 2006
19 Pendapat Akhir Fraksi Partai Bintang Reformasi (FBPR) terhadap RUU tentang Pemerintahan Aceh pada Rapat Paripurna DPR Tanggal 11 Juli 2006
20 Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar (FPG) terhadap RUU Pemerintahan Aceh pada Rapat Paripurna DPR Tanggal 11 Juli 2006
21 Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) terhadap RUU Pemerintahan Aceh pada Rapat Paripurna DPR Tanggal 11 Juli 2006
22 Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) terhadap RUU Pemerintahan Aceh pada Rapat Paripurna DPR Tanggal 11 Juli 2006

> PEMBICARAAN TINGKAT II

Dokumen Utama

Laporan Ketua Badan Legislasi (Baleg) atas Hasil Koordinasi Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Bersama atas RUU Pemerintahan Aceh Menjadi RUU Prioritas Tahun 2006 tanggal 21 Februari 2006

Dokumen Penunjang

3. TAHAP PENGESAHAN

Naskah Akhir RUU
Waktu Pengesahan pada rapat Paripurna 01 January 1970
Judul RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
Jumlah BAB 40
Jumlah Pasal 273
Catatan Pengesahan
1 RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
2 PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
3 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
4 PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

4. TAHAP PENGUNDANGAN

NASKAH UU

NOMOR DAN TAHUN PENGUNDANG

Nomor 11 Tahun 2006

JUDUL

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH